Sumber : GATRAnews
Kontroversi pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus merebak. Kegagalan dalam menyepakati poin-poin yang tertera di RUU tersebut pada rapat dengar pendapat antara pemerintah dan anggota DPR, Jum`at (15/7) malam, membuat nasib pembentukan BPJS jadi terkatung-katung.
Seharusnya, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan RUU BPJS tuntas Oktober 2010. Namun, dalam pembahasan pada dua kali masa sidang DPR-RI, belum juga tercapai kata sepakat antara pemerintah dan anggota dewan. Padahal, UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mengatur pembahasan RUU dilakukan paling lama dua kali masa sidang, dengan perpanjangan waktu satu kali. Karena itu, masa sidang ini menjadi tenggat terakhir untuk pembahasan RUU BPJS.
Saat ini, RUU BPJS masih terganjal oleh perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait transformasi empat BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah menilai, perbedaan pendapat antara Menkeu dan Menteri BUMN seharusnya bisa diselesaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden harus turun tangan memanggil para menterinya supaya RUU ini bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.
Ferdiansyah menyesalkan rapat RUU BPJS yang deadlock pada Jum`at (15/7). Melalui surat yang dilayangkan Sekjen Kementerian Keuangan, di sebutkan bahwa para menteri tidak dapat hadir di DPR karena mengikuti rapat kabinet.
Rapat rencananya akan digelar lagi hari ini. Jika siang ini pihak pemerintah tidak hadir juga, maka UU BPJS bakal gagal disahkan. Sebab, Selasa (19/07/2011) sudah masuk agenda rapat paripurna. Itu berarti rencana pembentukan BPJS bakal tertunda hingga 2014, setelah pemilihan umum berjalan dan DPR diisi anggota-anggota baru.
Biang kegagalan, disinyalir lantaran pemerintah bersikukuh menolak melakukan tranformasi empat BUMN (Askes, Jamkesmas, Asabri dan Taspen) ke dalam BPJS. Transformasi yang dimaksud adalah menggabungkan empat BUMN itu menjadi satu wadah baru, sesuai amanat dalam pasal di RUU BPJS.
Sikap ngotot pemerintah itu, ditengarai oleh Rieke Dyah Pitaloka, lantaran besarnya dana di keempat BUMN tersebut, yang mencapai Rp 190 triliun. "Entah uang itu mau ditahan, atau dana itu sudah lari kemana-mana," ujar politisi PDI Perjuangan itu. Rieke justru mendapat informasi tentang dana tersebut dari pemerintah dalam rapat dengan DPR. Dari Rp 190 triliun, sekitar Rp 126 triliun dana milik Jamsostek dan Askes Rp 10 triliun. Siasanya milik Taspen dan Asabri. "Ini dana yang murni uang rakyat, yakni buruh PNS, TNI dan Polri," ujarnya.
Rieke juga mengaku telah mengendus ketidak beresan manajemen di empat BUMN itu. "Saya sudah mendapat bukti-bukti adanya penyimpangan, terutama di Jamsostek," ungkanya. Ia mengaku sudah melihat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP), dan kini sedang menelusuri penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Anggota Pansus RUU BPJS lainnya, Sri Rahayu, juga mempertanyakan kealotan pemerintah dalam melakukan transformasi. Padahal, transformasi empat BUMN itu tidak sulit. "Apakah ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah dibalik BUMN tersebut?" tanya Sri.
Di pihak lain, kegetolan anggota DPR untuk menggolkan RUU BPJS, juga dinilai mengandung misi tertentu. Ibarat pepatah ‘ada udang dibalik batu’, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial mencurigai, ada kepentingan tertentu dibalik pengesahan RUU BPJS tersebut. Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial terdiri terdiri dari aktivis buruh, aktivis pro demokrasi dan aktivisi mahasiswa, yang beranggotakan 40 lembaga, termasuk Dompet Dhuafa, ICW, INFID, PSHK, Walhi, FITRA, HUMA, Lakpesdam NU, LSPP, Maarif Institute, YLKI, Kalyanamitra, serta LBH Jakarta.
Gabungan LSM tersebut menilai, RUU BPJS secara gamblang mengandung muatan yang menjadi pintu masuk kepentingan pihak asing. Dalam konfrensi pers di Taman Ismail Marzuki, Minggu (17/7/2011), Lukman Hakim, Fatkol Kholik, dan Sya’roni dari Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial menyebutkan bahwa pintu masuk asing dalam RUU BPJS itu adalah soal badan hukum BPJS yang tidak di bawah struktural penguasaan negara. "Sehingga akan mudah direbut pihak asing," ungkap Lukman.
Soal peleburan empat BUMN yakni Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri menjadi BPJS, juga dipastikan akan menjadi daya tarik yang menggiurkan bagi pihak asing untuk menguasainya. Mengingat totoal asetnya yang hampir mencapai Rp200 triliun. "Ingat, itu adalah dana peserta, yang terdiri dari buruh, pekerja, PNS, dan TNI/Polri," ungkapnya.
Paling menyedihkan, menurut Lukman, adalah rencana menarik iuran dari rakyat. "Semestinya, tugas negara menanggung jaminan sosial bagi rakyat. Bukan membebankannya kepada rakyat, yang saat ini saja sudah banyak terbebani dengan berbagai iuran seperti pajak, retribusi, dan beban biaya hidup yang semakin melambung," ujarnya
Ketiga pentolan LSM, yang, itu sepakat, jika negara ini ingin memberikan jaminan sosial kepada rakyat miskin, maka dirikanlah BPJS khusus rakyat miskin, yang semua dana operasionalnya ditanggung oleh negara. Mereka mengaku tidak menolak jaminan sosial. "Kami hanya anti jaminan sosial berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 dan RUU BPJS. Ini merupakan arahan dan titipan dari asing," kata Lukman.
Menurut Agus Mulyono, juga salah satu aktivis Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, seharusnya jaminan sosial tidak hanya membahas persoalan kesehatan dan asuransi yang sudah ditarik sedemikian rupa menjadi usaha asuransi yang dilegalkan negara tanpa paradigma jaminan sosial.
Agus juga mengkritisi sejumlah kelemahan dan kekurangan dalam RUU BPJS, antara lain transparansi dan akuntabilitas, kompetensi penyelenggara jaminan sosial, serta sanksi dan insentif dalam pelaksanaan layanan masyarakat itu. "Bila satu orang iuran Rp10.000, atau kesehatan Rp7.000, dikali 200 juta sudah triliunan. Nah, dalam BPJS tidak ada prosedur secara detail bagaimana pengelolaan yang transparan dan akuntabel," ujar Agus.
Kapasitas penyelenggara pemberi jaminan sosial juga perlu ada pembenahan. Karena yang terjadi selama ini, masyarakat selalu mendapat masalah untuk mendapatkan jaminan atau penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk biaya kesehatan. "Bayarnya gampang, klaimnya susah," cetus Agus.
Kelemahan lainnya, dalam RUU BPJS tidak dijelaskan mengenai sanksi yang dirancang dalam RUU itu atas personel BPJS yang melanggar aturan, atau insentif bagi yang berprestasi.
Sejatinya, dalam kondisi sekritis apa pun, menurut J. Prastowo dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Driyarkara dan Komunitas Pascasarjana STF Driyarkara, negara wajib menyediakan dua hal bagi warga negaranya yakni menjamin rasa aman dan menyediakan infrastruktur.
Selama ini, proses legislasi di Indonesia tidak pernah menjadikan faktor antropologis sebagai salah satu dasar pertimbangan penyusunan sebhuah regulasi. "Tidak ada rumusan manusia seperti apa yang menjadi obyek sekaligus subyek suatu aturan. Manusia yang tinggal di Aceh atau Papua, aturannya jelas berbeda," ungkap Prastowo .
Minggu, 24 Juli 2011
Jumat, 22 Juli 2011
SPN Demo DPR Tolak Peleburan BPJS
Sumber : Antara.com
Jakarta (ANTARA) - Sekitar seribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR RI, Kamis, menuntut Panja DPR tidak melebur (transformasi) empat BPJS yang ada dan mendesak membentuk satu BPJS baru khusus masyarakat miskin.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut disinyalir ada intervensi asing dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS.
Para demonstran menutup akses jalan di gedung DPR, sementara aparat keamanan berjaga-jaga dan mengatur lalu lintas agar tidak macet di kawasan tersebut.
Di lokasi demonstrasi tampak polisi bertongkat bersiap-bersiap sementara beberapa panser, water canon dan anjing pelacak berjaga-jaga.
Aksi unjuk rasa juga diisi dengan aksi teetrikal kuda lumping yang menggambarkan rakyat indonesia yang diperas keringatnya dan sementara rakyat miskin. Dan tak mampu terlantar.
Dalam aksi teatrikal itu salah satu pemain kesurupan dan nyaris mengamuk.
Sementara 14 wakil dari pekerja yang dipimpin oleh Ketum SPN Bambang Wirahyoso bertemu dan berdialog unsur Panja RUU BPJS DPR.
Misi yang mereka bawa, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan peleburan empat BPJS yang ada, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes.
Saat ini Panja DPR dan pemerintah sedang membahas RUU BPJS dan merencanakan penggabungan empat BPJS yang ada dalam satu wadah tunggal.
Wacana itu ditolak pekerja, pengusaha (Apindo), ormas, aktivis dan sejumlah tokoh. Panja RUU BPJS diminta fokus pada pembentukan satu BPJS baru khusus menangani jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tak mampu.
Direncanakan nasib RUU BPJS akan ditentukan Jumat esok, apakah akan dihentikan atau dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya karena masih belum ada kata sepakat pada sejumlah pasal.
Sebelumnya diinformasikan pimpinan DPR bertemu dengan Presiden untuk membahasa nasib RUU BPJS.
Jakarta (ANTARA) - Sekitar seribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR RI, Kamis, menuntut Panja DPR tidak melebur (transformasi) empat BPJS yang ada dan mendesak membentuk satu BPJS baru khusus masyarakat miskin.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut disinyalir ada intervensi asing dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS.
Para demonstran menutup akses jalan di gedung DPR, sementara aparat keamanan berjaga-jaga dan mengatur lalu lintas agar tidak macet di kawasan tersebut.
Di lokasi demonstrasi tampak polisi bertongkat bersiap-bersiap sementara beberapa panser, water canon dan anjing pelacak berjaga-jaga.
Aksi unjuk rasa juga diisi dengan aksi teetrikal kuda lumping yang menggambarkan rakyat indonesia yang diperas keringatnya dan sementara rakyat miskin. Dan tak mampu terlantar.
Dalam aksi teatrikal itu salah satu pemain kesurupan dan nyaris mengamuk.
Sementara 14 wakil dari pekerja yang dipimpin oleh Ketum SPN Bambang Wirahyoso bertemu dan berdialog unsur Panja RUU BPJS DPR.
Misi yang mereka bawa, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan peleburan empat BPJS yang ada, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes.
Saat ini Panja DPR dan pemerintah sedang membahas RUU BPJS dan merencanakan penggabungan empat BPJS yang ada dalam satu wadah tunggal.
Wacana itu ditolak pekerja, pengusaha (Apindo), ormas, aktivis dan sejumlah tokoh. Panja RUU BPJS diminta fokus pada pembentukan satu BPJS baru khusus menangani jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tak mampu.
Direncanakan nasib RUU BPJS akan ditentukan Jumat esok, apakah akan dihentikan atau dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya karena masih belum ada kata sepakat pada sejumlah pasal.
Sebelumnya diinformasikan pimpinan DPR bertemu dengan Presiden untuk membahasa nasib RUU BPJS.
Tolak Pengesahan RUU BPJS, SPN Demo Gubernur dan DPRD Jatim
Sumber :Suroboyo.net
SUROBOYO - Sekitar seribu massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur akan menggelar unjukrasa menolak disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka berasal dari Sidoarjo, Jombang, Gresik dan Pasuruan akan berunjukrasa di Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan, Rabu (20/7/2011).
Sudarmaji Ketua DPD SPN Jawa Timur pada Suara Surabaya mengatakan selain menolak pengesahan RUU BPJS, SPN juga menolak penggabungan Jamsostek dalam BPJS. Alasannya, peleburan berbagai penyelenggara jaminan sosial dalam BPJS juga akan menyamakan peruntukan jaminan sosial pekerja dengan rakyat miskin, cacat, dan anak yatim piatu. Padahal, kata Sudarmaji, pekerja punya kebutuhan tersendiri terkait jaminan sosial.
Dikatakan Sudarmaji, pihaknya sudah menyampaikan penolakan ini ke pemerintah pusat. Ada kekhawatiran dari kalangan pekerja bahwa dana pekerja Rp100 triliun lebih di Jamsostek nantinya juga akan digunakan sebagai jaminan sosial non pekerja dalam skema BPJS.
“Kami akan melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Jatim jl. Pahlawan dan kantor DPRD Jatim Jl. Indrapura. Tidak ada penutupan jalan,” katanya.
Isu yang dibawa dalam unjukrasa SPN ini berbeda dengan tuntutan sejumlah aliansi buruh dan pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Dalam unjukrasa besar-besaran secara bergelombang, ribuan massa di berbagai kota menuntut pemerintah serius menyelesaikan agenda pembahasan RUU BPJS yang sudah memasuki masa kritis di DPR.
Dalih pemerintah enggan menyelesaikan agenda pembahasan RUU BPJS ini karena belum ada payung hukum untuk peleburan sejumlah lembaga jaminan sosial sebagai BPJS. Tapi Rieke Dyah Pitaloka anggota DPR RI berpendapat lain. Dia curiga pemburu rente ‘bermain’ di sini sehingga pemerintah lebih gandoli dana triliun milik pekerja diinvestasikan di sektor lain.
Sementara, akksi unjuk rasa Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur yang menolak disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dinilai sebagai penggembosan.
Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI mengatakan itu saat dikonfirmasi mengenai tanggapannya mengenai aksi unjuk rasa tersebut, Rabu (20/7/2011).
”Ada penyelewengan isu penggembosan akan disahkannya RUU BPJS menjadi Undang-undang. Karena tidak ada dana pekerja atau buruh di Jamsostek yang diambil untuk dana pengobatan orang miskin. Termasuk dana jaminan hari tua,” ujarnya.
Rieke menjelaskan, misalnya buruh yang sakit berkepanjangan dan tidak bekerja, justru dengan sistem baru dana pengobatan akan ditanggung semua. Dulunya dana pengobatan hanya ditanggung di 6 bulan pertama oleh Jamsostek. Dengan sistem baru iuran dana pengobatan itu diambilkan dari APBN, bukan dari Jamsostek.
Sementara dana jaminan hari tua, justru dengan sistem yang baru ini semua pekerja bisa punya pensiun. Tinggal perlu pengaturannya. Intinya kata Rieke, uang milik pekerja adalah untuk pekerja. Dengan sistem baru ini, dana Jamsostek tidak bisa seenaknya diinvestasikan begitu saja seperti dulu.
”Kalau dulu dana Jamsostek diinvestasikan ke Krakatau Steel, tapi hasilnya tidak bagus, dan diinvestasikan ke Century tapi hasilnya juga tidak jelas. Sekarang dengan akan meleburnya Jamsostek menjadi BPJS sifat perusahaan berubah menjadi nirlaba. Artinya dana boleh diinvestasikan tapi keuntungan harus kembali pada rakyat. Dan akan ada audit berapa jumlah dana peserta Jamsostek, jumlah yang dipakai untuk pengembangan, investasi, dan belanja,” paparnya.
Karena itu Rieke mempertanyakan kemurnian aksi massa SPN Jatim di Kantor Gubernur dan DPRD Jatim hari ini. Mengapa aksi justru dilakukan menjelang disahkannya RUU BPJS menjadi Undang-undang, yang sekarang ini masih ditunda.(gk/edy/ipg-SS)
SUROBOYO - Sekitar seribu massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur akan menggelar unjukrasa menolak disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka berasal dari Sidoarjo, Jombang, Gresik dan Pasuruan akan berunjukrasa di Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan, Rabu (20/7/2011).
Sudarmaji Ketua DPD SPN Jawa Timur pada Suara Surabaya mengatakan selain menolak pengesahan RUU BPJS, SPN juga menolak penggabungan Jamsostek dalam BPJS. Alasannya, peleburan berbagai penyelenggara jaminan sosial dalam BPJS juga akan menyamakan peruntukan jaminan sosial pekerja dengan rakyat miskin, cacat, dan anak yatim piatu. Padahal, kata Sudarmaji, pekerja punya kebutuhan tersendiri terkait jaminan sosial.
Dikatakan Sudarmaji, pihaknya sudah menyampaikan penolakan ini ke pemerintah pusat. Ada kekhawatiran dari kalangan pekerja bahwa dana pekerja Rp100 triliun lebih di Jamsostek nantinya juga akan digunakan sebagai jaminan sosial non pekerja dalam skema BPJS.
“Kami akan melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Jatim jl. Pahlawan dan kantor DPRD Jatim Jl. Indrapura. Tidak ada penutupan jalan,” katanya.
Isu yang dibawa dalam unjukrasa SPN ini berbeda dengan tuntutan sejumlah aliansi buruh dan pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Dalam unjukrasa besar-besaran secara bergelombang, ribuan massa di berbagai kota menuntut pemerintah serius menyelesaikan agenda pembahasan RUU BPJS yang sudah memasuki masa kritis di DPR.
Dalih pemerintah enggan menyelesaikan agenda pembahasan RUU BPJS ini karena belum ada payung hukum untuk peleburan sejumlah lembaga jaminan sosial sebagai BPJS. Tapi Rieke Dyah Pitaloka anggota DPR RI berpendapat lain. Dia curiga pemburu rente ‘bermain’ di sini sehingga pemerintah lebih gandoli dana triliun milik pekerja diinvestasikan di sektor lain.
Sementara, akksi unjuk rasa Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur yang menolak disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dinilai sebagai penggembosan.
Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI mengatakan itu saat dikonfirmasi mengenai tanggapannya mengenai aksi unjuk rasa tersebut, Rabu (20/7/2011).
”Ada penyelewengan isu penggembosan akan disahkannya RUU BPJS menjadi Undang-undang. Karena tidak ada dana pekerja atau buruh di Jamsostek yang diambil untuk dana pengobatan orang miskin. Termasuk dana jaminan hari tua,” ujarnya.
Rieke menjelaskan, misalnya buruh yang sakit berkepanjangan dan tidak bekerja, justru dengan sistem baru dana pengobatan akan ditanggung semua. Dulunya dana pengobatan hanya ditanggung di 6 bulan pertama oleh Jamsostek. Dengan sistem baru iuran dana pengobatan itu diambilkan dari APBN, bukan dari Jamsostek.
Sementara dana jaminan hari tua, justru dengan sistem yang baru ini semua pekerja bisa punya pensiun. Tinggal perlu pengaturannya. Intinya kata Rieke, uang milik pekerja adalah untuk pekerja. Dengan sistem baru ini, dana Jamsostek tidak bisa seenaknya diinvestasikan begitu saja seperti dulu.
”Kalau dulu dana Jamsostek diinvestasikan ke Krakatau Steel, tapi hasilnya tidak bagus, dan diinvestasikan ke Century tapi hasilnya juga tidak jelas. Sekarang dengan akan meleburnya Jamsostek menjadi BPJS sifat perusahaan berubah menjadi nirlaba. Artinya dana boleh diinvestasikan tapi keuntungan harus kembali pada rakyat. Dan akan ada audit berapa jumlah dana peserta Jamsostek, jumlah yang dipakai untuk pengembangan, investasi, dan belanja,” paparnya.
Karena itu Rieke mempertanyakan kemurnian aksi massa SPN Jatim di Kantor Gubernur dan DPRD Jatim hari ini. Mengapa aksi justru dilakukan menjelang disahkannya RUU BPJS menjadi Undang-undang, yang sekarang ini masih ditunda.(gk/edy/ipg-SS)
Tolak Penggabungan BPJS, Ribuan Pekerja Geruduk DPRD
Sumber : Suara Merdeka
Semarang, CyberNews. Ribuan pekerja yang tergabung dalam SPN (Serikat Pekerja Nasional), Rabu (20/7) berkumpul di videotron jalan Pahlawan Semarang. Para pekerja itu berasal dari beberapa kota di Jawa Tengah seperti Solo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Salatiga, kab. Semarang, kota Semarang, Batang, kab Pekalongan, kota Pekalongan, dan Tegal.
Dalam orasinya, Suparno, SH, Ketua SPN DPD Jawa Tengah, menyatakan penolakannya atas rencana penggabungan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang akan disahkan dalam pekan ini. Padahal menurutnya, pengesahan RUU BPJS itu sendri sampai kini masih jadi polemik.
Ada beberapa aspek yang bisa merugian para pekerja, jika penggabungan itu terjadi. Yakni akan terjadi peleburan dari beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang selama ini ada, yakni Jamsostek, Taspen, Asabri dan ASKES.
"Tentunya itu akan dibarengi dengan meleburnya aset dan kekayaan dari masing-masing badan, termasuk meleburnya aset jaminan hari tua para pekerja," kata Suparno.
Setelah berorasi, rombongan pekerja, berjalan tertib menuju gedung DPRD. Namun hanya beberapa orang perwakilan saja yang bisa diterima komisi E melalui Syamsul Maarif.
( Bambang Isti / CN34 / JBSM )
Semarang, CyberNews. Ribuan pekerja yang tergabung dalam SPN (Serikat Pekerja Nasional), Rabu (20/7) berkumpul di videotron jalan Pahlawan Semarang. Para pekerja itu berasal dari beberapa kota di Jawa Tengah seperti Solo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Salatiga, kab. Semarang, kota Semarang, Batang, kab Pekalongan, kota Pekalongan, dan Tegal.
Dalam orasinya, Suparno, SH, Ketua SPN DPD Jawa Tengah, menyatakan penolakannya atas rencana penggabungan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang akan disahkan dalam pekan ini. Padahal menurutnya, pengesahan RUU BPJS itu sendri sampai kini masih jadi polemik.
Ada beberapa aspek yang bisa merugian para pekerja, jika penggabungan itu terjadi. Yakni akan terjadi peleburan dari beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang selama ini ada, yakni Jamsostek, Taspen, Asabri dan ASKES.
"Tentunya itu akan dibarengi dengan meleburnya aset dan kekayaan dari masing-masing badan, termasuk meleburnya aset jaminan hari tua para pekerja," kata Suparno.
Setelah berorasi, rombongan pekerja, berjalan tertib menuju gedung DPRD. Namun hanya beberapa orang perwakilan saja yang bisa diterima komisi E melalui Syamsul Maarif.
( Bambang Isti / CN34 / JBSM )
Senin, 18 Juli 2011
6 Kesimpulan Rapat kerja Pansus RUU BPJS
Sumber : Mediaindonesia.com
JAKARTA--MICOM: Rapat kerja Pansus RUU BPJS dengan pemerintah yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/7), menghasilkan enam kesimbupan seabgai berikut.
1. DPR RI dan pemerintah sepakat menerima laporan Panja RUU BPJS dengan catatan bahwa dua paragraf pertama pada angka 2 huruf g dikeluarkan.
2. Pansus RUU BPJS DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk membahas usulan pemerintah tentang delapan pokok-pokok pikiran ketentuan peralihan untuk dibahas lebih lanjut dalam raker pansus
3. Pansus RUU BPJS DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa prinsip dalam bab ketentuan peralihan yang telah disepakati dalam panja RUU BPJS 5 Juli 2011, terdiri dari tujuh butir akan dibahas dalam raker pansus.
4. Sisa DIM sejumlah 46 yang tidak terkait dengan transformasi akan dibahas di rapat pansus RUU BPJS.
5. Raker kerja Pansus RUU BPJS selanjutnya akan dilaksanakan 19 Juli 2011 pukul 16.00
6. Pemerintah dan pansus RUU BPJS DPR RI sepakat untuk mengusulkan perpanjangan pembahasan RUU BPJS dilanjutkan pada sidang yang akan datang.
Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Ketua Pansus RUU BPJS Nizwar Shihab. (OL-8)
JAKARTA--MICOM: Rapat kerja Pansus RUU BPJS dengan pemerintah yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/7), menghasilkan enam kesimbupan seabgai berikut.
1. DPR RI dan pemerintah sepakat menerima laporan Panja RUU BPJS dengan catatan bahwa dua paragraf pertama pada angka 2 huruf g dikeluarkan.
2. Pansus RUU BPJS DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk membahas usulan pemerintah tentang delapan pokok-pokok pikiran ketentuan peralihan untuk dibahas lebih lanjut dalam raker pansus
3. Pansus RUU BPJS DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa prinsip dalam bab ketentuan peralihan yang telah disepakati dalam panja RUU BPJS 5 Juli 2011, terdiri dari tujuh butir akan dibahas dalam raker pansus.
4. Sisa DIM sejumlah 46 yang tidak terkait dengan transformasi akan dibahas di rapat pansus RUU BPJS.
5. Raker kerja Pansus RUU BPJS selanjutnya akan dilaksanakan 19 Juli 2011 pukul 16.00
6. Pemerintah dan pansus RUU BPJS DPR RI sepakat untuk mengusulkan perpanjangan pembahasan RUU BPJS dilanjutkan pada sidang yang akan datang.
Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Ketua Pansus RUU BPJS Nizwar Shihab. (OL-8)
PEMBAHASAN RUU BPJS Menkumham: Transformasi empat BUMN ke BPJS harus dilakukan dengan hati-hati
Sumber : Kontan.co.id
JAKARTA. Rapat Kerja Panitia Khusus (Raker Pansus) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) masih diwarnai perdebatan.
Pemerintah tetap berpendapat, transformasi menyeluruh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke BPJS sulit dilakukan karena perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ini supaya tidak terjadi tumpang tindih antar undang-undang.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, keempat BUMN ditransformasi secara keseluruhan ke dalam dua BPJS, maka akan banyak perundang-undangan yang tumpang tindih dan ini akan sangat mengganggu perundang-undangan yang lain.
"Akan ada 30 perundang-undangan yang tumpang tindih dan dikorbankan, sehingga transformasi perlu dilakukan dengan hati-hati," tukas Patrialis.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) EE Mangindaan sependapat. Menurutnya, transformasi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan keuangan atau fiskal negara.
JAKARTA. Rapat Kerja Panitia Khusus (Raker Pansus) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) masih diwarnai perdebatan.
Pemerintah tetap berpendapat, transformasi menyeluruh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke BPJS sulit dilakukan karena perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ini supaya tidak terjadi tumpang tindih antar undang-undang.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, keempat BUMN ditransformasi secara keseluruhan ke dalam dua BPJS, maka akan banyak perundang-undangan yang tumpang tindih dan ini akan sangat mengganggu perundang-undangan yang lain.
"Akan ada 30 perundang-undangan yang tumpang tindih dan dikorbankan, sehingga transformasi perlu dilakukan dengan hati-hati," tukas Patrialis.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) EE Mangindaan sependapat. Menurutnya, transformasi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan keuangan atau fiskal negara.
DPR dan pemerintah sepakat memperpanjang masa pembahasan RUU BPJS
Sumber :Kontan.co.id
JAKARTA. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya, Pemerintah dan Panitias Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR sepakat memperpanjang masa pembahasan RUU BPJS pada sidang yang akan datang.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, alasan perpanjangan itu lantaran pembahasan RUU BPJS tidak bisa dilakukan terburu-buru karena menyangkut masyarakat banyak. "Khusus yang berkaitan dengan transformasi kami pending, setelah melakukan pendalaman bersama," katanya, Senin (18/7) malam.
Selain mengusulkan penambahan masa sidang, hasil rapat kerja Pansus RUU BPJS sepakat membahas usulan pemerintah tentang delapan pokok-pokok pikiran ketentuan peralihan. Kedelapan pokok pikiran ketentuan peralihan tersebut antara lain, Pertama, keempat BUMN tetap ada dan menyelanggarakan program jaminan sebagaimana adanya saat ini.
Kedua, tahap pertama, diselenggarakan jaminan kesehatan oleh BPJS 1 untuk semua orang yang bukan peserta PT Askes dan PT Jamsostek.
Ketiga, Askes dan Jamsostek akan menyelenggarakan program jaminan bagi yang sudah menjadi peserta mereka dengan pola manfaat dan iuran yang sekurang-kurangnya sama dengan BPJS 1. Keempat, Askes dan Jamsostek tidak akan menerima peserta baru jaminan kesehatan dasar.
Kelima, Askes dan Jamsostek dapat mengalihkan penyelenggaraan programnya (jaminan kesehatan) kepada BPJS 1 berdasarkan peraturan pemerintah. Keenam, tahapan penyelenggaraan program jaminan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang lain akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan tergantung pada kemampuan keuangan negara.
Ketujuh, Askes dan Jamsostek akan sebanyak-banyaknya mengadopsi prinsip-prinsip SJSN (termasuk prinsip nirlaba). Kedelapan, dalam jangka waktu 10 tahun proses transformasi diharapkan telah selesai dilakukan.
Kesimpulan lainnya adalah, Pansus RUU BPJS DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa prinsip dalam bab ketentuan peralihan yang telah disepakati dalam panja RUU BPJS tgl 5 juli 2011, terdiri dari 7 butir akan dibahas dalam raker pansus.
Ketujuh butir prinsip yang sebelumnya sudah disepakati panja kemudian dimentahkan kembali tersebut antara lain pertama, tidak boleh ada PHK dan penghilangan hak-hak normatif kari karyawan ke empat BUMN.
JAKARTA. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya, Pemerintah dan Panitias Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR sepakat memperpanjang masa pembahasan RUU BPJS pada sidang yang akan datang.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, alasan perpanjangan itu lantaran pembahasan RUU BPJS tidak bisa dilakukan terburu-buru karena menyangkut masyarakat banyak. "Khusus yang berkaitan dengan transformasi kami pending, setelah melakukan pendalaman bersama," katanya, Senin (18/7) malam.
Selain mengusulkan penambahan masa sidang, hasil rapat kerja Pansus RUU BPJS sepakat membahas usulan pemerintah tentang delapan pokok-pokok pikiran ketentuan peralihan. Kedelapan pokok pikiran ketentuan peralihan tersebut antara lain, Pertama, keempat BUMN tetap ada dan menyelanggarakan program jaminan sebagaimana adanya saat ini.
Kedua, tahap pertama, diselenggarakan jaminan kesehatan oleh BPJS 1 untuk semua orang yang bukan peserta PT Askes dan PT Jamsostek.
Ketiga, Askes dan Jamsostek akan menyelenggarakan program jaminan bagi yang sudah menjadi peserta mereka dengan pola manfaat dan iuran yang sekurang-kurangnya sama dengan BPJS 1. Keempat, Askes dan Jamsostek tidak akan menerima peserta baru jaminan kesehatan dasar.
Kelima, Askes dan Jamsostek dapat mengalihkan penyelenggaraan programnya (jaminan kesehatan) kepada BPJS 1 berdasarkan peraturan pemerintah. Keenam, tahapan penyelenggaraan program jaminan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang lain akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan tergantung pada kemampuan keuangan negara.
Ketujuh, Askes dan Jamsostek akan sebanyak-banyaknya mengadopsi prinsip-prinsip SJSN (termasuk prinsip nirlaba). Kedelapan, dalam jangka waktu 10 tahun proses transformasi diharapkan telah selesai dilakukan.
Kesimpulan lainnya adalah, Pansus RUU BPJS DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa prinsip dalam bab ketentuan peralihan yang telah disepakati dalam panja RUU BPJS tgl 5 juli 2011, terdiri dari 7 butir akan dibahas dalam raker pansus.
Ketujuh butir prinsip yang sebelumnya sudah disepakati panja kemudian dimentahkan kembali tersebut antara lain pertama, tidak boleh ada PHK dan penghilangan hak-hak normatif kari karyawan ke empat BUMN.
SPN Ancam Tarik Uang Jamsostek Rp 90 Triliun
Sumber : Suara Merdeka
Tolak Penggabungan Empat BPJS
Semarang, CyberNews. DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng mengancam bakal menarik uang yang tersimpan di PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp 90 triliun. Uang tersebut bakal ditarik dan dikembalikan kepada buruh apabila pemerintah pusat bersikeras tetap menggabungkan empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) sesuai rancangan undang-undang (RUU) BPJS.
Ketua DPD SPN Jateng Suparno,SH didampingi sekretarisnya Nanang Setyono menyatakan menolak penggabungan BPJS yang semula empat menjadi satu atau dua. Empat BPJS yang ada selama ini yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen dibiarkan tetap berjalan sesuai ketentuan. Bila RUU BPJS nantinya disahkan, pihaknya mempersilakannya karena hal itu hak dari pemerintah pusat.
Namun, jika pemerintah pusat memaksakan untuk menggabungkan empat BPJS, SPN akan menarik uang anggota dari Jamsostek. Penggabungan ini bakal memunculkan banyak kekhawatiran karena uang buruh yang ada di PT Jamsostek ada sebesar Rp 90 triliun dari total aset Rp 106 triliun.
"Kalau BPJS digabung, kami khawatir uang akan dipakai untuk modal. Bila tuntutan SPN nantinya tak dipenuhi, anggota akan melakukan aksi demo," katanya saat ditemui di Sekretariat Pemprov Jateng, Senin (18/7).
Kedatangannya ke Pemprov Jateng ini untuk menemui Gubernur Bibit Waluyo. Dalam pertemuannya, SPN mengadukan persoalannya ke Gubernur Jateng tersebut. Dengan adanya RUU BPJS, Suparno menjelaskan, bentuk badannya independen, bukan perseroan terbatas maupun BUMN.
Empat BPJS ini nilai asetnya mencapai Rp 190 triliun. Bila bentuk badannya jadi independen maka negara tidak lagi bertanggung jawab atau lepas tangan. Menurut dia, kekhawatiran bakal muncul apabila nantinya badan baru ini kolaps atau pailit.
Dalam RUU BPJS, sistem pengawasannya pun tidak ada. Total anggota SPN Jateng ada 125 ribu orang. Bila permintaan SPN tak terakomodasi, maka anggota berencana bakal menggelar demo, tepatnya tanggal 20 Juli 2011 mendatang.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo mendukung langkah yang diambil SPN. Selain itu, lembaga tersebut juga diminta segera mengirimkan surat berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya ke pemerintah pusat.
( Royce Wijaya / CN26 / JBSM )
Tolak Penggabungan Empat BPJS
Semarang, CyberNews. DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng mengancam bakal menarik uang yang tersimpan di PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp 90 triliun. Uang tersebut bakal ditarik dan dikembalikan kepada buruh apabila pemerintah pusat bersikeras tetap menggabungkan empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) sesuai rancangan undang-undang (RUU) BPJS.
Ketua DPD SPN Jateng Suparno,SH didampingi sekretarisnya Nanang Setyono menyatakan menolak penggabungan BPJS yang semula empat menjadi satu atau dua. Empat BPJS yang ada selama ini yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen dibiarkan tetap berjalan sesuai ketentuan. Bila RUU BPJS nantinya disahkan, pihaknya mempersilakannya karena hal itu hak dari pemerintah pusat.
Namun, jika pemerintah pusat memaksakan untuk menggabungkan empat BPJS, SPN akan menarik uang anggota dari Jamsostek. Penggabungan ini bakal memunculkan banyak kekhawatiran karena uang buruh yang ada di PT Jamsostek ada sebesar Rp 90 triliun dari total aset Rp 106 triliun.
"Kalau BPJS digabung, kami khawatir uang akan dipakai untuk modal. Bila tuntutan SPN nantinya tak dipenuhi, anggota akan melakukan aksi demo," katanya saat ditemui di Sekretariat Pemprov Jateng, Senin (18/7).
Kedatangannya ke Pemprov Jateng ini untuk menemui Gubernur Bibit Waluyo. Dalam pertemuannya, SPN mengadukan persoalannya ke Gubernur Jateng tersebut. Dengan adanya RUU BPJS, Suparno menjelaskan, bentuk badannya independen, bukan perseroan terbatas maupun BUMN.
Empat BPJS ini nilai asetnya mencapai Rp 190 triliun. Bila bentuk badannya jadi independen maka negara tidak lagi bertanggung jawab atau lepas tangan. Menurut dia, kekhawatiran bakal muncul apabila nantinya badan baru ini kolaps atau pailit.
Dalam RUU BPJS, sistem pengawasannya pun tidak ada. Total anggota SPN Jateng ada 125 ribu orang. Bila permintaan SPN tak terakomodasi, maka anggota berencana bakal menggelar demo, tepatnya tanggal 20 Juli 2011 mendatang.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo mendukung langkah yang diambil SPN. Selain itu, lembaga tersebut juga diminta segera mengirimkan surat berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya ke pemerintah pusat.
( Royce Wijaya / CN26 / JBSM )
Jumat, 15 Juli 2011
4 BUMN Tak Mungkin Dilebur
Sumber ; Suara Karya
JAKARTA {Suara Karya) Pemerintah dan DPR.diminta untuk tetap mempertahankan empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada saat ini
PT Jamsostek, PT Taspen. PT Askes, dan PT Asabri, yang merupakan BPJS berdasarkan kepesertaan dari pekerja sektor swasta/BUMN, pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI/Polri, ini masih relevan untuk tetap eksis menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Pakar jaminan sosial Bambang Purwoko mengatakan, BPJS berdasarkan kepesertaan juga diterapkan di banyak negara. Dalam ha) ini, negara memisahkan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan kepesertaan. Alasannya perbedaan sifat pekerjaan, pola perekrutan, masa kerja, dan jaminan keberlangsungan pekerjaan. Selain itu terkait perbedaan regulasi yang mengatur pekerja swasta dengan PNS dan TNI/Polri.
"Kebutuhan jaminan sosial PNS dan TNI-Polri sebagai abdi negara atau komponen regulator dengan pekerja sektor swasta juga berbeda. Gaji dan manfaat jaminan sosial bagi PNS dan TNI-Polri berasal diatur APBN yang sumbernya dari pajak, sementara pekerja swasta merupakan pelaku ekonomi yang menjadi peserta jamianan sosial secara mandiri." kata Bambang Purwoko dalam seminar bertajuk "Implementasi SJSN-Rakyat versus Kepentingan Politik" yang diselenggarakan Forum Wartawan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Forwakertrans) di Jakarta, kemarin.
Turut hadir sebagai pembicara Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Heriyono, Wakil Ketua Panitia Kerja RUU BPJS (anggota Komisi IX) DPR Surya Chandra Srurapati, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar turut memberikan sambutannya pada acara ini.
Menurut guru besar Universitas Pancasila ini, pembentukan BPJS berdasarkan kepesertaan atau program yang dipisah atau banyak BPJS yang menyelenggarakan jaminan sosial diterapkan di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Di Thailand ada 5 BPJS, Malaysia 4 BPJS, Filipina 4 BPJS, dan Singapura 2 BPJS. Secara umum, di negara-negara ini ada pemisahan antara BPJS berdasarkan kepesertaan (pekerja swasta dan PNS serta TNI/ Polri) dan program (masyarakat miskin dan tidak mampu).
Lebih jauh Bambang Purwoko menjelaskan, keempat BUMN jaminan sosial itu tidak mungkin dilebur, karena sumber pendanaan, kepesertaan, dan acuan hukumnya berbeda. Untuk itu, DPR dan pemerintah seharusnya fokus pada pembentukan satu BPJS baru untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu.
"Ini lebih baik daripada harus menyesuaikan peraturan dan perundang-undangan dan sibuk mengurus peleburan empat BUMN jaminan sosial yang tidak mungkin bisa selesai," tuturnya.
Sementara itu, Ketua SPN Joko Heriyono mengatakan, SPN Bambang Wirahyoso mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan program jaminan sopsial melalui mekanisme asuransi terhadap PNS, TNI/Polri, dan pekerja/buruh. Untuk kalangan pekerja/buruh di perusahaan swasta beserta keluarga mendapat jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
"Untuk itu, SPN menolakpenggabungan keempat BUMN jaminan sosial, PT Jamsostek. PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, baik menjadi dua BPJS maupun satu BPJS. Ini dikarenakan konsepnya tidak jelas dan berpotensi hanya merugikan kalangan pekerja dan buruh. Lebih baik pemerintah dan DPR menetapkan empat BUMN jaminan sosial yang ada saat ini sebagai BPJS dalam melaksanakan UU SJSN. Yang diperlukan adalah keempat BUMN jaminan sosial melakukan penyesuaian dengan UU SJSN," katanya.
Tidak Paham
Pada kesempatan yang sama, Wakil Panja RUU BPJS DPR Surya Chandra Surapati mengakui sebagian besar anggota DPR tidak paham soal sistem jaminan sosial sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Akibatnya, pembahasan soal RUU BPJS berjalan alot dan tak fokus.
Bahkan, bukan hanya DPR yang tak paham soal jaminan sosial, menteri-menteri terkait juga kurang menguasai teknis dan detail pelaksanaan jaminan sosial. Akibatnya pelaksanaan UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terkatung-katung hingga saat ini
"Namun, DPR hingga saat ini solid dan sepakat mentransformasi (melebur) empat BUMN jaminan sosial menjadi dua BPJS sesuai yang dirumuskan pemerintah sebelumnya. Kami optimistis RUU BPJS akan bisa disahkan sesuai target," tuturnya.
Dalam sambutannya, Mennakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah berkomitmen membentuk satu BPJS baru untuk melayani orang miskin dan tidak mampu. Ini dikarenakan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan dari negara untuk menjamin warganya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini sesuai amanat UUD
1945. |Andiin)
JAKARTA {Suara Karya) Pemerintah dan DPR.diminta untuk tetap mempertahankan empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada saat ini
PT Jamsostek, PT Taspen. PT Askes, dan PT Asabri, yang merupakan BPJS berdasarkan kepesertaan dari pekerja sektor swasta/BUMN, pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI/Polri, ini masih relevan untuk tetap eksis menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Pakar jaminan sosial Bambang Purwoko mengatakan, BPJS berdasarkan kepesertaan juga diterapkan di banyak negara. Dalam ha) ini, negara memisahkan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan kepesertaan. Alasannya perbedaan sifat pekerjaan, pola perekrutan, masa kerja, dan jaminan keberlangsungan pekerjaan. Selain itu terkait perbedaan regulasi yang mengatur pekerja swasta dengan PNS dan TNI/Polri.
"Kebutuhan jaminan sosial PNS dan TNI-Polri sebagai abdi negara atau komponen regulator dengan pekerja sektor swasta juga berbeda. Gaji dan manfaat jaminan sosial bagi PNS dan TNI-Polri berasal diatur APBN yang sumbernya dari pajak, sementara pekerja swasta merupakan pelaku ekonomi yang menjadi peserta jamianan sosial secara mandiri." kata Bambang Purwoko dalam seminar bertajuk "Implementasi SJSN-Rakyat versus Kepentingan Politik" yang diselenggarakan Forum Wartawan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Forwakertrans) di Jakarta, kemarin.
Turut hadir sebagai pembicara Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Heriyono, Wakil Ketua Panitia Kerja RUU BPJS (anggota Komisi IX) DPR Surya Chandra Srurapati, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar turut memberikan sambutannya pada acara ini.
Menurut guru besar Universitas Pancasila ini, pembentukan BPJS berdasarkan kepesertaan atau program yang dipisah atau banyak BPJS yang menyelenggarakan jaminan sosial diterapkan di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Di Thailand ada 5 BPJS, Malaysia 4 BPJS, Filipina 4 BPJS, dan Singapura 2 BPJS. Secara umum, di negara-negara ini ada pemisahan antara BPJS berdasarkan kepesertaan (pekerja swasta dan PNS serta TNI/ Polri) dan program (masyarakat miskin dan tidak mampu).
Lebih jauh Bambang Purwoko menjelaskan, keempat BUMN jaminan sosial itu tidak mungkin dilebur, karena sumber pendanaan, kepesertaan, dan acuan hukumnya berbeda. Untuk itu, DPR dan pemerintah seharusnya fokus pada pembentukan satu BPJS baru untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu.
"Ini lebih baik daripada harus menyesuaikan peraturan dan perundang-undangan dan sibuk mengurus peleburan empat BUMN jaminan sosial yang tidak mungkin bisa selesai," tuturnya.
Sementara itu, Ketua SPN Joko Heriyono mengatakan, SPN Bambang Wirahyoso mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan program jaminan sopsial melalui mekanisme asuransi terhadap PNS, TNI/Polri, dan pekerja/buruh. Untuk kalangan pekerja/buruh di perusahaan swasta beserta keluarga mendapat jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
"Untuk itu, SPN menolakpenggabungan keempat BUMN jaminan sosial, PT Jamsostek. PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, baik menjadi dua BPJS maupun satu BPJS. Ini dikarenakan konsepnya tidak jelas dan berpotensi hanya merugikan kalangan pekerja dan buruh. Lebih baik pemerintah dan DPR menetapkan empat BUMN jaminan sosial yang ada saat ini sebagai BPJS dalam melaksanakan UU SJSN. Yang diperlukan adalah keempat BUMN jaminan sosial melakukan penyesuaian dengan UU SJSN," katanya.
Tidak Paham
Pada kesempatan yang sama, Wakil Panja RUU BPJS DPR Surya Chandra Surapati mengakui sebagian besar anggota DPR tidak paham soal sistem jaminan sosial sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Akibatnya, pembahasan soal RUU BPJS berjalan alot dan tak fokus.
Bahkan, bukan hanya DPR yang tak paham soal jaminan sosial, menteri-menteri terkait juga kurang menguasai teknis dan detail pelaksanaan jaminan sosial. Akibatnya pelaksanaan UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terkatung-katung hingga saat ini
"Namun, DPR hingga saat ini solid dan sepakat mentransformasi (melebur) empat BUMN jaminan sosial menjadi dua BPJS sesuai yang dirumuskan pemerintah sebelumnya. Kami optimistis RUU BPJS akan bisa disahkan sesuai target," tuturnya.
Dalam sambutannya, Mennakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah berkomitmen membentuk satu BPJS baru untuk melayani orang miskin dan tidak mampu. Ini dikarenakan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan dari negara untuk menjamin warganya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini sesuai amanat UUD
1945. |Andiin)
Karyawan Tunggu Pemilik Sri Ratu
SEMARANG - Setelah menggelar aksi damai pada Rabu (22/6), sebanyak 70 karyawan Sri Ratu Peterongan kembali mengadakan demo, kemarin.
Mereka menuntut manajemen memenuhi hak mereka setelah di-PHK sepihak pada 9 Juni 2011.
Para karyawan yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang menggelar aksi dengan membawa poster berisikan tuntutan mereka di depan Sri Ratu Jalan Pemuda 29-35 Semarang.
Selain membawa poster, mereka juga berorasi secara bergantian. Karyawan meminta perusahaan tetap memberi pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 dan 4, yang berbunyi pekerja berhak atas dua kali ketentuan pesangon dan penghargaan masa kerja.
Pengacara Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Hendro Agung Wibowo,SH menyayangkan sikap manajemen Sri Ratu mengingat kedua belah pihak telah menerima surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang setelah mediasi terus menemui jalan buntu.
Anjuran
Surat anjuran bernomor 567/3934/2011 tersebut berisi tentang keterangan pihak pekerja, pengusaha, dan pendapat mediator hubungan industrial yang menganjurkan manajemen memberikan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan 4, Undang-undang nomor 13 tahun 2003, serta selama proses penyelesaian upah pekerja tetap dibayar.
“Karyawan kembali menggelar aksi karena setelah ada surat anjuran dari Dinaskertransos Kota Semarang yang tertanggal 8 Juli 2011, sampai hari ini pihak manajemen belum memberikan reaksi,” katanya.
Aksi berlangsung tertib. Sejumlah petugas keamanan dari Sri Ratu dibantu aparat Polrestabes Semarang tampak berjaga-jaga. Selain karyawan, hadir pula perwakilan SPN dari Sai Apparel, Bitratex, Panca Tunggal,jansen Indonesia, Rodeo, IKF, dan Sandratex yang memberikan dukungan moril.
Perwakilan karyawan dan pihak SPN diterima oleh manajemen yang diwakili GM Sri Ratu Grup Donny Yulianto dan Company Advisor Sri Ratu Jozef. Kedua pihak menyepakati untuk menunggu keputusan dari pemilik pada Rabu (20/7).
“Mengingat pemilik masih ada tugas ke luar negeri, kami dan karyawan sepakat menunggu sampai beliau pulang,” ujar Donny. (rni-16)
Mereka menuntut manajemen memenuhi hak mereka setelah di-PHK sepihak pada 9 Juni 2011.
Para karyawan yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang menggelar aksi dengan membawa poster berisikan tuntutan mereka di depan Sri Ratu Jalan Pemuda 29-35 Semarang.
Selain membawa poster, mereka juga berorasi secara bergantian. Karyawan meminta perusahaan tetap memberi pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 dan 4, yang berbunyi pekerja berhak atas dua kali ketentuan pesangon dan penghargaan masa kerja.
Pengacara Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Hendro Agung Wibowo,SH menyayangkan sikap manajemen Sri Ratu mengingat kedua belah pihak telah menerima surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang setelah mediasi terus menemui jalan buntu.
Anjuran
Surat anjuran bernomor 567/3934/2011 tersebut berisi tentang keterangan pihak pekerja, pengusaha, dan pendapat mediator hubungan industrial yang menganjurkan manajemen memberikan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan 4, Undang-undang nomor 13 tahun 2003, serta selama proses penyelesaian upah pekerja tetap dibayar.
“Karyawan kembali menggelar aksi karena setelah ada surat anjuran dari Dinaskertransos Kota Semarang yang tertanggal 8 Juli 2011, sampai hari ini pihak manajemen belum memberikan reaksi,” katanya.
Aksi berlangsung tertib. Sejumlah petugas keamanan dari Sri Ratu dibantu aparat Polrestabes Semarang tampak berjaga-jaga. Selain karyawan, hadir pula perwakilan SPN dari Sai Apparel, Bitratex, Panca Tunggal,jansen Indonesia, Rodeo, IKF, dan Sandratex yang memberikan dukungan moril.
Perwakilan karyawan dan pihak SPN diterima oleh manajemen yang diwakili GM Sri Ratu Grup Donny Yulianto dan Company Advisor Sri Ratu Jozef. Kedua pihak menyepakati untuk menunggu keputusan dari pemilik pada Rabu (20/7).
“Mengingat pemilik masih ada tugas ke luar negeri, kami dan karyawan sepakat menunggu sampai beliau pulang,” ujar Donny. (rni-16)
Asa Karyawan SR Peterongan Ditentukan 20 Juli Nanti
Semarang, CyberNews. Puluhan karyawan Sri Ratu (SR) Peterongan yang diberhentikan sejak 9 Juni lalu kembali melakukan aksi demo, Rabu (13/7). Namun kali ini mereka menggelar aksinya di depan Sri Ratu JL. Pemuda Semarang.
Dan di Sri Ratu pemuda ini akhirnya pihak perusahaan sri ratu menemui mereka. Wakil Koordinator Lapangan Cristin Ariyani mengatakan, setelah melakukan perundingan, pihak management menjanjikan 20 Juli mendatang untuk menemui mereka lagi, dan pihak sri ratu akan berusaha memberikan sesusai kompensasi mereka.
Dia menambahkan, untuk saat ini pihak sri ratu belum dapat memberikan yang mereka inginkan, hal tersebut terkait dengan owner Sri Ratu sedang berada di luar negeri.
Aksi puluhan karyawan ini terkait dengan tuntutan pesangon sesuai dengan keputusan Depnaker. Mereka juga meminta perusahaan untuk memberikan pesangon tersebut dalam bentuk uang cash bukan bilyet giro maupun transfer.
Selain itu mereka juga menuntut perusahaan untuk memberikan gaji setiap bulan karyawan selama proses mediasi, dan juga mereka juga menuntut untuk memberikan toleransi terhadap karyawan yang PHK saat mereka cuti hamil.
Dan di Sri Ratu pemuda ini akhirnya pihak perusahaan sri ratu menemui mereka. Wakil Koordinator Lapangan Cristin Ariyani mengatakan, setelah melakukan perundingan, pihak management menjanjikan 20 Juli mendatang untuk menemui mereka lagi, dan pihak sri ratu akan berusaha memberikan sesusai kompensasi mereka.
Dia menambahkan, untuk saat ini pihak sri ratu belum dapat memberikan yang mereka inginkan, hal tersebut terkait dengan owner Sri Ratu sedang berada di luar negeri.
Aksi puluhan karyawan ini terkait dengan tuntutan pesangon sesuai dengan keputusan Depnaker. Mereka juga meminta perusahaan untuk memberikan pesangon tersebut dalam bentuk uang cash bukan bilyet giro maupun transfer.
Selain itu mereka juga menuntut perusahaan untuk memberikan gaji setiap bulan karyawan selama proses mediasi, dan juga mereka juga menuntut untuk memberikan toleransi terhadap karyawan yang PHK saat mereka cuti hamil.
Senin, 11 Juli 2011
RUU BPJS tak sesuai harapan
Sumber : Pos Kota
Serikat buruh siap-siap demo
JAKARTA (Pos Kota) Serikat pekerja dan buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran hingga pemerintah dan DPR membatalkan rencana peleburan atau penggabungan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang kini ada.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), SjukurSar-to, menjelaskan penolakan itu karena berpotensi me- rugikan pekerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
"Kami akan menuntut pencairan dana jaminan hari tua (JHT) yang berjumlah sekitar Rp92 triliun jika Pansus DPR tidak mendengar aspirasi serikat pekerja/buruh," kata Sju-kur di sela-sela rapat koor-dinasi pimpinan serikat pekerja dan buruh
Serikat pekerja yang menolak peleburan itu adalah KSPSI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan dan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN).
Rencananya, sejumlah serikat pekerja dan buruh itu akan menemui Menakertrans, Komisi XI DPR dan pimpinan DPR. Selain itu mereka juga akan mendatangi kementerian terkait.
DIPERTAHANKAN
Ketua Umum SPN Bambang Wirahyoso mendesak Pansus DPR menetapkanempat BPJS dipertahankan dengan prinsip-prinsip UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu juga perlu dibentuk satu BPJS baru untuk melayani rakyat miskin dan atau tidak mampu dengan pembiayaan pemerintah.
Sedangkan Ketua KSBSI Mudokir meminta DPR dan pemerintah menyelesaikan tugasnya membahas RUU BPJS tepat waktu. Sementara Ketum FSP BUMN Abdul Latief Algaff menyatakan akan berunjuk rasa pada Senin (11/7) dengan menurunkan sekitar 2.000 orang untuk mendesak pemerintah agar menempatkan BUMN sesuai peruntukkan-nya dan tidak didominasi investor asing.(tri/us/o)
Serikat buruh siap-siap demo
JAKARTA (Pos Kota) Serikat pekerja dan buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran hingga pemerintah dan DPR membatalkan rencana peleburan atau penggabungan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang kini ada.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), SjukurSar-to, menjelaskan penolakan itu karena berpotensi me- rugikan pekerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
"Kami akan menuntut pencairan dana jaminan hari tua (JHT) yang berjumlah sekitar Rp92 triliun jika Pansus DPR tidak mendengar aspirasi serikat pekerja/buruh," kata Sju-kur di sela-sela rapat koor-dinasi pimpinan serikat pekerja dan buruh
Serikat pekerja yang menolak peleburan itu adalah KSPSI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan dan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN).
Rencananya, sejumlah serikat pekerja dan buruh itu akan menemui Menakertrans, Komisi XI DPR dan pimpinan DPR. Selain itu mereka juga akan mendatangi kementerian terkait.
DIPERTAHANKAN
Ketua Umum SPN Bambang Wirahyoso mendesak Pansus DPR menetapkanempat BPJS dipertahankan dengan prinsip-prinsip UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu juga perlu dibentuk satu BPJS baru untuk melayani rakyat miskin dan atau tidak mampu dengan pembiayaan pemerintah.
Sedangkan Ketua KSBSI Mudokir meminta DPR dan pemerintah menyelesaikan tugasnya membahas RUU BPJS tepat waktu. Sementara Ketum FSP BUMN Abdul Latief Algaff menyatakan akan berunjuk rasa pada Senin (11/7) dengan menurunkan sekitar 2.000 orang untuk mendesak pemerintah agar menempatkan BUMN sesuai peruntukkan-nya dan tidak didominasi investor asing.(tri/us/o)
Serikat Pekerja Tolak Peleburan BPJS
Sumber ; Suara Merdeka
Serikat Pekerja Nasional (SPN) menolak rencana peleburan 4 BPJS yang ada, menjadi 2 BPJS. Jika rencana ini dipaksakan, SPN akan menarik seluruh dana mereka di Jamsostek. SPN justru menyarankan pemerintah, agar membentuk BPJS baru, yang mengcover jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pengangguran.
"Jika 438 ribu anggota SPN menarik dananya dari Jamsostek, pasti akan menimbulkan gejolak. Belum lagi SP lain yang jadi peserta Jamsostek, juga melakukan hal sama. Dampaknya pada sistem perekonomian Indonesia pasti merembet kemana-mana," tandas Ketua Umum SPN, Bambang Wirahyoso.
Lebih jauh Bambang berpendapat, tidak ada peraturan yang mengharuskan 4 BPJS yang ada untuk dilebur jadi 2 BPJS. Sebab tidak ada UU yang menganulir UU yang lain. Peleburan atau transformasi BUMN hanya dapat dilakukan antar BUMN. Seperti yang diatur dalam UU BUMN pasal 63 ayat 1. Kemudian, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan BUMN wajib memperhatikan kepentingan persero, karyawan perseroan, dan kreditor.
"Peraturan ini sudah jelas. Jadi untuk apa lagi pemerintah dan DPR bersikeras melebur 4 BPJS menjadi 2 BPJS jangka pendek dan jangka panjang. Ini untuk kepentingan siapa? Sebaiknya pembahasan RUU PBJS di DPR fokus saja untuk BPJS baru bagi masyarakat miskin dan menganggur," tambah Bambang.
Dia khawatir, pembahasan RUU BPJS di DPR hanya bertujuan untuk membatasi kebebasan berserikat. Bahkan ada indikasi partai politik memecah belah SP. Semestinya, pemerintah dan DPR ikut mendorong peningkatan program bagi peserta BPJS. Bukan mengobrak-abrik BPJS yang sudah lama eksis dan berjalan baik.
Menanggapi niat SP untuk menarik dananya dari Jamsostek, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga berujar; Jika pekerja benar-benar menarik dananya dari Jamsostek, akan berdampak bukan saja perBankan. Tetapi juga pada pasar modal. Goncangan yang timbul, akan mengganggu perekonomian Indonesia.
"Dana di kas Jamsostek sebesar Rp100 triliun, tertanam di perBankan sekitar 30%, di saham 35%, di obligasi 40% dan di danareksa 5%. Bagaimana mungkin putaran dana sebesar itu, jika dirombak tiba-tiba tidak menggoyahkan perekonomian. Janganlah uthak uthik BPJS yang sudah berjalan baik ini. Risiko besar siapa tanggung," kilah Hotbonar. [ira]
Serikat Pekerja Nasional (SPN) menolak rencana peleburan 4 BPJS yang ada, menjadi 2 BPJS. Jika rencana ini dipaksakan, SPN akan menarik seluruh dana mereka di Jamsostek. SPN justru menyarankan pemerintah, agar membentuk BPJS baru, yang mengcover jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pengangguran.
"Jika 438 ribu anggota SPN menarik dananya dari Jamsostek, pasti akan menimbulkan gejolak. Belum lagi SP lain yang jadi peserta Jamsostek, juga melakukan hal sama. Dampaknya pada sistem perekonomian Indonesia pasti merembet kemana-mana," tandas Ketua Umum SPN, Bambang Wirahyoso.
Lebih jauh Bambang berpendapat, tidak ada peraturan yang mengharuskan 4 BPJS yang ada untuk dilebur jadi 2 BPJS. Sebab tidak ada UU yang menganulir UU yang lain. Peleburan atau transformasi BUMN hanya dapat dilakukan antar BUMN. Seperti yang diatur dalam UU BUMN pasal 63 ayat 1. Kemudian, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan BUMN wajib memperhatikan kepentingan persero, karyawan perseroan, dan kreditor.
"Peraturan ini sudah jelas. Jadi untuk apa lagi pemerintah dan DPR bersikeras melebur 4 BPJS menjadi 2 BPJS jangka pendek dan jangka panjang. Ini untuk kepentingan siapa? Sebaiknya pembahasan RUU PBJS di DPR fokus saja untuk BPJS baru bagi masyarakat miskin dan menganggur," tambah Bambang.
Dia khawatir, pembahasan RUU BPJS di DPR hanya bertujuan untuk membatasi kebebasan berserikat. Bahkan ada indikasi partai politik memecah belah SP. Semestinya, pemerintah dan DPR ikut mendorong peningkatan program bagi peserta BPJS. Bukan mengobrak-abrik BPJS yang sudah lama eksis dan berjalan baik.
Menanggapi niat SP untuk menarik dananya dari Jamsostek, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga berujar; Jika pekerja benar-benar menarik dananya dari Jamsostek, akan berdampak bukan saja perBankan. Tetapi juga pada pasar modal. Goncangan yang timbul, akan mengganggu perekonomian Indonesia.
"Dana di kas Jamsostek sebesar Rp100 triliun, tertanam di perBankan sekitar 30%, di saham 35%, di obligasi 40% dan di danareksa 5%. Bagaimana mungkin putaran dana sebesar itu, jika dirombak tiba-tiba tidak menggoyahkan perekonomian. Janganlah uthak uthik BPJS yang sudah berjalan baik ini. Risiko besar siapa tanggung," kilah Hotbonar. [ira]
Selasa, 05 Juli 2011
Wali Kota Imbau Tak Ada PHK Jelang Lebaran
Rabu, 06 Jul 2011 07:05:10 WIB
ANTARA - Wali Kota Semarang, Soemarmo, mengimbau kepada seluruh perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menjelang Lebaran.
"Pemerintah Kota Semarang hanya bisa mengimbau kepada perusahaan tidak banyak melakukan PHK menjelang Lebaran," kata Soemarmo, di Semarang, Selasa.
Soemarmo mengatakan selama ini upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang sudah sangat intensif untuk melakukan upaya mediasi tripartit jika ditemukan kasus.
"Jika tidak ada alternatif lain misalnya karena perusahaan pailit, maka baru disesuaikan dengan peraturan yang ada," katanya.
Dalam kesempatan lain Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo, mengatakan bahwa PHK menjelang lebaran tersebut biasanya dikarenakan pengusaha menghindari pemberian tunjangan hari raya (THR).
"Jumlah anggota SPN pada tahun 2010 ada 8.000 ( ralat : 4560 ter PHK ) yang di-PHK dan tahun ini sudah ada 351 yang di-PHK," katanya.
Heru menambahkan tahun ini masih ada 70 anggota SPN yang bekerja di PT Pasaraya Sri Ratu menolak di-PHK. Alasan PHK sepihak tersebut karena efesiensi.
"Total buruh yang di-PHK sepihak ada 71 orang, tetapi hanya satu yang menerima pesangon dan yang lain menolak pesangon serta menolak di-PHK," kata Heru.
Saat ini ke-70 orang anggota SPN tersebut, kata Heru, masih dalam tahap mediasi.
Heru menambahkan bahwa SPN terus memperjuangkan hak anggota agar tidak di-PHK yang rata-rata karena alasan efesiensi dan masa kontrak tidak diperpanjang.
ANTARA - Wali Kota Semarang, Soemarmo, mengimbau kepada seluruh perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menjelang Lebaran.
"Pemerintah Kota Semarang hanya bisa mengimbau kepada perusahaan tidak banyak melakukan PHK menjelang Lebaran," kata Soemarmo, di Semarang, Selasa.
Soemarmo mengatakan selama ini upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang sudah sangat intensif untuk melakukan upaya mediasi tripartit jika ditemukan kasus.
"Jika tidak ada alternatif lain misalnya karena perusahaan pailit, maka baru disesuaikan dengan peraturan yang ada," katanya.
Dalam kesempatan lain Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo, mengatakan bahwa PHK menjelang lebaran tersebut biasanya dikarenakan pengusaha menghindari pemberian tunjangan hari raya (THR).
"Jumlah anggota SPN pada tahun 2010 ada 8.000 ( ralat : 4560 ter PHK ) yang di-PHK dan tahun ini sudah ada 351 yang di-PHK," katanya.
Heru menambahkan tahun ini masih ada 70 anggota SPN yang bekerja di PT Pasaraya Sri Ratu menolak di-PHK. Alasan PHK sepihak tersebut karena efesiensi.
"Total buruh yang di-PHK sepihak ada 71 orang, tetapi hanya satu yang menerima pesangon dan yang lain menolak pesangon serta menolak di-PHK," kata Heru.
Saat ini ke-70 orang anggota SPN tersebut, kata Heru, masih dalam tahap mediasi.
Heru menambahkan bahwa SPN terus memperjuangkan hak anggota agar tidak di-PHK yang rata-rata karena alasan efesiensi dan masa kontrak tidak diperpanjang.
Jumat, 01 Juli 2011
Pekerja Tarik Iurannya Jika BPJS Rusak Jamsostek
PEKERJA akan menarik iurannya jika RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merusak sistem jaminan sosial yang sudah ada.
Kami akan menarik dana kami di PT Jamsostek jika pengelolaan program jaminan sosial tidak kredibel karena badan penyelenggaraannya dilebur den-gan badan penyelenggara jaminan sos¬ial lain, kata Ketum DPP Serikat Peker¬ja Nasional Bambang Wirahyoso di Ja¬karta, Rabu (29/6).
Menurut dia, akan lebih mudah men¬gajak buruh berdemo mengambil iuran jaminan hari tuanya (JHT) dari pada mengajak demo untuk kepentingan lain.
Bambang menyatakan saat ini SPN memiliki sekitar 438.000 anggota yang menjadi peserta jamsostek. Dia yakin jika buruh kehilangan kepercayaan pada program jaminan sosial, maka akan terjadi rush (pengambilan dana secara massal) dan perekonomian Indonesia akan gon¬jang ganjing.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah dan DPR berpikir ulang untuk menetapkan kebijakan transforma¬si PT Jamsostek dan tiga BPJS lainnya dalam UU.
Pekerja/buruh selalu mengawasi kinerja PT Jamsostek dan baru kali ini BUMN itu berkinerja baik dengan menandatan¬gani pakta integritas, bertata kelola yang baik dan transparan.
Jika kepercayaan itu goyah maka bu¬ruh dengan mudah akan mengambil dananya. Kami akan menduduki kantor-kantor cabang PT Jamsostek di daerah dan meminta uang kami dikembalikan segera, tegas Bambang.
Khusus kepada pemerintah dia meng¬ingatkan, saat ini saja pemerintah tidak peduli dengan kepesertaan Jamsostek yang relatif masih rendah, yakni hanya 9,2 juta peserta yang aktif dari 25 juta pekerja yang terdaftar.
Ini bukan salah PT Jamsostek, teta¬pi salah pemerintah karena penegakan hukum program jaminan sosial ada di pemerintah, kata Bambang yang juga mengusulkan agar Pengawasan Ketena¬gakerjaan ditarik ke pusat agar penegakan hukum efektif.
Kepada pemerintah dan DPR yang sedang membahas RUU BPJS, ia mengusulkan agar tidak mengganggu gugat empat BPJS yang ada dan mempersilakan jika hendak membuat BPJS untuk orang miskin dan tak mampu.
Gonjang-ganjing
Secara terpisah, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, jika pekerja menarik dananya, maka perekonomian Indonesia akan ganjang-ganjing.
Kami akan terpaksa menarik sekitar 93 persen atau sebesar Rp102 triliun dana pekerja di perbankan nasion¬al, reksadana, SUN (Surat Utang Negara), saham, dan investasi lainnya, kata Hotbonar.
Dia yakin jika buruh meminta, maka tidak ada kata nanti, tetapi inginnya hari itu juga. Karena itu, ia membenarkan kekhawatiran Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang menyatakan akan terjadi gejolak ekonomi jika terjadi ketidak-percayaan pada program jaminan sosial.
Mustafa dalam suratnya kepada tujuh menteri terkait yang bertanggal 24 Juni 2011 mengingatkan pengalihan aset, program, peserta dan kelembagaan empat BUMN asuransi sosial akan menimbul¬kan gejolak ekonomi, mengingat dana yang dikelola lebih dari Rp190 triliun.
Dia menyebutkan dana tersebut su¬dah diinvestasikan pada beberapa porto-folio antara lain di bank BUMN, saham di Bursa Efek Indonesia, obligasi dan SUN.
Surat Mustafa itu dibuat untuk menanggapi materi muatan RUU BPJS dan ditujukan pada Menkeu, Menakertrans, Mensos, Menneg PPN/Kepala Bap-penas, Menkes, Menneg PAN dan Refor¬masi Birokrasi dan Menkum HAM.
Keempat BUMN asuransi sosial yang dimaksud adalah PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes. RUU BPJS saat ini sedang dibahas di Panitia khusus dan panitia kerja yang dibentuk DPR.
Mustafa mengingatkan pengalihan dan atau peleburan empat BUMN itu, walaupun dilaksanakan secara bertahap akan meresahkan dan mendemotifasi karyawan.
Sementara dalam daftar isian masalah (DIM) pemerintah yang telah disampaikan ke DPR tidak terdapat usulan pen¬gaturan mengenai transformasi (pele-buran) BUMN asuransi sosial.
Sebelumnya, muncul wacana untuk melebur empat BUMN asuransi sosial yang ada menjadi satu badan tunggal setelah melalui pentahapan pembuatan dua BPJS baru, lalu empat BUMN dilebur ke dua BPJS yang ada, lalu meleburnya lagi menjadi satu. (iz)
Kami akan menarik dana kami di PT Jamsostek jika pengelolaan program jaminan sosial tidak kredibel karena badan penyelenggaraannya dilebur den-gan badan penyelenggara jaminan sos¬ial lain, kata Ketum DPP Serikat Peker¬ja Nasional Bambang Wirahyoso di Ja¬karta, Rabu (29/6).
Menurut dia, akan lebih mudah men¬gajak buruh berdemo mengambil iuran jaminan hari tuanya (JHT) dari pada mengajak demo untuk kepentingan lain.
Bambang menyatakan saat ini SPN memiliki sekitar 438.000 anggota yang menjadi peserta jamsostek. Dia yakin jika buruh kehilangan kepercayaan pada program jaminan sosial, maka akan terjadi rush (pengambilan dana secara massal) dan perekonomian Indonesia akan gon¬jang ganjing.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah dan DPR berpikir ulang untuk menetapkan kebijakan transforma¬si PT Jamsostek dan tiga BPJS lainnya dalam UU.
Pekerja/buruh selalu mengawasi kinerja PT Jamsostek dan baru kali ini BUMN itu berkinerja baik dengan menandatan¬gani pakta integritas, bertata kelola yang baik dan transparan.
Jika kepercayaan itu goyah maka bu¬ruh dengan mudah akan mengambil dananya. Kami akan menduduki kantor-kantor cabang PT Jamsostek di daerah dan meminta uang kami dikembalikan segera, tegas Bambang.
Khusus kepada pemerintah dia meng¬ingatkan, saat ini saja pemerintah tidak peduli dengan kepesertaan Jamsostek yang relatif masih rendah, yakni hanya 9,2 juta peserta yang aktif dari 25 juta pekerja yang terdaftar.
Ini bukan salah PT Jamsostek, teta¬pi salah pemerintah karena penegakan hukum program jaminan sosial ada di pemerintah, kata Bambang yang juga mengusulkan agar Pengawasan Ketena¬gakerjaan ditarik ke pusat agar penegakan hukum efektif.
Kepada pemerintah dan DPR yang sedang membahas RUU BPJS, ia mengusulkan agar tidak mengganggu gugat empat BPJS yang ada dan mempersilakan jika hendak membuat BPJS untuk orang miskin dan tak mampu.
Gonjang-ganjing
Secara terpisah, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, jika pekerja menarik dananya, maka perekonomian Indonesia akan ganjang-ganjing.
Kami akan terpaksa menarik sekitar 93 persen atau sebesar Rp102 triliun dana pekerja di perbankan nasion¬al, reksadana, SUN (Surat Utang Negara), saham, dan investasi lainnya, kata Hotbonar.
Dia yakin jika buruh meminta, maka tidak ada kata nanti, tetapi inginnya hari itu juga. Karena itu, ia membenarkan kekhawatiran Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang menyatakan akan terjadi gejolak ekonomi jika terjadi ketidak-percayaan pada program jaminan sosial.
Mustafa dalam suratnya kepada tujuh menteri terkait yang bertanggal 24 Juni 2011 mengingatkan pengalihan aset, program, peserta dan kelembagaan empat BUMN asuransi sosial akan menimbul¬kan gejolak ekonomi, mengingat dana yang dikelola lebih dari Rp190 triliun.
Dia menyebutkan dana tersebut su¬dah diinvestasikan pada beberapa porto-folio antara lain di bank BUMN, saham di Bursa Efek Indonesia, obligasi dan SUN.
Surat Mustafa itu dibuat untuk menanggapi materi muatan RUU BPJS dan ditujukan pada Menkeu, Menakertrans, Mensos, Menneg PPN/Kepala Bap-penas, Menkes, Menneg PAN dan Refor¬masi Birokrasi dan Menkum HAM.
Keempat BUMN asuransi sosial yang dimaksud adalah PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes. RUU BPJS saat ini sedang dibahas di Panitia khusus dan panitia kerja yang dibentuk DPR.
Mustafa mengingatkan pengalihan dan atau peleburan empat BUMN itu, walaupun dilaksanakan secara bertahap akan meresahkan dan mendemotifasi karyawan.
Sementara dalam daftar isian masalah (DIM) pemerintah yang telah disampaikan ke DPR tidak terdapat usulan pen¬gaturan mengenai transformasi (pele-buran) BUMN asuransi sosial.
Sebelumnya, muncul wacana untuk melebur empat BUMN asuransi sosial yang ada menjadi satu badan tunggal setelah melalui pentahapan pembuatan dua BPJS baru, lalu empat BUMN dilebur ke dua BPJS yang ada, lalu meleburnya lagi menjadi satu. (iz)
Langganan:
Postingan (Atom)
