Sebagaimana sering disampaikan dalam setiap kali pertemuan, bahwa kekuatan organisasi
Serikat Pekerja Nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor
tersebut diantaranya adalah adanya pengurus yang solid dan bertanggungjawab, adanya dukungan dan keterlibatan anggota secara nyata, serta adanya dana
mandiri yang dapat dikelola dengan
benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba,
tapi melalui proses yang terbangun secara bertahap dan terukur. Oleh karena itu
kegiatan yang telah dilakukan dibidang Organisasi
ini mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam pengembangan DPC SPN
Kota Semarang khususnya dalam memperluas jaringan dan anggotanya.
Dalam laporan kerja dibidang
Organisasi ini disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah dibagi
menjadi beberapa hal meliputi kegiatan yang sifatnya internal maupun eksternal seperti rapat-rapat, identifikasi dan inventarisasi
data keanggotaan, serta pengembangan keorganisasian. Adapun kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
RAPAT PENGURUS DPC
SPN
1)
Jumat, 8
Juli 2011 di Sekretariat DPC
Pada periode ini diawali
dengan rapat pengurus beserta Staf dan Advokat DPC
SPN Kota Semarang, dimana materi rapat
adalah terkait pembagian tugas dan menyusun
skedul kerja sebagai implementasi hasil
Rakercab I, disamping itu juga menata sistem keuangan organisasi sebagaimana telah ditetapkan didalam anggaran pendapatan dan belanja organisasi
(APBO).
2)
Senin, 8
Agustus 2011 di Sekretariat DPC
Materi rapat meliputi mekanisme pembuatan laporan
kegiatan pengurus dari masing-masing bidang, kemudian membahas kondisi dan rencana advokasi pengupahan UMK tahun 2012. Khususnya menyangkut hasil
survey KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan
Kota Semarang cenderung turun. Langkah
yang akan ditempuh oleh DPC SPN adalah melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan
Kota Semarang unsur SP/SB, koordinasi dengan SP/SB lain yang peduli upah,
audensi dengan Dewan Pengupahan Kota Semarang, serta menyusun strategi perjuangan upah.
3)
Sabtu, 7 Januari 2012 di Sekretariat DPC
Menindaklanjuti hasil verifikasi dan mempersiapkan strategi pembagian kursi di kelembagaan tripartit maupun Dewan Pengupahan Kota
Semarang. Maka berdasarkan rapat pengurus telah merekomendasikan 2 (dua) orang anggota SPN
untuk menduduki kursi di Dewan Pengupahan Kota Semarang yaitu sdr. Talqis Ulinuha, Spd dari PSP SPN PT. Rodeo dan sdr. Slamet Kaswanto, SH dari PSP SPN PT. Sinar Pantja Djaja sekaligus mempersiapkan proses
administrasi ke Disnakertrans.
4)
Jumat, 7 Februari 2012 di RM.Jowo Deles
Pembahasan dalam rapat pengurus kali ini adalah tentang revisi standart
operasional prosedur (SOP) DPC SPN Kota Semarang
yang disesuaikan dengan APBO organisasi dan mempersiapkan pelaksanaan Rencana
Strategis (RENSTRA) DPC SPN Kota Semarang tahun 2012.
5)
Kamis, 8 Maret 2012 di RM.Jowo Deles
Rapat Rencana Strategis (RENSTRA) yang diikuti oleh pengurus DPC beserta
Staf dan Advokat DPC SPN Kota Semarang ini merupakan penyusunan pelaksanaan
kegiatan DPC SPN Kota Semarang untuk tahun 2012 sebagai implementasi RAKERCAB. Untuk pelaksanaan kali ini agak terlambat karena baru bisa diadakan pada bulan Maret 2012, mengingat
padatnya agenda yang dilakukan oleh DPC SPN pada
akhir tahun yang lalu. Dalam pelaksanaan RENSTRA, para pengurus
DPC SPN telah menyusun agenda kerja beserta skedul dan tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatannya diantaranya kegiatan di
Bidang Organisasi, Bidang Advokasi, Bidang Pendidikan dan Perempuan, Bidang
Keuangan dan Penataan inventarisasi keorganisasian. Dan dalam realisasinya tentunya
dibutuhkan evaluasi, kontrol dan masukan
sekaligus hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan agenda dan jadwal yang
disusun didalam RENSTRA DPC SPN Kota Semarang untuk periode Januari
hingga Desember tahun 2012.
RAPAT PLENO DPC SPN
1)
Senin, 18
Juli 2011 di Sekretariat DPC
Rapat Pleno merupakan rapat
rutin yang diselenggarakan setiap bulan yang membahas berbagai persoalan yang
ada dalam rangka membangun soliditas antara DPC SPN Kota Semarang dengan PSP
SPN. Dalam rapat pleno ini diikuti oleh seluruh PSP SPN se_kota Semarang dan
sekaligus sebagai Rapat Koordinasi dengan materi yang dibahas terkait dengan hasil RAKORDASUS tentang sosialisasi RUU BPJS sebagai implementasi dari lahirnya UU No. 40 th 2004
tentang SJSN dan pro kontra tentang RUU BPJS terkait tentang
penggabungan 4 Badan Penyelenggaranya Jaminan Sosial (Askes, Asabri, Jamsostek, Taspen).
Selanjutnya dalam rapat ini juga membahas kasus
yang terjadi di PSP SPN PT.Sriratu Peterongan dan mempersiapkan dukungan serta
solidaritas untuk melakukan aksi/demo dalam menuntut hak pesangon anggota SPN yang ter PHK.
2)
Selasa,
16 Agustus 2011 di Sekretariat DPC
Rapat
pleno ini DPC SPN Kota Semarang
melakukan identifikasi pelaksanaan
THR dimasing-masing perusahaan oleh PSP SPN, agar
segera melakukan komunikasi atau perundingan
dengan pengusaha tentang waktu dan nominal
pemberian THR tersebut.
Sikap DPC SPN yang tetap menolak Survey Dewan Pengupahan Kota Semarang yang tetap
memakai kompor gas, dan tetap konsisten memperjuangkan UMK dengan menggunakan survey kompor minyak tanah.
Melakukan verifikasi anggota SPN Kota Semarang yang melibatkan PSP SPN sebagai upaya advokasi dalam
keterwakilan di kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Semarang.
Adanya informasi
tentang diundurnya pembahasan RUU BPJS sampai dengan oktober 2011.
3)
Selasa, 13 September 2011 di Sekretariat DPC
Sosialisasi hasil Rapat Koordinasi Nasional
Khusus (RAKORNASUS) yang dilaksanakan oleh DPP SPN di
Bandungan pada tanggal 13 – 14 September 2011 tentang sikap SPN terhadap RUU BPJS.
Membahas biaya pengadaan sekretariat DPC SPN Kota Semarang terkait kontrak kesekretariatan sudah mulai habis sementara menggunakan dana KSO dengan
memperpanjang kontrak 1 tahun.
Pembahasan tentang UMK tahun 2012 perlu adanya koordinasi dengan SP/SB
lain termasuk FSBI dan SPSI dalam mensikapi besaran KHL hasil survey Dewan Pengupahan sekitar Rp.
982.000,-
4)
Senin, 10
Oktober 2011 di Sekretariat DPC
Pelaksanaan rapat pleno sekaligus Rapat Koordinasi DPC SPN Kota Semarang ini dengan
materi menindaklanjuti intruksi dari DPP SPN tentang
penggabungan 4 BPJS dengan melakukan aksi nasional untuk penolakan
RUU BPJS pada tanggal 18 Oktober 2011 di Gedung DPR RI Jakarta.
Selain itu dalam rapat pleno tersebut juga mensikapi perkembangan kondisi usulan UMK tahun 2012 yang berdasarkan masing-masing unsur sebagai berikut :
§ Apindo Kota Semarang mengusulkan sebesar Rp. 972.000,-
§ Dewan Pengupahan Kota Smg mengusulkan sebesar
Rp. 981.000,-
§ Walikota Semarang mengusulkan sebesar Rp. 991.500,-
§ SPN Kota Semarang mengusulkan sebesar Rp.1.400.000,-
Dengan kondisi seperti ini, maka DPC SPN kota Semarang menginstruksikan keanggota PSP SPN se_Kota Semarang untuk melakukan aksi
penolakan hasil Survey KHL rata-rata dari bulan Januari
s/d Juli 2012 dan menolak usulan Walikota
Semarang sebesar Rp.991.500,- . Aksi ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 13
Oktober 2011 dengan target Gubernur Jawa Tengah.
5)
Sabtu, 12
November 2011 di Sekretariat DPC
Membahas tentang perkembangan RUU BPJS dimana ada informasi terkait diundurnya pengesahaan RUU BPJS. Dalam hal ini terdapat tarik ulur antara DPR RI dengan Pemerintah yang
masih belum sepaham mensikapi RUU BPJS, sementara dikalangan buruhpun juga
berbeda pendapat dalam mensikapi RUU BPJS tersebut.
Sharing dan identifikasi kasus yang terjadi di masing-masing PSP SPN dan khususnya tentang kasus upah yang belum dibayarkan (terlambat) di PT. Mulya
Prima Replicatama dan
merencanakan strategi untuk mengadvokasi persoalan tersebut.
6)
Sabtu, 3 Desember 2011 di Sekretariat DPC
Mensikapi statment kebohongan Kadisnakertrans
Propinsi Jawa Tengah (Edison
Ambarua) yang menyatakan bahwa UMK tahun 2012 akan direvisi hal ini
disampaikan di depan puluhan ribu aksi massa buruh SPN dalam
aliansi Gerbang.
Setting aksi untuk menduduki dan bermalam di
kantor Gubernur Jawa Tengah terkait tuntutan revisi UMK tahun 2012 yang belum terealisasi.
7)
Rabu, 28 Desember 2011 di Sekretariat DPC
Melakukan
evaluasi atas proses advokasi SPN Kota Semarang dalam memperjuangkan UMK yang belum memperoleh hasil
maksimal terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penetapan UMK. Ke depan perlu adanya
konsistensi dalam perjuangan mengawal upah di kota Semarang.
Disamping itu juga membahas beberapa hal
tentang iuran organisasi (COS) dari PSP SPN yang akhir-akhir ini cenderung terhambat. Dibutuhkan perhatian khusus dan tanggungjawab
dari setiap PSP SPN bahwa sesuai AD/ART maka 50 % dari iuran anggota menjadi
hak perangkat organisasi diatasnya.
8)
Kamis, 19 Januari 2012 di Sekretariat DPC
Melakukan konsolidasi dan evaluasi terkait kinerja perangkat SPN Kota Semarang dengan
harapan kinerja berikutnya akan semakin baik dan solid didalam
tubuh SPN Kota Semarang,
Sharing dan identifikasi kasus-kasus di masing-masing PSP SPN Kota Semarang.
Membangun strategi untuk mengawal UMK, maka diawal tahun 2012 ini dengan meningkatkan SDM pada Dewan Pengupahan
Kota unsur buruh utamanya dari SPN Kota Semarang.
9)
Kamis, 23 Februari 2012 di Sekretariat DPC
Pembahasan
perkembangan advokasi Upah dalam sistem pengupahan yang layak di Kota Semarang dan DPC SPN Kota Semarang akan selalu mengadakan konsolidasi baik dengan
PSP SPN maupun dengan Aliansi
SP/SB lain dalam memperjuangkan upah layak.
Sharing dan identifikasi kasus tiap-tiap PSP SPN khususnya prioritas pada hak pesangon pekerja yang ter PHK.
Membahas rencana pelaksanaan pendidikan perempuan SPN se-Kota Semarang yang akan diadakan di PSP SPN PT. Bitratex diharapkan setiap PSP dapat mengirim pengurus/anggota
perempuan.
RAPAT KOORDINASI TINGKAT CABANG
1)
Sabtu, 15 Oktober 2011 di Sekretariat DPC
RAKORCABSUS (Rapat Koordinasi Cabang Khusus) : Persiapan aksi nasional penolakan RUU BPJS di DPR RI, membahas tentang perlengkapan aksi (bendera,
seragam, ikat kepala, dll), transportasi, konsumsi dan teknis pemberangkatan
ke Jakarta, dimana SPN Kota Semarang tercatat ada 56 orang peserta yang akan ikut.
2)
Rabu, 23 November 2011 di Gedung Jamsostek Jl.Pemuda
RAKORCAB (Rapat Koordinasi
Cabang) : Pernyataan sikap SPN Kota Semarang terhadap UMK 2012, dalam
pernyataan sikap ini SPN Kota Semarang menolak SK Gubernur Jateng dan angka usulan walikota
semarang sebesar Rp. 991.500,- serta membangun semangat optimisme dan konsistensi untuk melakukan aksi besar terhadap
Gubernur Jawa Tengah untuk merevisi UMK 2012.
Pembahasan tentang perkembangan RUU BPJS dan rencana tindaklanjut dalam advokasinya.
3)
Sabtu, 3 Maret 2012 di Sekretariat DPC
RAKORCAB: Melakukan evaluasi hasil survey KHL oleh DP Kota Semarang, koordinasi langkah dan strategi supaya hasil survey KHL bisa maksimal.
Pembahasan hasil Majelis Nasional (MAJENAS) di Bandung untuk disosialisasikan pada Rakorcabsus.
Pembahasan persiapan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) DPC SPN Kota Semarang.
4)
Senin, 26 Maret 2012 di Sekretariat DPC
RAKORCABSUS: Rapat koordinasi yang dilakukan oleh DPC pada kali ini untuk
mensosialisasikan hasil MAJENAS DPP SPN kepada pengurus PSP SPN
se_Kota Semarang. Dimana hasil rekomendasi MAJENAS
tersebut diantaranya adalah sbb ;
§ Melakukan penolakan terhadap rencana pemerintah
yang akan menaikan BBM pada 1 April 2012.
§ Melakukan aksi secara serempak ditingkat nasional
pada hari Kamis, 29 Maret 2012.
§ Menuntut penyesuaian kenaikan UMK sebagai
konsekuensi BBM jika tetap dinaikan.
Disamping itu juga dilakukan seting aksi sekaligus estimasi peserta
aksi terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan pada hari Kamis, 29 Maret
2012 mengingat aksi ini akan dilakukan
serempak oleh SPN di seluruh Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya.
5)
Sabtu, 21 April 2012 di Sekber Tripartit Disnakertrans
RAKORCAB: Pembahasan rencana kegiatan
yang akan dilakukan oleh DPC SPN kedepan sekaligus persiapan dan pemantapan
dari masing-masing PSP SPN terkait dengan agenda peringatan May day.
Pembahasan mengenai rencana RAKERCAB yang akan diadakan di Kota Semarang.
Dimana PSP dimintai pendapat dan masukannya terkait pelaksanaan dan kepesertaan RAKERCAB.
6)
Senin, 23 April 2012 di RM.Sambara
Rapat Koordinasi dengan Kapolrestabes dan Polda bersama Serikat Pekerja/buruh se Kota Semarang menjelang
pelaksanaan Mayday pada tahun 2012 ini, Kapolrestabes mengundang beberapa
elemen Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk
berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan Mayday sekaligus mengidentifikasi
beberapa permasalahan yang selama ini seringkali dihadapi oleh para pekerja.
Beberapa permasalahan yang sempat muncul dalam diskusi kali ini
diantaranya :
§ Terkait koordinasi dalam pelaksanaan aksi SP/SB
selama ini yang memang secara tidak langsung ada kebutuhan untuk pengamanan
kegiatan dari pihak kepolisian sehingga seyogyanya pula jika setiap aksi dibuat
pemberitahuan;
§ Kondisi dilapangan yang sering adanya perbedaan
pandangan baik dari pihak kepolisian dan peserta aksi perlu adanya pendinginan
suasana dan situasi dari kedua belah pihak sehingga meminalkan
bentrokan-bentrokan yang tidak perlu;
§ Pemenuhan
hak-hak normatif yang hingga saat ini masih banyak permasalahan salah satunya
akibat ada kelambanan dari pemerintah khususnya dalam menangani persoalan
pekerja;
RAPAT DI TINGKAT DAERAH JAWA TENGAH
1)
Kamis, 14 Juli 2011 di Kabupaten Semarang
RAKORDASUS (Rapat Koordinasi Daerah Khusus): merupakan
Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh DPD SPN Jateng yang melibatkan DPC
SPN se_Jateng. Kegiatan ini
dilakukan dalam rangka koordinasi perangkat organisasi SPN dan membahas tentang tanggapan atas rencana pemerintah untuk mengesahkan UU BPJS kemudian dilanjutkan diskusi
tentang RUU BPJS, pembicara dalam diskusi tersebut adalah
: Ketua DPD SPN Jateng (Suparno, SH) dan Ketua Umum SPN (Bambang Wirahyoso, SE).
Hasil dari Rakordasus tersebut telah merekomendasikan kepada DPP SPN untuk mengusulkan kepada DPR RI dan pemerintah RI agar
menyesuaikan dengan bab III tentang asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan
pasal 4 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan membentuk
BPJS baru untuk rakyat miskin serta menginstruksikan penarikan dana peserta JHT
Jamsostek secara nasional dan juga melakukan
aksi nasional ke DPR RI di Jakarta.
2)
Jum’at-Sabtu, 13-14 April 2012 di Hotel Moroseneng Baturaden
RAKERDA (Rapat Kerja Daerah)
II ini adalah Rapat kerja yang
diselenggarakan oleh DPD SPN Jawa Tengah untuk Melaporkan kegiatan kerja DPD
tahun 2011-2012 dan menyusun program kerja satu tahun kedepan, kegiatan kali
ini diselenggarakan di Hotel Moroseneng Baturaden guna mempromosikan organisasi
SPN di daerah Purwokerto dan sekitarnya ini dan diikuti oleh DPC SPN se_Jateng
dan PSP SPN sebagai peninjau yang terlibat langsung dalam proses penentuan
kebijakan organisasi ditingkat Jateng. Dalam RAKERDA II ini menghasilkan rekomendasi
tentang kegiatan Mayday yang dilakukan dimasing-masing daerah dengan mengangkat
isu Penegakan Hukum dibidang Ketenagakerjaan, 1 Mei menjadi hari libur Nasional
dan menuntut Upah layak.
RAPAT DI TINGKAT NASIONAL
1) Rabu, 14
September 2011 di Hotel Citra Dewi Bandungan
RAKORNASUS (Rapat Koordinasi Nasional Khusus):
merupakan rapat koordinasi tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh DPP SPN untuk
membahas persoalan khusus yaitu tentang RUU BPJS dan untuk ini DPC SPN sebagai peserta dalam pembahasan materi terkait sikap SPN terhadap RUU BPJS dan pembahasan rencana penyelenggaraan MAJENAS
II. Kesimpulan dari RAKORNAS tersebut
adalah pelaksanaan dan persiapan aksi nasional pada tanggal 18 Oktober 2011 di DPR RI untuk menolak RUU BPJS. Dan pelaksanaan MAJENAS III ada wacana untuk diselenggarakan di Batam.
2)
Senin-Rabu 19-21 Maret 2012 di Hotel Alam Indah Lembang, Bandung
MAJENAS (Majelis Nasional)
III : merupakan Rapat kerja yang diselenggarakan oleh DPP SPN setiap satu tahun
sekali yang berfungsi dalam pelaporan kerja DPP SPN tahun 2011-2012 dan
merumuskan program kerja, APBO dan rekomendasi tahun 2012-2013.
MAJENAS III yang sebelumnya direncanakan di Batam,
namun karena berbagai faktor tidak mendukung kemudian diadakan di Lembang
Bandung. Dalam kegiatan tersebut, MAJENAS III juga mengadakan diskusi publik dengan
beberapa materi tentang “Kesiapan PT.Jamsostek (persero) Menuju BPJS
Ketenagakerjaan” yang disampaikan oleh Direktur PT.Jamsostek (Hotbonar Sinaga),
“Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia” yang disampaikan oleh Kasubdit
Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan “Mensikapi Rencan Kenaikan
Harga BBM” disampaikan oleh Irsanudin Norsy.
Dan dalam MAJENAS III telah merekomendasikan
beberapa hal diantaranya adalah tentang sikap SPN menolak kenaikan harga BBM dan
menginstruksikan untuk melakukan aksi dimasing-masing daerah, dan juga Mayday
dimasing-masing daerah.
PENAMBAHAN ANGGOTA PSP SPN BARU
Sebagai bagian dari pengembangan organisasi yang
dilakukan saat ini adalah mendata setiap jumlah keanggotaan dari anggota DPC SPN Kota Semarang yang hingga bulan April 2012
tercatat ada 30 PSP SPN tingkat Perusahaan. Sedangkan jumlah anggota secara keseluruhan berkisar lebih dari 18.000 anggota yang terdaftar dan telah memliki
KTA (kartu tanda anggota). Kemudian juga telah bertambah anggota baru dari beberapa pekerja menjadi PSP
SPN ditingkat perusahaan. Adapun anggota yang masuk
untuk bergabung dengan DPC SPN Kota Semarang, adalah sebagai
berikut :
1)
PSP SPN
PT. Grand Best Indonesia
Berada di Perusahaan yang bergerak dibidang Garment ini terletak di Jl. Coaster No. 8 Blok B 20 – 21 Kawasan Tanjung Mas
Semarang ini telah tercatat sebagai anggota DPC SPN sejak
dikeluarkannya nomor bukti pencatatan dari Disnakertrans Kota Semarang pada
tanggal 12 Oktober 2011 dengan bukti pencatatan dari Disnakertrans Kota Semarang nomor: 822/251/OP.SP/17/X/2011, dan telah mengalami 3 kali pergantian kepengurusan dan
terakhir yang dilantik oleh DPC SPN Kota Semarang pada hari Rabu, 22 Februari 2012 di Ruang kantin PT.Grand Best Indonesia.
Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh Factory
manager PT. GBI yaitu Mr. Shay dan Pak Arif yang mendampingi sebagai
penerjemah. Dengan potensi jumlah
anggota lebih dari 2000 orang, maka pelantikan
pengurus PSP SPN PT.Grand Best
Indonesia disaksikan oleh perwakilan anggota dari setiap bagian. Dan telah
dilantik kepengurusan PSP SPN PT.Grand Best Indonesia periode tahun 2011 – 2014 ini telah disahkan oleh DPC SPN
Kota Semarang dengan nomor S.Kep-021/DPC-SPN/ORG/V/2012 tanggal 10 mei 2012,
dengan komposisi dan kepengurusan sebagai berikut :
§ Ketua : Karmanto
§ Wk Ketua Bidang Organisasi : Istiningsih
§ Wk Ketua Bidang Advokasi : Nuryanti
§ Wk Ketua Bidang Pendidikan :
Isa Munika
§ Wk Ketua Bidang Olahraga dan Sosial : Asis Muslim
§ Wk Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Sri Lasmini
§ Wk Ketua Bidang Keuangan : Anik Miyatun
§ Sekretaris : Sri Puji Astuti
§ Wk Sekretaris : Wulandari
§ Koordinator Line 1 10 GBI 1 : Susyani
§ Koordinator Line 11 20 GBI 1 : Sari Rejeki
§ Koordinator Line 1 8 GBI 2 : Latiroh K
§ Koordinator Line 9 15 GBI 2 : Nur Hidayah
Setelah pelantikan pengurus PSP acara dilanjutkan dengan perkenalan
sekaligus pembekalan dan dialog antara PSP SPN PT.GBI dengan
DPC SPN Kota Semarang. Dalam dialog ini terkait rekruitment anggota mengingat kecenderungannya pekerja bersedia bergabung jika
mengalami masalah, kemudian bagaimana jika ada masalah yang dialami oleh
pekerja yang bukan anggota SPN tetapi minta bantuan ke SPN.
2)
PSP SPN PT. Ploss
Asia
Berada di Perusahaan
yang terletak di Jl. Raya Semarang-Kendal KM 12 kawasan
industri wijaya kusuma Semarang, bergerak dibidang furniture. PSP SPN
PT. Ploss Asia telah tercatat dengan nomor bukti pencatatan 825/251/OP.SP/XI/2011
pada tanggal 4 november 2011 dan menjadi anggota DPC SPN Kota Semarang dengan SK DPC SPN Kota Semarang
Nomer: S.Kep-014/DPC-SPN/ORG/XI/2011 serta dilantiknya komposisi dan
kepengurusan periode tahun 2011-2014 adalah sbb;
§ Ketua : Mohlisin
§ Wk Ketua Bid Organisasi : M.Faizin
§ Wk Ketua Bid Advokasi : Mukayatanas
§ Wk Ketua Bid Pendidikan :
Turwansari
§ Wk Ketua Bid Keuangan : Zakirotun
§ Sekretaris : Sulastri
3)
PSP SPN PT.
Kencana Label Industry
Berada di Perusahaan yang terletak di Jl.Raya
Semarang-Kendal KM 12 Semarang yang bergerak dibidang accesoris. PSP SPN
ini telah tercatat di Disnakertrans Kota Semarang dengan nomor bukti pencatatan: 854/251/OP.SP/24/III/2012 pada tanggal 29 maret 2012. Pelantikan
pengurus PT. KLI dilakukan pada hari Sabtu 7 April 2012, dengan SK DPC No.
S.Kep/DPC-SPN/ORG/III/2012 tanggal 26 Maret 2012. Dengan komposisi dan
kepengurusan sebagai berikut :
§ Ketua :
Yulianti
§ Wk Ketua Bid. Organisasi : Sri Sularsi
§ Wk Ketua Bid. Advokasi : Suhermawati
§ Wk Ketua Bid. Keuangan : Sri Purwanti
§ Wk Ketua Bid. Keuangan : Rofiah
§ Sekretaris : Sri Puji Astuti
§ Wk Sekretaris : Setyowati
§ Koordinator Bidang : Suniarti
§ Koordinator Bidang : Evi Novitasari
§ Koordinator Bidang : Supa’ati
§ Koordinator Bidang : Siti Muyaroh
§ Koordinator Bidang : Siti Sari
§ Koordinator Bidang : Sari Rejeki
Dalam perkembangan organisasi ini masih ada
beberapa pekerja diperusahaan yang ingin bergabung dengan SPN yang sudah berkoordinasi
tetapi karena ada beberapa kendala
sehingga belum bergabung dengan DPC SPN Kota Semarang diantaranya sbb:;
1.
Pekerja PT. Mulya Garmindo Jl. Coaster Tanjung Mas dibidang Garment, sampai saat ini belum ada konfirmasinya untuk bergabung;
2.
Pekerja PT. Batu Rusa Jl.Madukoro dibidang
Farmasi belum ada konfirmasi bergabung dengan DPC SPN Kota Semarang;
3.
Pekerja PT.Cipta Busana Sayung
dibidang Garment, sudah ada rencana gabung ;
PENGEMBANGAN PERANGKAT PSP SPN
1)
Sabtu, 4 Pebruari 2012 di Aula Jamsostek Pemuda
KONFERTA PSP SPN PT.Jansen Indonesia ini
mengagendakan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pengurus sebelumnya,
Perumusan program kerja dan pembentukan kepengurusan periode selanjutnya.
Sehingga terbentuk kepengurusan PSP SPN
PT. Jansen Indonesia periode tahun 2012 – 2015 dan telah dilantik serta dikeluarkan SK DPC SPN Kota Semarang Nomor :
S.Kep 017/DPC SPN/ORG/II/2012 pada tanggal 4 Februari 2012. Adapun komposisi
dan susunan kepengurusan PSP SPN PT. Jansen Indonesia adalah sebagai berikut :
§ Ketua : Sahri
§ Wk Ketua Bid Organisasi :
Sugiyono
§ Wk Ketua Bid Advokasi :
Slamet Widodo
§ Wk Ketua Bid Pendidikan :
Wahyudi
§ Wk Ketua Bid Pemberdayaan Perempuan : Puji Astuti
§ Wk Ketua Bid Keuangan :
Sugiyati
§ Sekretaris : Mirsa Salasa
§ Wk Sekretaris : Ahmad Mudzakir
2)
Minggu, 19 Pebruari 2012 di CV.Panca Gemilang
Pelantikan pengurus PSP SPN CV. Panca Gemilang periode tahun 2012 –2015 ini dilakukan setelah terbentuknya kepengurusan PSP SPN
CV.Panca Gemilang dengan dikeluarkan
SK DPC SPN Kota Semarang Nomor : S.Kep 019/DPC-SPN/ORG/II/2012 tertanggal
19 Februari 2012. Adapun komposisi dan susunan kepengurusan PSP SPN CV. Panca
Gemilang adalah sebagai berikut :
§ Ketua :
Jayus
§ Wk Ketua Bid. Advokasi : Supriyanto
§ Wk Ketua Bid. Organisasi : Nur Aliah
§ Wk Ketua Bid. Pendidikan : Mukazaroh
§ Wk Ketua Bid. Perempuan : Sofiatun
§ Sekretaris :
Slamet Suyamto
§ Wk Sekretaris : Anisa
§ Perwakilan Anggota : Warsi
§ Perwakilan Anggota :
Istikomah
§ Perwakilan Anggota :
Sriyatun
§ Perwakilan Anggota : Rini
Amriyani
3)
Senin, 5 Maret 2012 di Aula PT.Pantjatuggal Knitting Mill
Pelaksanaan RAKERTA PSP SPN
PT. Pantjatunggal Knitting Mill yang berada di
Jl.Simongan 84 ini mengagendakan adanya Laporan Pertanggungjawaban
Tahun 2011-2012 dari kepengurusan Sdr.Teguh. Kemudian dilanjutkan pembahasan
program kerja satu tahun kedepan dan melakukan
penggantian Ketua melalui mekanisme pemilihan Ketua PSP SPN. Mengingat Ketua sebelumnya sdr.Teguh
telah mengundurkan diri dari PT.Pantjatunggal
Knitting Mill, dan untuk mengisi kekosongan berdasarkan
pada mekanisme yang diatur didalam AD/ART maka salah satu wakil
ketua dapat menggantikan sebagai
Ketua. Namun setelah disepakati dalam RAKERTA maka para wakil ketua akan
dipilih oleh delegasi yang hadir.
Proses pemilihan ketua dilakukan secara
demokratis dan disaksikan oleh DPC SPN Kota Semarang dimana setiap delegasi
yang hadir berhak memilih salah satu dari para wakil ketua yang menjadi calon
ketua . Adapun beberapa wakil ketua yang dipilih menggantikan sebagai Ketua adalah sdr.Adip, sdr.Jamian, sdri.Siti,
sdr.Andi, sdr.Umrini. Dari hasil pemilihan diperoleh suara sebagai berikut ; sdri.Siti
: 2 suara, sdr.Andi : 0, sdri.Umrini : 1 Suara, sdr.Adip : 4
Suara, sdr.Jamian : 32 suara, tidak sah : 1 suara. Dengan hasil tersebut akhirnya terpilih sdr.Jamian untuk melanjutkan periode sebelumnya sebagai Ketua PSP
SPN PT.Pantjatunggal Knitting Mill 1 dengan sisa jabatan selama 1 tahun kedepan.
Komposisi kepengurusan disahkan melalui SK DPC Nomor : S.Kep.
019/DPC-SPN/ORG/III/2012 tanggal 05 Maret 2012. Komposisi
dan kepengurusan PSP SPN PT. PKM adalah sebagai berikut :
§ Ketua :
Jamian
§ Wk Ketua Bid. Advokasi I : Adip Mujiono
§ Wk Ketua Bid. Advokasi II : Umrini
Listiyani
§ Wk Ketua Bid. Pendidikan : Andi Daryanto
§ Wk Ketua Bid. Perempuan : Siti
Masrufatin
§ Wk Ketua Bid. Organisasi : Ivan Risnanda
§ Wk Ketua Bid. Kegiatan : Wahyudi
§ Sekretaris :
Dwi Supriyanto
§ Wk Sekretaris : Puji Rahayu
§ Wk Sekretaris Bid. Keuangan I : Sri Wahyuni
§ Wk Sekretaris Bid. Keuangan II : Fiken Ariyani
4) Rabu, 11 April 2012 di Aula PT.Sinar Pantja Djaja
Pelantikan pengurus PSP SPN PT.
Sinar Pantja Djaja Periode tahun 2012-2015 yang
sebelumnya telah terbentuk melalui KONFERTA PSP SPN PT.Sinar Pantja Djaja, dengan Surat Keputusan
DPC SPN Kota Semarang Nomor: S.Kep.022/DPC-SPN/ORG/IV/2012
tertanggal 11 April 2012. Komposisi dan kepengurusan PSP SPN PT. Sinar Pantja Djaja yang terbentuk adalah sebagai berikut :
§ Ketua :
Slamet Kaswanto, A.Md, SH
§ Wk Ketua :
Aryadi
§ Wk Ketua :
Suhono
§ Wk Ketua :
Suprayitno
§ Sekretaris :
Supama
§ Wk Sekretaris :
Catur Sulistiyowati
§ Wk Sekretaris :
Ariska
4)
Sabtu, 28 April 2012 di Aula PT.Bitratex Industries
Rakerta PSP PT. Bitratex Industries yang diselenggarakan untuk melaporkan
kinerja PSP dalam satu tahun yaitu tahun 2011-2012 dan menyusun program kerja
satu tahun kedepan dengan melibatkan anggotanya, hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus
PSP dan rencana strategis dalam
menata organisasi sekaligus meminta
masukan dari para anggotannya sehubungan dengan kerja-kerja selama satu tahun
kedepan.
v ROAD SHOW (KUNJUNGAN KERJA) KE PSP SPN
Kegiatan ini dilaksanakan untuk konsolidasi dan inventarisasi data keanggotaan SPN Kota
Semarang khususnya pada PSP yang kurang aktif, disamping untuk mendata jumlah anggota, SK kepengurusan PSP, mendata KTA, identifiksi kasus yang terjadi, road show ini juga mendorong
setiap PSP SPN untuk menyelenggarakan
kegiatan keorganisasian dengan baik misalnya Konferta,
Rakerta maupun pleno bulanan sehingga harapannya adalah
terciptanya organisasi yang baik yang profesional sesuai tujuan SPN. Dalam laporan ini tidak Kami sebutkan tanggal
dan PSP yang sudah dikunjungi karena rata-rata sudah dikunjungi dan bahkan
lebih dari sekali dalam sebulan oleh DPC SPN Kota Semarang.
v VERIFIKASI KEANGGOTAAN UNTUK KELEMBAGAAN
1)
Rabu, 28 Desember 2011 di Disnakertrans
Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja untuk
Kelembagaan LKS Tripartit dan Dewan
Pengupahan Kota Semarang Di
Disnakertrans Kota Semarang, Agendanya rapat
verifikasi keanggotaan SP / SB se Kota Semarang. Hal ini terkait dengan
pelaksanaan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kota Semarang
dalam proses pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dan sekaligus menghadapi
berakhirnya masa kerja dari kelembagaan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
Maka dikumpulkan beberapa SP/SB yang ada di Kota Semarang untuk disampaikan
hasil sementara verifikasi SP/SB tersebut. Beberapa SP/SB yang diundang
diantaranya KSPSI (SP Niba, SP RTMM, SPSI, SPTI), SP Kahutindo, SP Farkes Reformasi, SPN, FSBI, FSPI, SP Pantura, SBSI.
Dari data yang disampaikan terdapat
beberapa persoalan seperti :
§ Masih adanya data yang tidak valid khususnya bagi anggota SPN yang anggotanya tidak dimasukkan secara keseluruhan dibandingkan dengan data yang dibuat oleh
Disnaker yang menggunakan data lama.
§ Kurang transparannya mekanisme penyusunan data,
cara dan bagaimana hasil verifikasi dibuat.
§ Belum jelasnya data khususnya bagi perusahaan
yang didalamnya ada 2 SP/SB.
Data
anggota SPN Kota Semarang versi Disnakertrans sebanyak 16.512 padahal
data riil verifikasi yang dimiliki oleh SPN jauh lebih besar yaitu 20.296. Oleh karena data yang masih dipertanyakan dan kurang lengkap tersebut maka belum diadakan
penghitungan dan pembagian keanggotaan dikelembagaan yang ada. Disamping itu
bagi SP yang masih merasa bahwa adanya rangkap keanggotaan di satu perusahaan
untuk menghitung ulang jumlah anggota yang ada dalam perusahaan tersebut.
Terkait dengan penyampaian hasil verifikasi kegiatan Serikat Pekerja /
Serikat Buruh (SP/SB) yang telah dilakukan pada hari kamis yang lalu. Maka pada
hari ini disepakati untuk mengecek terlebih dahulu data keanggotaan dari SP/SB
yang kemarin dirasakan masih bermasalah. Dari korscek ulang inilah kemudian
ditemukan beberapa anggota dari SPN yang masih kurang akhirnya dari tambahan
data tersebut anggota SPN menjadi lebih dari 18.000. sehingga SPN dipastikan
mendapatkan satu kursi di Dewan Pengupahan. Sementara sisa suaranya akan
dihitung ulang untuk kemudian dirangking dan siapa yang akan menduduki sisa
kursi dikelembagaan yang ada.
Sempat muncul perdebatan dan rebutan dari satu sisa kursi yang ada di
Dewan Pengupahan dimana 2 untuk KSPI, 1 Untuk KSPSI dan satu untuk SPN. Akhirnya
setelah dilakukan komunikasi dengan KSPSI yang sebelumnya mengambil satu kursi
di LKS Tripartit akhirnya mengambil 2 dan ntuk kemudian kursi ini diserahkan ke
SPN mengingat FSBI juga mengincar kursi ini. Dan untuk menindaklanjuti hal ini
dengan membuat kesepakatan bersama yang akan dijadikan dasar agar SPN tetap
mendapatkan 2 kursi di Dewan Pengupahan.
2)
Rabu, 4 Januari 2012 di Sekretariat KSPSI
Konsolidasi
Kelembagaan antara SPN dengan KSPSI Kota Semarang bertempat
di Sekretariat DPC KSPSI Kota Semarang (ruko Bubakan Lantai III). Hal ini
dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil verifikasi dan sekaligus pembagian
kursi di kelembagaan Tripartit maupun Dewan Pengupahan Kota Semarang. Dimana
dalam pembagian kursi tersebut ada kesepakatan yang harus dibuat (lihat
lampiran) kaitannya dengan kursi di DP Kota Smg. Dari koalisi yang terbangun
diperoleh suara 2 untuk KSPSI dimana komposisinya 1 kursi di DP Kota dan 1
kursi di LKS Tripartit, dan SPN Kota Semarang 2 kursi di DP Kota Smg.
Dalam proses komunikasi ini dibicarakan pula pentingnya pembagian
peran antas SP/SB, mengingat potensi kekuatan yang dimiliki berbeda-beda
sehingga bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan buruh dapat terpenuhi. Namun masih ada persoalan yang belum selesainya terkait proses verifikasi
keanggotaan serikat pekerja akibat dari adanya data yang kurang, lebih maupun
ganda. Maka perlu dilakukan adanya pengecekan ulang terhadap data verifikasi
dari SPN yg telah dimasukan ke Disnakertrans Kota Semarang. Dari data yg telah
diminta kembali terdapat data di Disnaker sebanyak 20 PSP oleh karena itu perlu
diminta dan dicopy untuk dicocokan dengan data sementara yg telah dibuat oleh
Disnakertrans.
Data ini penting karena berdasarkan pada hasil verifikasi yang telah
dikirimkan oleh DPC SPN Kota Semarang kepada Disnakertrans ternyata ada
beberapa yang tidak sesuai dengan data yang disajikan oleh Disnaker sehingga
perlu dilihat ulang dari setiap data yang ada, hal-hal yang belum benar bisa
dikoreksi secara lebih baik.
Menindaklanjuti hasil verifikasi yang diduga tidak sesuai dengan data
dilapangan, khususnya terhadap jumlah anggota SPN. Maka perlu dilakukannya
komunikasi dengan Disnaker selaku pelaksana verifikasi. Mengingat hasil
verifikasi cukup mempengaruhi komposisi kelembagaan baik di Dewan Pengupahan
maupun LKS Tripartit. Maka bersama dengan beberapa elemen serikat
pekerja/serikat buruh yang lain dilakukan audensi bersama dengan Kepala
Disnakertrans, dengan didampingi oleh Bp. Ikwan dilakukan audensi menyangkut
mekanisme dan cara kerja verifikasi yang telah dilakukan oleh Disnakertrans serta bukti-bukti adanya data dari SP/SB yang
tidak valid tsb diantaranya ;
§ Masih dicatatnya keberadaan SP/SB di perusahaan
yang jelas-jelas sudah bubar dan di PHK.
§ Rangkap keanggotaan dengan SP yang lain.
§ Ketidaksamaan jumlah anggota dengan jumlah
pekerja dalam satu perusahaan.
Dari data yang ada maka Disnakertrans akan mempelajarinya untuk kemudian mengeluarkan
data yang baru dari hasil verifikasi.
jika ternyata hal ini dapat merubah
keanggotaan dikelembagaan baik Dewan Pengupahan maupun LKS Tripartit yang
terbaru.
3)
Kamis, 12
Januari 2012 di Disnakertrans
Menindaklanjuti
pengaduan sebelumnya dari SP/SB terkait dengan hasil verifikasi serikat pekerja
di Kota Semarang kepada Disnakertrans Kota Semarang. Maka pada kesempatan kali
ini dilakukan pertemuan untuk menghitung ulang keanggotaan dari masing-masing
SP/SB. Dan dari data-data yang diberikan inilah kedepan akan digunakan sebagai
pondasi untuk melakukan verifikasi keanggotaan supaya lebih sesuai dengan fakta
dilapangan.