Buruh PT Ara Shoes Mogok Kerja Tuntut UMK dan Jamsostek

Written By fasrif anang maruf on Kamis, 31 Januari 2013 | 08.55

Polisi menjaga ketat aksi mogok buruh (HARSEM/SM NETWORK)

Semarang–Sedikitnya 2.000 karyawan pabrik sepatu PT Ara Shoes (AS) di Pringapus, Kabupaten Semarang melakukan aksi mogok kerja di lingkungan pabrik, Rabu (30/1) kemarin. Mereka menuntut upah sesuai UMK sebesar Rp 1,2 juta per bulan.
UPAH itu harus dipenuhi karena para karyawan sudah melewari masa trainning. Pantauan Harsem, peserta aksi mogok kerja didominasi buruh perempuan. Mereka melakukan aksi duduk-duduk di kompleks pabrik. Tuntutan lain adalah pengaturan jam kerja, jamsostek maupun upah.

“Kami menuntut manajemen pabrik memberikan upah sesuai UMK sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Selain itu, jam kerja harus sesuai aturan, serta istirahat selama satu jam,” tuntut salah satu buruh.

Koordinator aksi sekaligus Sekretaris DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) kabupaten Semarang, Ari Munanto menyatakan, mereka mendapat dukungan dari aktifis buruh di Kabupaten Semarang. Ditambahkan, aksi terpaksa dilakukan, karena setelah berkali-kali perundingan dengan manajemen tidak pernah membuahkan hasil.

“Aksi ini merupakan puncak kekesalan buruh. Karena semua perundingan mentok. Hak buruh harus dihormati dan jangan hanya diperas tenaganya,” kata Ari Munanto.

"Hak normatif yang belum didapat sebagian buruh PT Ara Shoes Indonesia di antaranya belum semuanya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), standar skala upah sesuai jenjang masa kerja, dan pemenuhan jam kerja sesuai ketentuan undang-undang," imbuhnya.

Adapun kenaikan skala upah yang diusulkan buruh, lanjutnya, antara Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu. Terlepas dari itu, pihaknya menyebutkan kepersertaan Jamsostek sudah dipenuhi perusahaan.

"Rencananya semua pihak yang tergabung dalam tripartit akan menggelar mediasi lanjutan. Sembari menunggu kesepatakan, buruh akan melanjutkan mogok kerja selama tiga hari hingga, Jumat (1/2)," lanjut Ari.

Disnakertransduk Jateng Tolak 22 Perusahaan Minta Penangguhan UMK

SEMARANG – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng menolak usulan 22 perusahaan untuk menangguhkan pembayaran UMK 2013.

Kepala Disnakertransduk Jateng, Agus Tustono, mengatakan penolakan itu setelah dilakukan verifikasi terhadap 24 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMK.

”Dari 24 perusahaan, hanya dua perusahaan yang dikabulkan penangguhan UMK dan 22 perusahaan ditolak,” katanya kepada wartawan di Semarang, Selasa (29/1/2013).

Keputusan penangguhan ini, lanjut dia, berdasarkan sidang Dewan Pengupahan Jateng yang beranggotakan perwakilan pemerintah, perwakilan buruh, pengusaha serta akademisi.

Menurut Agus, jumlah perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebanyak 25, tapi satu perusahaan kemudian membatalkan sehingga ada 24 perusahaan.

Ke-24 perusahaan itu tersebar di beberapa daerah, antara lain Kota Semarang, Banyumas, Kabupaten Semarang, Tegal, dan Klaten. Mengenai alasan penolakan, Agus, menyatakan karena dari hasil verifikasi neraca keuangannya masih mampu memberikan upah kepada buruh sesuai ketentuan UMK.

”Ada juga perusahaan pengaju penangguhan UMK, padahal masa kerja buruhnya baru sembilan bulan, sehingga tak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Ditanya mengenai nama dua perusahaan yang dikabulkan permohonan penangguhan pembayaran UMK 2013, Agus tak bersedia mengungkapkan.

”Janganlan, kasihan kalau perusahaan diungkap di media karena terkait dengan pihak pembeli,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi ketika dikonfirmasi mengenai hanya dua perusahaan yang dikabulkan penangguhan pembayaran UMK, menyatakan bisa memahami.

”Kami menghormati keputusan pemerintah dan akan mentaatinya,” ujar dia.

Dirikan Serikat Buruh, Soleh dan Temannya Dipecat

Buruh di PHK yang berunjukrasa di kantor PT Kencana Sehati, mendapat dukungan solidaritas dari organisasi buruh lainnya, kamis (10/1/2013)(Jaringnews/Edy Suprayitno)

Solidaritas buruh itu bermuara ke satu tema: mengecam praktek Union Busting.

SEMARANG, Jaringnews.com  - "Pada tanggal 3 Desember 2012 saya di PHK setelah melapor ke Disnakertrans Kota Semarang soal belum terpenuhinya upah minimum dan belum diikutsertakannya pekerja dalam program Jamsostek. Pemecatan sepihak dilakukan dengan alasan kesalahan yang saya lakukan dua bulan sebelumnya. Padahal sudah tidak apa-apa," teriak Ahmad Soleh buruh PT. Kencana Sehati yang dipecat sepihak, Kamis (10/1/2013).

Orasi dari Ahmad Soleh itu membuka aksi massa yang dilakukan ribuan buruh dari berbagai serikat buruh di depan kantor PT Kencana Sehati jalan Semarang-Kendal. Aksi tak hanya dengan orasi, para buruh juga memblokir jalan dan mendobrak gerbang pabrik.

Nyanyian dan orasi mengiringi kibaran bendera berbagai serikat pekerja yang ada. Solidaritas buruh itu bermuara ke satu tema: mengecam praktek Union Busting yang menurut mereka dilakukan oleh PT. Kencana Sehati. Dimana pemecatan itu dilatarbelakangi pembentukan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di PT.Kencana Sehati yang kemudian mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya tentang tidak terpenuhinya UMK dan belum diikutsertakan pekerja pada program Jamsostek. Sehingga yang dipecat juga ketua dan pengurus serikat pekerja di pabrik digital printing tersebut.

Menurut Ahmad Soleh, PHK sepihak itu juga dilakukan terhadap tujuh buruh lainnya, setelah mereka mengadu ke Disnakertrans Kota Semarang dan berunjukrasa pada 12 Desember 2012 lalu. Mereka berunjukrasa karena dibayar antara Rp 700 ribu hingga Rp 750 ribu tanpa diikutkan program Jamsostek.

"Disnakertrans sudah mengambil jalan tengah dengan meminta agar kami diizinkan bekerja kembali, namun dari pihak pabrik belum memberi jawaban," kata Akhmad Soleh.

Dalam aksinya, massa menggedor-gedor gerbang pabrik, tidak berselang lama mereka berpindah ke jalan raya dan mulai memblokir jalan. Meski pemblokiran tidak berselang lama, suasana sempat menegang ketika polisi berusaha menertibkan buruh agar menyingkir dari jalan. 

Setelah memblokir jalan, massa kembali menuju gerbang pabrik dan mendobraknya. Polisi yang berjaga pun mulai bersiap di belakan pagar kawat berduri yang sudah di pasang. Tidak berselang lama, orator memberi aba-aba agar buruh menyingkirkan pagar kawat berduri. Saat ini massa masih berorasi di gerbang pabrik yang sudah terbuka lebar.

Direktur PT. Kencana Sehati, Dudi Kristanto mengatakan alasan pihaknya melakukan PHK karena para buruh yang dipecat itu kinerjanya tak sesuai harapan. Sedangkan soal tuntutan, ia mengaku pihaknya harus bertahap dalam memenuhi tuntutan buruh.

"Banyak juga yang sudah UMK atau lebih besar. Jamsostek sudah mulai, bulan ini sudah dapat 15 orang," kata Dudi.

(Eds / Ara)

Kecam PHK, Ratusan Buruh Geruduk Pabrik di Semarang

Sumber : detikNews, Kamis 10/01/2013 10:57 WIB

   

Semarang - Tidak seperti biasanya, pintu gerbang pabrik PT Kencana Sehati di Semarang hari ini, Kamis (10/1/2013) dipasangi pagar kawat berduri dan dijaga puluhan polisi. Sementara di luar gerbang, ratusan buruh dari berbagai organisasi berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Semarang-Kendal dan mendobrak gerbang pabrik.

Massa bernyanyi dan berorasi sambil terus mengibarkan bendera Serikat Pekerja Nasional (SPN). Mereka mengecam PHK sepihak ketua dan pengurus serikat pekerja di pabrik digital printing tersebut.

"Pada tanggal 3 Desember 2012 saya di-PHK setelah melapor ke Disnakertrans Kota Semarang soal belum terpenuhinya upah minimum dan belum diikutsertakannya pekerja dalam program Jamsostek," kata Ketua Serikat Pekerja PT. Kencana Sehati yang dipecat sepihak, Akhmad Soleh di depan pabrik PT. Kencana Sehati, Kamis (10/1/2013).

"Pemecatan sepihak dilakukan dengan alasan kesalahan yang saya lakukan dua bulan sebelumnya. Padahal sudah tidak apa-apa," imbuhnya.

Sementara itu, tujuh orang lainnya di-PHK setelah mengadu ke Disnakertrans Kota Semarang dan melakukan aksi pada tanggal 12 Desember 2012 lalu. Mereka melakukan aksi karena dibayar antara Rp 700 ribu hingga Rp 750 ribu tanpa diikutkan program Jamsostek.

"Sebenarnya pihak Disnakertrans sudah mengambil jalan agar kami diizinkan bekerja kembali, namun pihak pabrik belum memberi jawaban," tandas Akhmad.

Buruh yang berunjuk rasa sempat menggedor-gedor gerbang pabrik, tidak berselang lama mereka berpindah ke jalan raya dan mulai memblokir jalan. Meski pemblokiran tidak berselang lama, suasana sempat menegang ketika polisi berusaha menertibkan buruh agar menyingkir dari jalan.

Direktur PT. Kencana Sehati, Dudi Kristanto mengatakan, PHK tergantung kinerja karyawan. Soal tuntutan buruh, perusahaan siap memenuhi secara bertahap.

"Ada banyak yang sudah UMK bahkan lebih besar tergantung prestasi dan jabatan. Kita juga ingin mewujudkan, tapi harus bertahap. Jamsostek sudah mulai, bulan ini sudah dapat 15 orang," pungkasnya.

Setelah memblokir jalan, massa kembali menuju gerbang pabrik dan mendobraknya. Polisi yang berjaga pun mulai bersiap di belakang pagar kawat berduri yang sudah dipasang. Tidak berselang lama, orator memberi aba-aba agar buruh menyingkirkan pagar kawat berduri. Saat ini, massa masih berorasi di gerbang parik yang sudah terbuka lebar.

(alg/try)

Di-PHK sepihak, buruh Semarang blokir jalur Pantura

Sumber : Merdeka.com

Ratusan buruh tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan aksi unjuk rasa di ruas jalur pantura barat, tepatnya di Jalan Semarang-Kendal Km 12, Wonosari, Semarang. Mereka protes pemecatan delapan buruh Pengurus Serikat pekerja (PSP) SPN PT Kencana Sehati Semarang.

Kedelapan buruh itu adalah Akhmad Soleh (ketua SPN PT Kencana Sehati), Tatok Adi, Pamungkas Catur, Witjanarko, Ridwan Syahreza, Richanah, Iduddin, Hasan Basri. Delapan orang itu dipecat karena memperjuangkan bayaran UMK dan Jamsostek.

Akibat aksi buruh itu, arus lalu lintas dari Semarang ke Kendal sempat beberapa kali tersendat karena hanya satu lajur yang bisa digunakan. Sementara jalur lainya dipenuhi oleh ratusan masa aksi dari buruh SPN itu.

"Aksi ini menuntut pihak PT Kencana Sehati melakukan kewajibannya. Pemecatan terhadap delapan karyawan dinilai menyalahi aturan dan sepihak. Mereka di-PHK karena memperjuangkan hak-hak normatif," tegas Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo dalam orasinya di depan pabrik PT Kencana Sehati di Semarang-Kendal Km 12, Wonosari, Semarang, Kamis (10/1).

Heru menjelaskan selama ini para buruh PT Kencana Sehati yang bergerak di bidang printing hanya dibayar Rp 700 ribu hingga Rp 750 ribu dan tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

"Upah lembur pun tidak sesuai ketentuan. Pemecatan kedelapan buruh itu dilakukan pihak pengusaha pada Oktober 2012 Akhmad Soleh dan rekannya melapor ke Disnakertrans Kota Semarang, terkait belum dipenuhinya UMK dan Jamsostek. Namun tidak ada hasil,"ungkapnya.

Namun, tiba-tiba pada 3 Desember 2012, Akhmad Soleh dipecat. Lalu pada 28 Desember 2012, tujuh buruh lain dipecat.

"Sampai sekarang saya belum punya pekerjaan," kata Akhmad Soleh.

Aksi itu sempat diwarnai pemblokiran jalan Semarang-Kendal dua kali. Pemblokiran jalan pertama pada pagi sekitar 10 menit dan di sela-sela demonstrasi sekitar dua menit. Namun setelah sempat bersitegang dengan aparat kepolisian pemblokiran kembali digagalkan polisi.

Sementara pihak pengusaha melalui Direktur PT Kencana Sehati, Dudi Kristanto menyatakan bahwa PHK dilakukan tidak sepihak. Namun dilakukan dengan melihat kinerja karyawan. Terkait tuntutan buruh, perusahaan siap memenuhi proses secara bertahap.

"Ada banyak yang sudah UMK bahkan lebih besar tergantung prestasi dan jabatan. Kita juga ingin mewujudkan, tapi harus bertahap. Jamsostek sudah mulai, bulan ini sudah dapat 15 orang," ucapnya pendek.

Usai memblokir jalan raya Semarang-Kendal, massa kembali menuju gerbang pabrik dan mendobraknya. Polisi yang berjaga pun mulai bersiap di belakang pagar kawat berduri yang sudah terpasang sebelum aksi digelar.

[ian]

Penanganan Kasus Union Busting Dinilai Lambat

Sumber : Koran Sindo

SEMARANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang dinilai lambat menangani dugaan kasus pemberangusan serikat buruh (union busting) oleh PT AST Indonesia.

Meski kasusnya sudah berjalan enam bulan, hingga kini belum terselesaikan. “Lebih dari enam bulan kasusnya belum selesai, para buruh yang terdampak kasus ini jadi terkatung-katung,” ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Kantor Disnakertrans Kota Semarang,kemarin. Menurutnya,Komnas HAM sebelumnya sudah mengirimkan surat permintaan tanggapan kepada Kepala Disnakertrans Kota Semarang tertanggal 12 Desember 2012 untuk memberikan penjelasan mengenai kasus yang terjadi di PT AST Indonesia.Namun,hingga kini belum juga ada respons.

Akibat lambatnya penanganan, sebanyak 175 buruh yang dipecat PT AST Indonesia pada Juli 2012 hingga kini tidak mendapatkan upah. Para pekerja pun mengalami kesulitan dalam menghidupi diri dan keluarganya. Dalam unjuk rasa kemarin, SPN Kota Semarang meminta Disnakertrans bersikap tegas dan cepat menyelesaikan kasus union busting, baik yang dilakukan PT AST Indonesia maupun PT Kencana Sehati di Semarang. “Saya harap pemerintah mengoptimalisasi kinerja pegawai pengawasan untuk mencegah dan menghentikan pemberangusan serikat buruh,” ujarnya.

Para buruh juga meminta Kapolrestabes Semarang menindaklanjuti laporan dugaan pemberangusan serikat buruh terhadap anggota dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT AST Indonesia. Aksi yang berlangsung pukul 09.00–11.00 itu diterima langsung Kepala Disnakertrans Kota Semarang Gunawan Saptogiri. Dalam pertemuan tersebut, Gunawan mengaku sudah memproses kasus dugaan union busting oleh PT AST Indonesia. Hanya, pihaknya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.

“Kami minta dukungan semua pihak, termasuk para buruh untuk menyediakan alat bukti,” ujarnya. Disnakertrans masih membutuhkan bukti lengkap untuk memutuskan kasus tersebut, seperti surat pernyataan,dokumentasi demo buruh,dan sebagainya. Kalau memang PT AST Indonesia itu terbukti melakukan tindakan union busting,perusahaan tersebut bisa terkena tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang No 21/2000 tentang Serikat Buruh. amin fauzi

Buruh Semarang Tuntut Pemberlakuan UMK dan Jamsostek

TRIBUNJOGJA.COM/BAKTI BUWONO

Buruh dari serikat pekerja nasional kota Semarang berdemo di jalur Semarang-Kendal, Kamis (10/1/2013) pagi. Separuh lajur ke arah kendal ditutupi oleh aksi demo.

TRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG - Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan, aksinya itu untuk menuntut pihak PT Kencana Sehati melakukan kewajibannya. Pemecatan terhadap delapan karyawan dinilai menyalahi aturan.

"Mereka di-PHK karena memperjuangkan hak-hak normatif," katanya di depan PT Kencana Sehati di Semarang-Kendal Km 12, Wonosari, Semarang, Kamis (10/1/2013).

Ia mengatakan, delapan buruh itu adalah Akhmad Soleh (ketua SPN PT Kencana Sehati), Tatok Adi, Pamungkas Catur, Witjanarko, Ridwan Syahreza, Richanah, Iduddin, Hasan Basri. Delapan orang itu dipecat karena memperjuangkan bayaran UMK dan Jamsostek.

Heru menjelaskan bahwa selama ini para buruh PT Kencana Sehati yang bergerak di bidang printing hanya dibayar Rp 700 ribu hingga Rp 750 ribu dan tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Upah lembur pun tidak sesuai ketentuan.

Adapun kronologis pemecatan adalah pada Oktober 2012 Akhmad Soleh dan rekannya melapor ke Disnakertrans Kota Semarang, terkait belum dipenuhinya UMK dan Jamsostek. Namun tidak ada hasil.

Tiba-tiba pada 3 Desember 2012, Akhmad Soleh dipecat. Lalu pada 28 Desember 2012, tujuh buruh lain dipecat.

"Sampai sekarang saya belum punya pekerjaan," kata Akhmad Soleh.

Aksi itu sempat diwarnai pemblokiran jalan Semarang-Kendal dua kali. Pertama pada pagi sekitar 10 menit dan di sela-sela demonstrasi sekitar dua menit. Gerbang PT Kencana Sehati pun dibuka paksa. (*)