Sumber: Suara Merdeka
SEMARANG
– Pelantikan pimpinan DPRD Kota Semarang diwarnai aksi demonstrasi
ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Aliansi Gerakan Buruh Berjuang
(Gerbang) di depan kantor Pemkot Semarang, Kamis (11/9).
Ribuan buruh itu berdemo tentang sistem penentuan UMK yang sedang
berjalan. Koordinator lapangan, Ahmad Zainudin mengatakan, pihaknya
prihatin dengan kondisi pengupahan buruh di Jawa Tengah yang belum
berubah.
Ada kesan dalam setiap pembahasan selalu merugikan pihak buruh dan
menguntungkan pengusaha. Permasalahan pengupahan antara lain mengenai
mekanisme survei, tempat dan merek barang serta mekanisme penetapan
hasil survei.
Ia menganggap dewan pengupahan yang selama ini melaksanakan kerja
survei belum mengakomodir perbaikan. Contohnya survei tujuh item pokok
dan 60 sub item, dan kecenderungannya hanya mensurvei di bawah 30 item
kebutuhan pokok.
”Lalu tempat survei juga bermasalah. Misalnya jika tempat survei
antar-pasar selisih harga barang hanya Rp 50 ribu tidak masalah.
Faktanya, ada yang mencapai Rp 200 ribu,” ujarnya. Pihaknya menuntut
Wali Kota Semarang melakukan pengawasan melekat kepada Dewan Pengupahan
Kota Semarang serta melakukan survei terhadap 60 item standar Kebutuhan
Hidup Layak (KHL).
Selain itu juga harus ada perbaikan terhadap cara kerja serta mekanisme survei secara murni dan konsekuen.
Usai dilantik di Sidang Paripurna DPRD Kota Kamis siang, empat
pimpinan DPRD Kota, Ketua DPRD Supriyadi didampingi wakilwakilnya Joko
Santoso, Wiwin Subiyono, serta Agung Budi Margono menemui para buruh
yang sedang melaksanakan aksi demonstrasi.
Kawal Aspirasi
Ketua DPRD Kota Supriyadi langsung menaiki mobil demonstran dan
menggunakan mikrofon untuk memberikan tanggapannya. Aksi mendapat
sambutan positif dari para demonstran.
Dalam orasinya, Supriyadi mengaku siap mengawal aspirasi buruh hingga
ada perbaikan sistem pengupahan. Bahkan dirinya membuka lebarlebar
pintu dialog, jika ada persoalan yang berkaitan dengan buruh.
”Saya siap menyampaikan dan mengawal aspirasi buruh. Janji kami, DPRD
Kota Semarang periode ini akan lebih baik dibanding periode-periode
sebelumnya,” katanya. Setelah itu perwakilan buruh diizinkan melakukan
audiensi dengan pimpinan DPRD di ruang sidang.
Aksi sendiri berjalan tertib dan lancar, meski ratusan polisi berjaga
di sekitar lokasi. Ditemui terpisah, Kepala Disnakertrans Kota Semarang
Gunawan Saptogiri menegaskan, pihaknya selalu mengakomodasi kepentingan
buruh.
Dirinya dengan tegas membantah jika dituduh berpihak pada asosiasi
pengusaha dan perhitungan KHL. ”Tidak benar, kami selalu koordinasi
terkait pembahasan upah. Komunikasi dilakukan dengan perwakilan buruh,
perwakilan pengusaha maupun dengan pihak terkait lain,” katanya.
(H71,H35-87)
