Selasa, 29 November 2011 19:14 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dua daerah di Jawa Tengah yakni Kota dan Kabupaten Semarang direvisi. Namun hingga saat ini besaran hasil revisi belum diketahui.
"Soal nominal masih kami bicarakan dan akan kami umumkan besok," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Edison Ambarura, ketika ditemui usai berdialog dengan perwakilan buruh di kantor Gubernur Jateng, Selasa (29/11).
Edison mengatakan telah menyampaikan rencana revisi tersebut kepada Gubernur Jateng, Bibit Waluyo. Meski demikian, menurutnya penetapan UMK yang baru tak bisa melampaui keputusan Gubernur. Namun dirinya menjamin kepada perwakilan buruh UMK pasti direvisi. "Pasti direvisi, saya jaminannya," ujar pria yang juga menjadi Ketua Dewan Pengupahan Jateng ini.
Sebagai gantinya, Edison yang kala itu didampingi Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, meminta agar buruh mau menghentikan aksi yang rencananya digelar hingga malam.
Awalnya, Koordinator Umum Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah menolak. Namun, mengingat nanti malam di halaman Pemprov akan diadakan acara HUT Korpri ke-40, akhirnya Gerbang menyetujuinya. "Saya akan bilang kepada teman-teman untuk menyudahi aksi hari ini," ujar Nanang.
Dirimya menyambut baik atas itikad baik Pemprov yang mau merevisi UMK. Ini membuktikan perjuangan buruh untuk menuntut UMK tidaklah sia-sia. Dalam dua bulan terakhir, aksi damai menuntut UMK Rp 1,4 juta telah dilakukan sedikitnya 15 kali. "Kami harap revisi UMK nanti sesuai dengan permintaan buruh," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, UMK Kota Semarang yang ditetapkan sesuai SK Gubernur sebesar Rp 991.500. Kenaikan UMK Kota Semarang tahun ini paling kecil diantara kenaikan UMK lain di Jateng. Untuk itu, buruh menuntut UMK Kota Semarang sebesar Rp 1,4 juta. Pasalnya UMK sebesar Rp 991.500 hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup selama dua minggu.
Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Qommarria Rostanti
Selasa, 29 November 2011
Buruh Kepung Kantor Gubernur Jateng
SEMARANG, KOMPAS.com- Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah kembali menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (29/11/2011).
Unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan yang ke-24 mereka menuntut kesejahteraan buruh. Seperti tak kenal lelah, mereka kembali menuntut kenaikan upah sebesar Rp 1.400.000. Kali ini mereka akan menduduki kantor Gubernur Jateng hingga malam hari.
Sekertaris Serikat Pekerja Nasional Jateng, Nanang, menyatakan akan memaksa Gubernur Jateng mengubah kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah berupa konversi minyak tanah ke gas yang selama ini dituding peyebab rendahnya upah buruh.
"Hari ini kita akan menduduki kantor gubernur kalau perlu hingga malam nanti untuk memaksa gubernur merevisi kebijakannya," kata Nanang.
Menurut Nanang, hingga saat ini upah buruh di Jawa Tengah terendah Rp 850.000 dibandingkan dengan Surabaya Rp 1.300.000 serta Jakarta Rp 1.500.000. Sementara itu dua kendaraan water canon dan anggota polisi disiagakan menjaga dua pintu gerbang kantor Gubernur.
Unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan yang ke-24 mereka menuntut kesejahteraan buruh. Seperti tak kenal lelah, mereka kembali menuntut kenaikan upah sebesar Rp 1.400.000. Kali ini mereka akan menduduki kantor Gubernur Jateng hingga malam hari.
Sekertaris Serikat Pekerja Nasional Jateng, Nanang, menyatakan akan memaksa Gubernur Jateng mengubah kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah berupa konversi minyak tanah ke gas yang selama ini dituding peyebab rendahnya upah buruh.
"Hari ini kita akan menduduki kantor gubernur kalau perlu hingga malam nanti untuk memaksa gubernur merevisi kebijakannya," kata Nanang.
Menurut Nanang, hingga saat ini upah buruh di Jawa Tengah terendah Rp 850.000 dibandingkan dengan Surabaya Rp 1.300.000 serta Jakarta Rp 1.500.000. Sementara itu dua kendaraan water canon dan anggota polisi disiagakan menjaga dua pintu gerbang kantor Gubernur.
Jumat, 25 November 2011
Aliansi Gerbang Jateng Kecam Upah Buruh Murah
Sumber : Suara Merdeka
SEMARANG, suaramerdeka.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Aliansi Gerbang Jateng), Rabu (23/11), mendatangi Komplek Balaikota Semarang untuk menuntut upah layak Rp 1,4 Juta.
Menariknya, dalam demo kali ini para buruh membawa karangan bunga yang bertuliskan turut berbelasungkawa dengan ditempel gambar Walikota Semarang Soemarmo HS. Selain membawa karangan bunga, mereka juga melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Semarang. Mereka mengecam kebijakan upah murah Walikota Semarang yang hanya memberikan UMK Rp 991 ribu.
Mereka kemudian melanjutkan aksi demonya ke Kantor Walikota untuk menemui Walikota Semarang Soemarmo HS. Mereka menyerukan kalimat syahadat, seperti layaknya prosesi pemakaman yang mengiringi jenazah ke makam. Namun Walikota sedang tidak ada ditempat, sehingga pemberian karangan bunga diterima oleh Kepala Satpol PP Kota Semarang Gurun Risyadmoko.
Korlap aksi Heru Budi Utoyo mengatakan, buruh menuntut UMK sebesar Rp 1,4 Juta. Pihaknya kecewa nilai UMK yang ditetapkan walikota tidak ada peningkatan sesuai yang diharapkan buruh. "Kami akan terus melakukan demo sampai tuntutan kami dipenuhi," katanya.
Pihaknya menuntut agar Walikota lebih memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, dengan mengabaikan SE Dirjen PHIJSK No.B.149/PHIJSK/2010 dan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jateng terkait konversi komponen minyak tanah ke gas. Pihaknya juga menuntut perbaikan komponen survey.
Sementara itu Kepala Disnakertrans Kota Semarang Gunawan Sapto Giri mengatakan, penetapan UMK buruh sudah final. Sehingga tidak bisa direvisi kecuali ada penangguhan perusahaan selambat-lambatnya 10 hari sebelum diberlakukannya UMK pada Januari 2012.
Ia menambahkan, tahun depan pihaknya akan menentukan UMK dengan memasukkan komponen berupa pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, sehingga bisa mengukur upah yang ideal untuk buruh.
( Yulianto / CN33 / JBSM )
SEMARANG, suaramerdeka.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Aliansi Gerbang Jateng), Rabu (23/11), mendatangi Komplek Balaikota Semarang untuk menuntut upah layak Rp 1,4 Juta.
Menariknya, dalam demo kali ini para buruh membawa karangan bunga yang bertuliskan turut berbelasungkawa dengan ditempel gambar Walikota Semarang Soemarmo HS. Selain membawa karangan bunga, mereka juga melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Semarang. Mereka mengecam kebijakan upah murah Walikota Semarang yang hanya memberikan UMK Rp 991 ribu.
Mereka kemudian melanjutkan aksi demonya ke Kantor Walikota untuk menemui Walikota Semarang Soemarmo HS. Mereka menyerukan kalimat syahadat, seperti layaknya prosesi pemakaman yang mengiringi jenazah ke makam. Namun Walikota sedang tidak ada ditempat, sehingga pemberian karangan bunga diterima oleh Kepala Satpol PP Kota Semarang Gurun Risyadmoko.
Korlap aksi Heru Budi Utoyo mengatakan, buruh menuntut UMK sebesar Rp 1,4 Juta. Pihaknya kecewa nilai UMK yang ditetapkan walikota tidak ada peningkatan sesuai yang diharapkan buruh. "Kami akan terus melakukan demo sampai tuntutan kami dipenuhi," katanya.
Pihaknya menuntut agar Walikota lebih memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, dengan mengabaikan SE Dirjen PHIJSK No.B.149/PHIJSK/2010 dan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jateng terkait konversi komponen minyak tanah ke gas. Pihaknya juga menuntut perbaikan komponen survey.
Sementara itu Kepala Disnakertrans Kota Semarang Gunawan Sapto Giri mengatakan, penetapan UMK buruh sudah final. Sehingga tidak bisa direvisi kecuali ada penangguhan perusahaan selambat-lambatnya 10 hari sebelum diberlakukannya UMK pada Januari 2012.
Ia menambahkan, tahun depan pihaknya akan menentukan UMK dengan memasukkan komponen berupa pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, sehingga bisa mengukur upah yang ideal untuk buruh.
( Yulianto / CN33 / JBSM )
Rabu, 23 November 2011
Buruh Ngotot UMK Rp1,4 Juta
Sumber : Seputar Indonesia
Thursday, 24 November 2011
SEMARANG – Upah Minimum Kota (UMK) Semarang tahun 2012 sebesar Rp991.500 memang telah final dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.Namun aliansi Greakan Buruh Semarang yang tetap ngotot meminta dilakukannya revisi.
Kali ini yang menjadi sasaran tuntutan adalah Wali Kota Semarang Soemarmo HS. Puluhan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Semarang (Gerbang) menuntut Wali Kota merevisi usulan UMK menjadi Rp1,4 juta. ”Usulan kami Rp1,4 juta itu sudah sangat ideal untuk mencukupi keluarga para pekerja. Untuk itu, kami meminta Wali Kota sekaligus Gubernur bisa merevisi usulan Rp991.500,” tutur Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo saat orasi di depan gedung DPRD Kota Semarang,kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Supriyadi menilai usulan UMK Wali Kota telah sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Semarang. ”Itu kan sudah diputuskan oleh Gubernur. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana nanti sikap pengusaha untuk menindaklanjuti ketetapan UMK tersebut,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunawan Saptogiri mengatakan usulan Wali Kota bersifat final.Terlebih Gubernur sudah menyutujui dan menetapkannya.Hanya saja guna meminimalisasi gejolak atas usulan UMK di 2013 Gunawan akan melakukan perumusan usulan UMK.”Perumusan usulan UMK ini akan melihat berbagai aspek dan melibatkan semua pihak agar dapat tercapai kesepakatan bersama,”tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta agar perusahaan bisa menaati upah minimum kabupaten (UMK) 2012 yang sudah ditetapkan. Penetapan UMK sudah melalui kesepakatan Dewan Pengupahan Jawa Tengah dan bupati/walikota. ”Ini keputusan efektif yang sudah mengakomodir kepentingan pekerja dan pengusaha,” katanya, kemarin.
Mantan Pangkostrad ini menyatakan, pemimpin tentunya juga memikirkan kesejahteraan buruh, tapi pengusaha juga tidak bisa didiamkan. agus joko/ arif purniawan
Thursday, 24 November 2011
SEMARANG – Upah Minimum Kota (UMK) Semarang tahun 2012 sebesar Rp991.500 memang telah final dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.Namun aliansi Greakan Buruh Semarang yang tetap ngotot meminta dilakukannya revisi.
Kali ini yang menjadi sasaran tuntutan adalah Wali Kota Semarang Soemarmo HS. Puluhan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Semarang (Gerbang) menuntut Wali Kota merevisi usulan UMK menjadi Rp1,4 juta. ”Usulan kami Rp1,4 juta itu sudah sangat ideal untuk mencukupi keluarga para pekerja. Untuk itu, kami meminta Wali Kota sekaligus Gubernur bisa merevisi usulan Rp991.500,” tutur Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo saat orasi di depan gedung DPRD Kota Semarang,kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Supriyadi menilai usulan UMK Wali Kota telah sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Semarang. ”Itu kan sudah diputuskan oleh Gubernur. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana nanti sikap pengusaha untuk menindaklanjuti ketetapan UMK tersebut,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunawan Saptogiri mengatakan usulan Wali Kota bersifat final.Terlebih Gubernur sudah menyutujui dan menetapkannya.Hanya saja guna meminimalisasi gejolak atas usulan UMK di 2013 Gunawan akan melakukan perumusan usulan UMK.”Perumusan usulan UMK ini akan melihat berbagai aspek dan melibatkan semua pihak agar dapat tercapai kesepakatan bersama,”tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta agar perusahaan bisa menaati upah minimum kabupaten (UMK) 2012 yang sudah ditetapkan. Penetapan UMK sudah melalui kesepakatan Dewan Pengupahan Jawa Tengah dan bupati/walikota. ”Ini keputusan efektif yang sudah mengakomodir kepentingan pekerja dan pengusaha,” katanya, kemarin.
Mantan Pangkostrad ini menyatakan, pemimpin tentunya juga memikirkan kesejahteraan buruh, tapi pengusaha juga tidak bisa didiamkan. agus joko/ arif purniawan
Senin, 21 November 2011
Gerbang Jateng Tolak Penetapan UMK
21 November 2011 | 16:12 wib
Sumber : Suara Merdeka
SEMARANG, suaramerdeka.com - Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang) menolak keputusan Gubernur Bibit Waluyo soal penetapan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) tahun 2012.
Sebab, keputusan yang diambil tersebut mengabaikan surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHIJSK) Nomor B149/PHIJSK/III/2010 perihal Konversi Kompor Minyak Tanah ke Kompor Gas.
Di mana, surat edaran itu menganulir salah satu item kompor minyak tanah digantikan dengan kompor gas di Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, kenyataannya Dewan Pengupahan Provinsi Jateng menyepakati konversi komponen minyak tanah ke gas dalam survei KHL. Penolakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan massa Gerbang di kantor gubernuran, Senin (21/11).
Koordinator Aksi Gerbang Nanang Setiono mengatakan, gubernur harus bisa memperbaiki mekanisme dan komponen survei KHL. Bagi buruh, kebijakan gubernur yang mengusung slogan Bali Desa Mbangun Desa (BDMD) kian meredup. Kebijakan gubernur memilih tetap pada pendiriannya mengikuti kehendak bupati/ wali kota dalam menetapkan besaran UMK lebih layak disebut upah murah kabupaten/ kota.
"Kami menolak UMK yang telah ditetapkan gubernur, kebijakan ini harus direvisi dengan memperhatikan ketentuan lain seperti surat edaran Dirjen PHIJSK. Upah ideal Rp 1,4 juta/ bulan patut ditetapkan dengan memperhatikan hasil survei yang dilakukan buruh," katanya dalam aksi tersebut.
Dalam unjuk rasa itu, aliansi Gerbang membawa spanduk berbentuk semacam karangan bunga yang bertuliskan "Bela Sungkawa dan Duka Cita atas Matinya Hati Nurani Gubernur Jateng". Kebijakan itu dinilai mengabaikan kesejahteraan buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Dinakertransduk) Provinsi Jateng Petrus Edison Ambarura mengatakan, aksi demo untuk menyampaikan pendapat ini dibenarkan. namun, unjuk rasa harus berjalan dengan baik dan benar, selain itu juga tidak anarkis.
Keputusan penetapan UMK ini sudah dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme yang ada. Terkait, item konversi minyak tanah digantikan kompor gas, pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat ke Kemenakertrans. Hal ini penting untuk dijadikan acuan penetapan KHL.
( Royce Wijaya /CN34 / JBSM )
Sumber : Suara Merdeka
SEMARANG, suaramerdeka.com - Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang) menolak keputusan Gubernur Bibit Waluyo soal penetapan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) tahun 2012.
Sebab, keputusan yang diambil tersebut mengabaikan surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHIJSK) Nomor B149/PHIJSK/III/2010 perihal Konversi Kompor Minyak Tanah ke Kompor Gas.
Di mana, surat edaran itu menganulir salah satu item kompor minyak tanah digantikan dengan kompor gas di Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, kenyataannya Dewan Pengupahan Provinsi Jateng menyepakati konversi komponen minyak tanah ke gas dalam survei KHL. Penolakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan massa Gerbang di kantor gubernuran, Senin (21/11).
Koordinator Aksi Gerbang Nanang Setiono mengatakan, gubernur harus bisa memperbaiki mekanisme dan komponen survei KHL. Bagi buruh, kebijakan gubernur yang mengusung slogan Bali Desa Mbangun Desa (BDMD) kian meredup. Kebijakan gubernur memilih tetap pada pendiriannya mengikuti kehendak bupati/ wali kota dalam menetapkan besaran UMK lebih layak disebut upah murah kabupaten/ kota.
"Kami menolak UMK yang telah ditetapkan gubernur, kebijakan ini harus direvisi dengan memperhatikan ketentuan lain seperti surat edaran Dirjen PHIJSK. Upah ideal Rp 1,4 juta/ bulan patut ditetapkan dengan memperhatikan hasil survei yang dilakukan buruh," katanya dalam aksi tersebut.
Dalam unjuk rasa itu, aliansi Gerbang membawa spanduk berbentuk semacam karangan bunga yang bertuliskan "Bela Sungkawa dan Duka Cita atas Matinya Hati Nurani Gubernur Jateng". Kebijakan itu dinilai mengabaikan kesejahteraan buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Dinakertransduk) Provinsi Jateng Petrus Edison Ambarura mengatakan, aksi demo untuk menyampaikan pendapat ini dibenarkan. namun, unjuk rasa harus berjalan dengan baik dan benar, selain itu juga tidak anarkis.
Keputusan penetapan UMK ini sudah dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme yang ada. Terkait, item konversi minyak tanah digantikan kompor gas, pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat ke Kemenakertrans. Hal ini penting untuk dijadikan acuan penetapan KHL.
( Royce Wijaya /CN34 / JBSM )
Tuntut Upah Layak, Buruh Semarang Kembali Turun ke Jalan
Kamis, 17 November 2011 - 13:48 WIB
SEMARANG ( Pos Kota ) – Menuntut upah layak , ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang) Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang kembali menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (17/11) .
Mereka melakukan orasi, menuntut upah layak buruh kepada pemerintah provinsi UMK sebesar Rp 1,4 Juta.
Dalam aksinya mereka membawa poster dan spanduk serta memegang boneka menyerupai jenazah yang dipasang gambar Gubernur Jawa Tengah dan boneka jailangkung. Massa kemudian membakar jenazah yang dibaringkan di aspal, setelah sebelumnya ditaburi bunga layaknya menziarahi makam.
Para buruh menunjukkan kekesalannya dengan mendorong pintu gerbang kantor gubernur karena mereka tidak diperbolehkan masuk untuk menemui Gubernur .Mereka terus mendesak Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk segera memutuskan nilai UMK sebesar Rp 1,4 juta untuk kota dan Rp 964 ribu untuk Kabupaten Semarang.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan aparat kepolisian menyiapkan satu mobil water canon.
Menurut korlap aksi, Nanang, Gerbang menuntut untuk mengabaikan Surat Edaran Dirjen PHIJSK No.B.149/PHIJSK/III/2010, mencabut kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan pokok kesepakatan konversi minyak tanah ke gas sebagai komponen kebutuhan hidup layak (KHL), perbaikan mekanisme survey dan komponen KHL dan tetapkan upah layak Jawa Tengah dengan memperhatikan hasil kajian dan survey KHL oleh aliansi Gerbang Jateng Rp 1,4 Juta.
“Kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan dipenuhi,” tandasnya . ( Suatmadji/dms ) .
SEMARANG ( Pos Kota ) – Menuntut upah layak , ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang) Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang kembali menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (17/11) .
Mereka melakukan orasi, menuntut upah layak buruh kepada pemerintah provinsi UMK sebesar Rp 1,4 Juta.
Dalam aksinya mereka membawa poster dan spanduk serta memegang boneka menyerupai jenazah yang dipasang gambar Gubernur Jawa Tengah dan boneka jailangkung. Massa kemudian membakar jenazah yang dibaringkan di aspal, setelah sebelumnya ditaburi bunga layaknya menziarahi makam.
Para buruh menunjukkan kekesalannya dengan mendorong pintu gerbang kantor gubernur karena mereka tidak diperbolehkan masuk untuk menemui Gubernur .Mereka terus mendesak Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk segera memutuskan nilai UMK sebesar Rp 1,4 juta untuk kota dan Rp 964 ribu untuk Kabupaten Semarang.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan aparat kepolisian menyiapkan satu mobil water canon.
Menurut korlap aksi, Nanang, Gerbang menuntut untuk mengabaikan Surat Edaran Dirjen PHIJSK No.B.149/PHIJSK/III/2010, mencabut kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan pokok kesepakatan konversi minyak tanah ke gas sebagai komponen kebutuhan hidup layak (KHL), perbaikan mekanisme survey dan komponen KHL dan tetapkan upah layak Jawa Tengah dengan memperhatikan hasil kajian dan survey KHL oleh aliansi Gerbang Jateng Rp 1,4 Juta.
“Kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan dipenuhi,” tandasnya . ( Suatmadji/dms ) .
Halaman Gubernuran Jateng Dipadati Ribuan Buruh
Sumber :108CSR.com
Tak seperti hari biasanya, Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan dipadati ribuan buruh. Ya, buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang) Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang, Kamis (17/11) kembali menggelar aksi demo.
Mereka melakukan orasi, menuntut upah layak buruh kepada pemerintah provinsi UMK sebesar Rp1,4 Juta. Dalam aksinya mereka membawa poster dan spanduk serta memegang boneka menyerupai jenazah yang dipasang gambar Gubernur Jawa Tengah dan boneka jailangkung.
Massa kemudian membakar jenazah yang dibaringkan di aspal, setelah sebelumnya ditaburi bunga layaknya menziarahi makam. Para buruh menunjukkan kekesalannya mendorong pintu gerbang kantor gubernur karena mereka tidak diperbolehkan masuk untuk menemui Gubernur untuk memutuskan nilai UMK sebesar Rp1,4 juta dan Rp964 ribu untuk Kabupaten Semarang.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan aparat kepolisian menyiapkan satu mobil water canon. Menurut korlap aksi Nanang dalam aksi ini Gerbang menuntut abaikan SE Dirjen PHIJSK No.B.149/PHIJSK/III/2010, mencabut kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan pokok kesepakatan konversi minyak tanah ke gas sebagai komponen kebutuhan hidup layak (KHL), perbaikan mekanisme survey dan komponen KHL dan tetapkan upah layak Jawa Tengah dengan memperhatikan hasil kajian dan survey KHL oleh aliansi Gerbang Jateng Rp1,4 Juta. (ary/smc)
Tak seperti hari biasanya, Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan dipadati ribuan buruh. Ya, buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang) Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang, Kamis (17/11) kembali menggelar aksi demo.
Mereka melakukan orasi, menuntut upah layak buruh kepada pemerintah provinsi UMK sebesar Rp1,4 Juta. Dalam aksinya mereka membawa poster dan spanduk serta memegang boneka menyerupai jenazah yang dipasang gambar Gubernur Jawa Tengah dan boneka jailangkung.
Massa kemudian membakar jenazah yang dibaringkan di aspal, setelah sebelumnya ditaburi bunga layaknya menziarahi makam. Para buruh menunjukkan kekesalannya mendorong pintu gerbang kantor gubernur karena mereka tidak diperbolehkan masuk untuk menemui Gubernur untuk memutuskan nilai UMK sebesar Rp1,4 juta dan Rp964 ribu untuk Kabupaten Semarang.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan aparat kepolisian menyiapkan satu mobil water canon. Menurut korlap aksi Nanang dalam aksi ini Gerbang menuntut abaikan SE Dirjen PHIJSK No.B.149/PHIJSK/III/2010, mencabut kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan pokok kesepakatan konversi minyak tanah ke gas sebagai komponen kebutuhan hidup layak (KHL), perbaikan mekanisme survey dan komponen KHL dan tetapkan upah layak Jawa Tengah dengan memperhatikan hasil kajian dan survey KHL oleh aliansi Gerbang Jateng Rp1,4 Juta. (ary/smc)
Senin, 07 November 2011
Unjuk Rasa Buruh di Semarang Nyaris Bentrok
Senin, 07 November 2011 14:35 WIB
SEMARANG: Ribuan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jateng. Unjuk rasa mulai ricuh ketika pengunjuk rasa dengan polisi saling mendorong sehingga nyaris bentrok.
Pemantauan Media Indonesia di Semarang, Senin (7/11), ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan kantor Gubernur Jateng.
Mereka menuntut penetapan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp1,4 juta per bulan.
Para buruh yang datang dengan membawa puluhan poster dan spanduk yang berisi kecaman dan tuntutan tersebut pertama kali berunjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Jateng di Jalan Pahlawan.
Mereka bermaksud menemui Kepala Dinas P Edison Ambarura. Tetapi, karena tidak ada yang menemui, akhirnya pengunjuk rasa beralih ke kantor Gubenrnur Jateng yang juga di jalan tersebut.
Di depan pintu gerbang, polisi menghadang laju para pengunjuk rasa. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi pun terjadi.
Namun, jumlah massa yang cukup besar polisi sempat kewalahan dan berupaya keras mendorong para buruh hingga beberapa buruh berjatuhan,
Mengetahui rekannya jatuh, puluhan buruh lain yang berhadapan langsung dengan aparat tersebut berupaya membalas hingga terjadi ketegangan dan nyaris bentrok.
Karena tetap tidak diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur, pengunjuk rasa akhirnya menutup akses jalan pahlawan dan kendaraan yang melintas terpaksa dialihkan ke beberapa ruas.
Tidak hanya itu saja, karena tidak ada satu pejabat pun yang datang menemui, para buruh yang marah melampiaskan kekesalan dengan melempari foto gubernur yang ada di baliho taman jalan Pahlawan dengan tomat busuk dan sepatu yang mereka pakai.
Ketua DPC SPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan aksi ini digelar sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap tidak adanya tanggapan dari Gubernur Jateng Bibit Waluyo terhadap tuntutan mereka, yakni UMK sebesar Rp 1,4 juta.
"Kita akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons," kata Heru.
SEMARANG: Ribuan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jateng. Unjuk rasa mulai ricuh ketika pengunjuk rasa dengan polisi saling mendorong sehingga nyaris bentrok.
Pemantauan Media Indonesia di Semarang, Senin (7/11), ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan kantor Gubernur Jateng.
Mereka menuntut penetapan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp1,4 juta per bulan.
Para buruh yang datang dengan membawa puluhan poster dan spanduk yang berisi kecaman dan tuntutan tersebut pertama kali berunjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Jateng di Jalan Pahlawan.
Mereka bermaksud menemui Kepala Dinas P Edison Ambarura. Tetapi, karena tidak ada yang menemui, akhirnya pengunjuk rasa beralih ke kantor Gubenrnur Jateng yang juga di jalan tersebut.
Di depan pintu gerbang, polisi menghadang laju para pengunjuk rasa. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi pun terjadi.
Namun, jumlah massa yang cukup besar polisi sempat kewalahan dan berupaya keras mendorong para buruh hingga beberapa buruh berjatuhan,
Mengetahui rekannya jatuh, puluhan buruh lain yang berhadapan langsung dengan aparat tersebut berupaya membalas hingga terjadi ketegangan dan nyaris bentrok.
Karena tetap tidak diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur, pengunjuk rasa akhirnya menutup akses jalan pahlawan dan kendaraan yang melintas terpaksa dialihkan ke beberapa ruas.
Tidak hanya itu saja, karena tidak ada satu pejabat pun yang datang menemui, para buruh yang marah melampiaskan kekesalan dengan melempari foto gubernur yang ada di baliho taman jalan Pahlawan dengan tomat busuk dan sepatu yang mereka pakai.
Ketua DPC SPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan aksi ini digelar sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap tidak adanya tanggapan dari Gubernur Jateng Bibit Waluyo terhadap tuntutan mereka, yakni UMK sebesar Rp 1,4 juta.
"Kita akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons," kata Heru.
Langganan:
Postingan (Atom)
