Sumber :Tribun Jateng - Jumat, 13 Januari 2012 14:58 WIB
Aliansi-Gerbang.jpg
Laporan Reporter Tribun Jogya/ Puthut Ami Luhur
TRIBUNJATENG.COM SEMARANG, - Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng, menggelar aksi untuk kesekian kalinya. Mereka memrotes atas ketidakhadiran negara dalam persoalan hak buruh, di mana tidak pernah berpihak kepada buruh.
Aksi yang dimulai dengan long march dari Kawasan Randugarut, Tugu, Kota Semarang, menuju balai kota setempat. Usai berunjuk rasa di depan pagar balai Kota Semarang, para buruh kemudian melanjutkan aksi ke depan Kantor Gubernur Jateng.
Para buruh itu, sempat shalat Jumat berjamaan di depan pintu pagar di pinggir Jalan Pahlawan tepat di depan Kantor Gubernur. Usai shalat Jumat, mereka sempat melakukan orasi sesuai tuntutannya beberapa saat sebelum membubarkan diri.
Koordinator Lapangan, M Prabowo LS, mengatakan anggota dewan dan pemerintah yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi buruh justru ingkar. "Mereka ingkar dengan yang telah dijanjikannya, saat kempanye sebelum duduk di kursi empuk wakil rakyat," tuturnya, saat ditemui sela-sela aksi, di depan Balai Kota Semarang, Jumat (13/1).
Justru, lanjut Prabowo, anggota dewan tidak memperjuangkan upah buruh tapi malah bermain mata dengan pemerintah untuk menaikkan upah pegawai negeri sipil di lingkungan pemkot Semarang. "Pemerintah diduga melakukan suap kepada anggota dewan kota, untuk meloloskan kenaikan upah sebesar 10 persen tersebut," tuturnya.
Kasus suap yang menurut di media, kini sudah mengarah kepada keterlibatan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkot Semarang dan wali Kota Semarang. "Sedangkan buruh, hanya diberi upah sebesar Rp 991.500,- yang menunjukkan tidak berpihaknya pemerintah," tambahnya.
Akibatnya, tambah Prabowo dengan besaran upah yang telah diusulkan oleh Pemkot Semarang dan ditetapkan Pemprov Jateng tidak bisa menghidupi buruh. "Dengan upah sebesar itu, untuk menghidupi seorang buruh saja tidak bisa, apalagi untuk orang lain," tanyanya.
Menurutnya, dengan upah sebesar itu penyerapan barang dan jasa di pasar tidak maksimal. "Fungsi upah adalah, untuk menyerap barang dan jasa yang ada di pasar dan dengan upah sebesar itu fungsinya tidak berjalan," tuturnya.
Editor : budi_pras
Selasa, 31 Januari 2012
Rabu, 04 Januari 2012
Gerbang Emoh Pilih Bibit
Sumber : Suara Merdeka
Wacana Pencalonan Gubernur
SEMARANG- Aliansi buruh se-Jateng yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) menolak Bibit Waluyo sebagai calon gubernur periode 2013- 2018.
Sebab, perjuangan Bibit dalam menyejahterakan buruh hanya sedikit, yakni ketika menolak pelaksanaan Peraturan Bersama 4 Menteri pada awal tahun kepemimpinannya.
Buruh kecewa dengan penolakan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2012 menjelang batasan waktu habis.
Selain itu, pernyataan gubernur menanggapi mobil “Kiat Esemka” yang digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo dinilai menyakiti hati pelajar.
Menurut Gerbang, pelajar telah bersusah payah melakukan inovasi membuat mobil 1.500cc tersebut.
Koordinator Lapangan Gerbang Jateng M Prabowo LS mengatakan, sikap gubernur terhadap UMK tidak memiliki ketegasan dan terkesan mengombang-ambingkan buruh.
Selama ini, gubernur memilih zona “nyaman” dalam penetapan UMK dengan menyerahkan keputusan revisi UMK kepada bupati/wali kota.
Namun dalam perkembangannya justru malah membuat syarat tambahan hingga akhirnya berujung penolakan revisi.
“Apa yang dilakukan gubernur menyakiti para buruh. Dengan adanya wacana pencalonan kembali Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jateng 2013 - 2018, maka kami menyatakan tidak akan memilihnya,” kata Prabowo.
Pemilihan gubernur dengan sistem apa pun, partai harus berpikir ulang untuk mengusung Bibit.
Banyak Persoalan
Hasil evaluasi kepemimpinannya, menurut Prabowo, banyak persoalan muncul dan dibiarkan seperti semakin maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, persoalan lain adalah lemahnya koordinasi internal yang memunculkan dugaan ketidakharmonisan antara gubernur dan wakilnya.
Selain itu, hubungan kurang harmonis juga terjadi antara gubernur dengan Wali Kota Surakarta.
Gubernur merupakan jabatan sipil, namun di hadapan buruh seringkali menggunakan kalimat militeristik sehingga menjadi tekanan bagi anggota aliansi.
Gerbang terdiri atas 21 serikat pekerja dengan anggota mencapai jutaan orang. Anggota Komisi A DPRD Jateng Joko Purnomo menyatakan, sikap tersebut menjadi hak Gerbang.
Menurut dia, masyarakat sudah cerdas untuk memilih siapa yang layak dan pantas memimpin Jateng ke depan.
Siapa pun calon yang maju dalam pemilihan gubernur diharapkan bisa menjaga iklim kondusif.
Justru, calon yang saling menjegal dan membuat pernyataan memojokkan calon lain tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.
Sebelumnya, Bibit menegaskan, siap dipilih kembali sebagai gubernur untuk periode yang kedua bila rakyat menginginkannya kembali memimpin Jateng. (J17,J14-43)
Wacana Pencalonan Gubernur
SEMARANG- Aliansi buruh se-Jateng yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) menolak Bibit Waluyo sebagai calon gubernur periode 2013- 2018.
Sebab, perjuangan Bibit dalam menyejahterakan buruh hanya sedikit, yakni ketika menolak pelaksanaan Peraturan Bersama 4 Menteri pada awal tahun kepemimpinannya.
Buruh kecewa dengan penolakan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2012 menjelang batasan waktu habis.
Selain itu, pernyataan gubernur menanggapi mobil “Kiat Esemka” yang digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo dinilai menyakiti hati pelajar.
Menurut Gerbang, pelajar telah bersusah payah melakukan inovasi membuat mobil 1.500cc tersebut.
Koordinator Lapangan Gerbang Jateng M Prabowo LS mengatakan, sikap gubernur terhadap UMK tidak memiliki ketegasan dan terkesan mengombang-ambingkan buruh.
Selama ini, gubernur memilih zona “nyaman” dalam penetapan UMK dengan menyerahkan keputusan revisi UMK kepada bupati/wali kota.
Namun dalam perkembangannya justru malah membuat syarat tambahan hingga akhirnya berujung penolakan revisi.
“Apa yang dilakukan gubernur menyakiti para buruh. Dengan adanya wacana pencalonan kembali Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jateng 2013 - 2018, maka kami menyatakan tidak akan memilihnya,” kata Prabowo.
Pemilihan gubernur dengan sistem apa pun, partai harus berpikir ulang untuk mengusung Bibit.
Banyak Persoalan
Hasil evaluasi kepemimpinannya, menurut Prabowo, banyak persoalan muncul dan dibiarkan seperti semakin maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, persoalan lain adalah lemahnya koordinasi internal yang memunculkan dugaan ketidakharmonisan antara gubernur dan wakilnya.
Selain itu, hubungan kurang harmonis juga terjadi antara gubernur dengan Wali Kota Surakarta.
Gubernur merupakan jabatan sipil, namun di hadapan buruh seringkali menggunakan kalimat militeristik sehingga menjadi tekanan bagi anggota aliansi.
Gerbang terdiri atas 21 serikat pekerja dengan anggota mencapai jutaan orang. Anggota Komisi A DPRD Jateng Joko Purnomo menyatakan, sikap tersebut menjadi hak Gerbang.
Menurut dia, masyarakat sudah cerdas untuk memilih siapa yang layak dan pantas memimpin Jateng ke depan.
Siapa pun calon yang maju dalam pemilihan gubernur diharapkan bisa menjaga iklim kondusif.
Justru, calon yang saling menjegal dan membuat pernyataan memojokkan calon lain tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.
Sebelumnya, Bibit menegaskan, siap dipilih kembali sebagai gubernur untuk periode yang kedua bila rakyat menginginkannya kembali memimpin Jateng. (J17,J14-43)
Selasa, 03 Januari 2012
Ribuan buruh tumpah di Tol Jakarta-Tangerang
Sumber : sindonews.com
Kamis, 29 Dec 2011 - 16:08 wib
Sindonews.com - Ribuan buruh pabrik dari berbagai Serikat Pekerja (SP) di Tangerang, yang tergabung dalam aliansi buruh Tangerang Raya tumpah di jalan Tol Jakarta-Tangerang. Massa pekerja bergerak menuju Kantor Gubernur Banten, Serang, Banten, dari pintu Tol Bitung, Tangerang.
Sebelum menjebol pintu Tol Bitung, massa buruh sempat dihadang aparat kepolisian. Setelah bernegosiasi, akhirnya massa buruh diperbolehkan masuk tol dengan menggunakan kendaraan roda dua. Akibat aksi buruh ini, sejumlah jalan utama dari Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya lumpuh total.
Kemacetan lalu lintas terjadi di banyak titik, mulai Jalan Daan Mogot arah Jakarta dan sebaliknya, seperti di Jalan Cimone menuju Bitung, dan jalan dalam Kota Tangerang. Mereka menuntut revisi UMK sebesar Rp1.528 juta, disamakan dengan UMK buruh di DKI Jakarta. Karena dinilai lebih rasional, sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sebelum longmarch dari Tangerang menuju Serang, para buruh sempat menggelar sweeping ke sejumlah pabrik di Kota Tangerang. Mereka mengajak para buruh yang terus bekerja untuk ikut dalam aksi mereka dan meninggalkan pekerjaannya.
Banyak para buruh yang ikut bergabung sebagai bentuk perjuangan bersama. Namun ada juga yang tetap tinggal karena takut dengan pemecatan. Sejumlah perusahaan besar yang turut di-sweeping adalah Argopantes dan Kumatek. Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini mendapat pengawalan ketat pertugas Ditlantas Polda Banten.
"Kami meminta Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merevisi UMK sesuai dengan yang ditandatangani Wali Kota, kami akan menyambangi kantor Gubernur dan Apindo Banten hari ini dan meminta mereka menandatangi revisi ini," kata Koordinator Aksi Buruh Poniman kepada wartawan, Kamis (29/12/2011).
Salah seorang pengendara mobil mengatakan, aksi konvoi kendaraan buruh di dalam tol menimbulkan kemacetan panjang hingga 10 kilometer. "Harusnya pihak kepolisian dapat mengantisipasi ini dari awal, jangan sampai merugikan pengguna jalan tol seperti ini, kita menunggu berjam-jam dan ini sangat merugikan," terang Irawan, pengguna jalan.
Sebelumnya, ribuan buruh di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) juga menggelar aksi demonstrasi menuntuk kenaikan UMK dari Rp950 ribu menjadi Rp1,4 juta. Aksi unjuk rasa buruh di Semarang dilakukan di Kantor Gubernur Jateng. Dalam aksi itu, massa buruh juga menutup Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Buruh Nanang Setyono mengatakan, tuntutan UMK Rp1,4 juta cukup rasional, karena sesuai dengan KHL. "Kami tetap pada tuntutan yang mengajukan Upah Minimum Kota di seluruh Jawa Tengah dengan nilai Rp1,4 juta dari yang sekarang Rp950 ribu," tegas Nanang. (san)
Kamis, 29 Dec 2011 - 16:08 wib
Sindonews.com - Ribuan buruh pabrik dari berbagai Serikat Pekerja (SP) di Tangerang, yang tergabung dalam aliansi buruh Tangerang Raya tumpah di jalan Tol Jakarta-Tangerang. Massa pekerja bergerak menuju Kantor Gubernur Banten, Serang, Banten, dari pintu Tol Bitung, Tangerang.
Sebelum menjebol pintu Tol Bitung, massa buruh sempat dihadang aparat kepolisian. Setelah bernegosiasi, akhirnya massa buruh diperbolehkan masuk tol dengan menggunakan kendaraan roda dua. Akibat aksi buruh ini, sejumlah jalan utama dari Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya lumpuh total.
Kemacetan lalu lintas terjadi di banyak titik, mulai Jalan Daan Mogot arah Jakarta dan sebaliknya, seperti di Jalan Cimone menuju Bitung, dan jalan dalam Kota Tangerang. Mereka menuntut revisi UMK sebesar Rp1.528 juta, disamakan dengan UMK buruh di DKI Jakarta. Karena dinilai lebih rasional, sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sebelum longmarch dari Tangerang menuju Serang, para buruh sempat menggelar sweeping ke sejumlah pabrik di Kota Tangerang. Mereka mengajak para buruh yang terus bekerja untuk ikut dalam aksi mereka dan meninggalkan pekerjaannya.
Banyak para buruh yang ikut bergabung sebagai bentuk perjuangan bersama. Namun ada juga yang tetap tinggal karena takut dengan pemecatan. Sejumlah perusahaan besar yang turut di-sweeping adalah Argopantes dan Kumatek. Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini mendapat pengawalan ketat pertugas Ditlantas Polda Banten.
"Kami meminta Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merevisi UMK sesuai dengan yang ditandatangani Wali Kota, kami akan menyambangi kantor Gubernur dan Apindo Banten hari ini dan meminta mereka menandatangi revisi ini," kata Koordinator Aksi Buruh Poniman kepada wartawan, Kamis (29/12/2011).
Salah seorang pengendara mobil mengatakan, aksi konvoi kendaraan buruh di dalam tol menimbulkan kemacetan panjang hingga 10 kilometer. "Harusnya pihak kepolisian dapat mengantisipasi ini dari awal, jangan sampai merugikan pengguna jalan tol seperti ini, kita menunggu berjam-jam dan ini sangat merugikan," terang Irawan, pengguna jalan.
Sebelumnya, ribuan buruh di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) juga menggelar aksi demonstrasi menuntuk kenaikan UMK dari Rp950 ribu menjadi Rp1,4 juta. Aksi unjuk rasa buruh di Semarang dilakukan di Kantor Gubernur Jateng. Dalam aksi itu, massa buruh juga menutup Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Buruh Nanang Setyono mengatakan, tuntutan UMK Rp1,4 juta cukup rasional, karena sesuai dengan KHL. "Kami tetap pada tuntutan yang mengajukan Upah Minimum Kota di seluruh Jawa Tengah dengan nilai Rp1,4 juta dari yang sekarang Rp950 ribu," tegas Nanang. (san)
30 Ribu Buruh Menuntut Gubernur Merevisi UMR
Sumber : kabarinvestigasi.com
MOKI, Semarang-Hampir 30 ribu lebih buruh Kota Semarang dan Kabupaten ,berorasi di depan Gubernuran Provinsi Jawa Tengah sepanjang jalan Pahlawan Semarang Kamis sore 21 Desember 2011, Ribuan pendemo yang menamakan diri aliansi ( Gerbang ) Gerakan buruh tersebut berjuang untuk meminta Gubernur Jawa Tengah untuk merevisi kembali.
Selain dalam orasinya aliansi gerbang mengangap bahwa UMR yang akan datang akan berdampak menipu masyarakat buruh di Kota Semarang pada khususnya dan masyarakat Jateng pada umumnya untuk merevisi UMR yang telah dijanjikan pada pertemuan sebelumnya. UMR Kota Semarang yang dinilai masih jauh dengan realitas kehidupan masyarakat secara umum.
“Kebutuhan minimum hidup kelayakan itu sudah diatas satu setengah juta. Kenapa pemerintah memberlakukan UMR itu justru jauh dibawah standar hidup layak,” ungkap Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo, dalam orasianya.
Heru meminta agar Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo segera merevisi angka UMR Kota Semarang tahun 2012 sesegera mungkin. Apalagi selama ini belum pernah ada perusahaan yang tutup lantaran menaikkan upah karyawan.
“Kita lihat saja bagaimana sikap Bibit Waluyo menanggapi tuntutan buruh ini. Gubernur tak ada pilihan lain kecuali merevisi kebijakan yang telah ia tandatangani. Pilih rakyat atau konglomerat,” tegasnya.
Para pendemo mengancam akan melakukan aksi demo lebih besar lagi kalau tuntutannya untuk merevisi UMR tidak segera direalisasikan.
“Kami akan mendatangkan ribuan buruh untuk melakukan aksi demo kalau UMR tidak direvisi. Mereka akan kami datangkan tidak hanya dari Kota Semarang, melainkan juga buruh di Kabupaten Semarang,” ancam Heru menegaskan. (munir)
MOKI, Semarang-Hampir 30 ribu lebih buruh Kota Semarang dan Kabupaten ,berorasi di depan Gubernuran Provinsi Jawa Tengah sepanjang jalan Pahlawan Semarang Kamis sore 21 Desember 2011, Ribuan pendemo yang menamakan diri aliansi ( Gerbang ) Gerakan buruh tersebut berjuang untuk meminta Gubernur Jawa Tengah untuk merevisi kembali.
Selain dalam orasinya aliansi gerbang mengangap bahwa UMR yang akan datang akan berdampak menipu masyarakat buruh di Kota Semarang pada khususnya dan masyarakat Jateng pada umumnya untuk merevisi UMR yang telah dijanjikan pada pertemuan sebelumnya. UMR Kota Semarang yang dinilai masih jauh dengan realitas kehidupan masyarakat secara umum.
“Kebutuhan minimum hidup kelayakan itu sudah diatas satu setengah juta. Kenapa pemerintah memberlakukan UMR itu justru jauh dibawah standar hidup layak,” ungkap Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo, dalam orasianya.
Heru meminta agar Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo segera merevisi angka UMR Kota Semarang tahun 2012 sesegera mungkin. Apalagi selama ini belum pernah ada perusahaan yang tutup lantaran menaikkan upah karyawan.
“Kita lihat saja bagaimana sikap Bibit Waluyo menanggapi tuntutan buruh ini. Gubernur tak ada pilihan lain kecuali merevisi kebijakan yang telah ia tandatangani. Pilih rakyat atau konglomerat,” tegasnya.
Para pendemo mengancam akan melakukan aksi demo lebih besar lagi kalau tuntutannya untuk merevisi UMR tidak segera direalisasikan.
“Kami akan mendatangkan ribuan buruh untuk melakukan aksi demo kalau UMR tidak direvisi. Mereka akan kami datangkan tidak hanya dari Kota Semarang, melainkan juga buruh di Kabupaten Semarang,” ancam Heru menegaskan. (munir)
Kamis, 29 Desember 2011
Gubernur Jateng Dinilai Bohongi Publik
SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Bibit Waluyo dinilai telah membohongi publik karena tak kunjung merevisi UMK 2012 dua daerah, yakni Kota dan Kabupaten Semarang. Padahal, gubernur telah menyampaikan siap merevisi upah minimum bila semua persyaratan telah dipenuhi seperti halnya ada usulan dari wali kota/bupati setempat. Kondisi ini bahkan telah terpublikasikan ke media. Bila hal revisi UMK tak jadi direalisasikan, maka itu merupakan bentuk pembohongan publik.
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Aksi Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng Nanang Setiono di sela-sela unjuk rasa untuk menuntut revisi upah minimum Kota dan Kabupaten Semarang di kantor gubernuran, Senin (19/12).
Demo yang diikuti ratusan buruh itu digelar setelah anggota Gerbang mengetahui revisi UMK tak kunjung direalisasikan. Tanpa membawa atribut, massa berupaya masuk ke dalam kantor gubernuran. Namun, hal tersebut diadang aparat kepolisian dan petugas Satpol PP Jateng.
"Hari ini, kami sangat kecewa dengan Pemprov Jateng, khususnya Gubernur Bibit Waluyo yang telah melakukan pembohongan publik. 8 Desember lalu di Puri Gedeh (rumah dinas gubernur-red), Bibit menyatakan siap merevisi UMK Kota dan Kabupaten Semarang bila ada usulan wali kota/ bupati, namun janjinya tak dipenuhi," katanya.
Hal itu menunjukan sikap arogansi dan egoisme dari pimpinan Provinsi Jateng tersebut.
Menurut dia, surat Wali Kota Semarang Soemarmo dan Bupati Semarang Mundjirin telah dibuat dan diserahkan ke pemprov. Bahkan, hal itu telah dilengkapi berita acara dari dewan pengupahan. Untuk itu, pihaknya mengaku bakal terus mengawal revisi UMK tersebut.
Kamis (22/12), Gerbang Jateng akan kembali turun ke jalan dengan melibatkan sekitar 15 ribu buruh untuk berunjuk rasa.
Berdasarkan keputusan gubernur tertanggal 18 November 2011, upah minimum Kota Semarang tahun 2012 yaitu Rp 991.500, sedangkan Kabupaten Semarang Rp 941.600.
Menurut Nanang, usulan upah minimum Kota Semarang yaitu menjadi Rp 994.500, sedangkan Kabupaten Semarang Rp 944.600. Surat usulan revisi UMK itu telah disikapi gubernur dan sudah mengembalikan kembali ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng. Hasilnya, permintaan revisi upah minimum belum disetujui.
Kepala Disnakertransduk Jateng Petrus Edison Ambarura mengatakan, sudah mengajukan revisi upah minimum ke gubernur. Namun, dirinya mengaku belum menerima hasil usulan revisi tersebut. Pihaknya menyampaikan revisi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Disnakertransduk dan Ketua Dewan Pengupahan Jateng. Adapun, usulan revisi itu berasal dari Wali Kota Semarang dan Bupati Semarang. "Yang jelas saya belum dapat, nanti kalau sudah saya beritahu. Ditunggu saja perkembangannya," tandasnya.
Sebelumnya, Bibit Waluyo menegaskan, revisi upah minimum itu bukan urusannya, tetapi bupati/ wali kota. "Aku tidak punya kewenangan itu. Sudah diajukan (revisi UMK-red) tapi ora tak tandatangani," ungkapnya saat wawancarai wartawan di kantor Dinas PSDA Jateng, baru-baru ini. Adapun, pengajuan revisi upah minimum itu berasal dari Kepala Disnakertransduk Jateng, bukan wali kota/ bupati.
( Royce Wijaya / CN32 / JBSM )
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Aksi Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng Nanang Setiono di sela-sela unjuk rasa untuk menuntut revisi upah minimum Kota dan Kabupaten Semarang di kantor gubernuran, Senin (19/12).
Demo yang diikuti ratusan buruh itu digelar setelah anggota Gerbang mengetahui revisi UMK tak kunjung direalisasikan. Tanpa membawa atribut, massa berupaya masuk ke dalam kantor gubernuran. Namun, hal tersebut diadang aparat kepolisian dan petugas Satpol PP Jateng.
"Hari ini, kami sangat kecewa dengan Pemprov Jateng, khususnya Gubernur Bibit Waluyo yang telah melakukan pembohongan publik. 8 Desember lalu di Puri Gedeh (rumah dinas gubernur-red), Bibit menyatakan siap merevisi UMK Kota dan Kabupaten Semarang bila ada usulan wali kota/ bupati, namun janjinya tak dipenuhi," katanya.
Hal itu menunjukan sikap arogansi dan egoisme dari pimpinan Provinsi Jateng tersebut.
Menurut dia, surat Wali Kota Semarang Soemarmo dan Bupati Semarang Mundjirin telah dibuat dan diserahkan ke pemprov. Bahkan, hal itu telah dilengkapi berita acara dari dewan pengupahan. Untuk itu, pihaknya mengaku bakal terus mengawal revisi UMK tersebut.
Kamis (22/12), Gerbang Jateng akan kembali turun ke jalan dengan melibatkan sekitar 15 ribu buruh untuk berunjuk rasa.
Berdasarkan keputusan gubernur tertanggal 18 November 2011, upah minimum Kota Semarang tahun 2012 yaitu Rp 991.500, sedangkan Kabupaten Semarang Rp 941.600.
Menurut Nanang, usulan upah minimum Kota Semarang yaitu menjadi Rp 994.500, sedangkan Kabupaten Semarang Rp 944.600. Surat usulan revisi UMK itu telah disikapi gubernur dan sudah mengembalikan kembali ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng. Hasilnya, permintaan revisi upah minimum belum disetujui.
Kepala Disnakertransduk Jateng Petrus Edison Ambarura mengatakan, sudah mengajukan revisi upah minimum ke gubernur. Namun, dirinya mengaku belum menerima hasil usulan revisi tersebut. Pihaknya menyampaikan revisi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Disnakertransduk dan Ketua Dewan Pengupahan Jateng. Adapun, usulan revisi itu berasal dari Wali Kota Semarang dan Bupati Semarang. "Yang jelas saya belum dapat, nanti kalau sudah saya beritahu. Ditunggu saja perkembangannya," tandasnya.
Sebelumnya, Bibit Waluyo menegaskan, revisi upah minimum itu bukan urusannya, tetapi bupati/ wali kota. "Aku tidak punya kewenangan itu. Sudah diajukan (revisi UMK-red) tapi ora tak tandatangani," ungkapnya saat wawancarai wartawan di kantor Dinas PSDA Jateng, baru-baru ini. Adapun, pengajuan revisi upah minimum itu berasal dari Kepala Disnakertransduk Jateng, bukan wali kota/ bupati.
( Royce Wijaya / CN32 / JBSM )
Minggu, 25 Desember 2011
Tuntut Revisi UMK Buruh Unjuk Rasa Lagi
Sumber : Suara Merdeka
SEMARANG- Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng kembali berunjuk rasa menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2012. Mereka menggelar aksi di depan kantor gubernuran, Jl Pahlawan Semarang, Kamis (22/12).
Para buruh memblokade Jalan Pahlawan dan mendesak Pemprov Jateng merevisi besaran UMK untuk Kabupaten dan Kota Semarang.
Hingga pukul 21.00 semalam, ribuan buruh itu masih menduduki Jalan Pahlawan menunggu Gubernur Bibit Waluyo merevisi UMK. Para pengunjuk rasa sebagian berpakaian seragam perusahaan masing-masing. Mereka duduk lesehan guna memperjuangkan nasibnya.
“Pemprov yang diwakili Siswo Laksono (asisten I Setda Jateng) sudah menemui buruh. Secepatnya, aspirasi buruh disampaikan ke gubernur,” kata bidang advokasi aliansi Gerbang Jateng Slamet Kaswanto, semalam.
Menurut dia, buruh akan tetap mengawal revisi UMK untuk dua daerah tersebut. Sebelum ada kepastian revisi, buruh akan tetap menduduki depan kantor gubernuran. Massa menggunakan mobil pikap dilengkapi alat pengeras suara untuk berorasi. Mereka juga membawa bendera Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Sudah Diajukan
Demo dikawal ketat aparat kepolisian. Arus lalu lintas menuju ke Jalan Pahlawan, tepatnya di depan gubernuran, terpaksa ditutup. Pengendara motor dan mobil yang melaju dari arah Simpanglima dialihkan ke kawasan Undip Pleburan dan Taman KB.
Sebaliknya, arus lalu lintas yang datang dari arah RS Elizabeth dialihkan ke Jalan Veteran dan Sriwijaya. Berdasarkan keputusan gubernur tanggal 18 November 2011, UMK Kota Semarang tahun 2012 adalah Rp 991.500, sedangkan Kabupaten Semarang Rp 941.600.
Koordinator aksi Gerbang Nanang Setiono menyatakan, usulan revisi dari Bupati Semarang Mundjirin dan Wali Kota Semarang Soemarmo HS untuk merevisi sudah diajukan dan dibawa ke Dewan Pengupahan.
Selanjutnya, revisi dari dua daerah dengan kenaikan sekitar Rp 3.000 itu telah diajukan ke gubernur. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait revisi upah minimum tersebut. Kepala Disnakertransduk Jateng Petrus Edison Ambarura mengatakan, sudah mengajukan revisi UMK ke gubernur. Namun dia mengaku belum menerima usulan revisi tersebut.
Edison menyampaikan revisi dalam kapasitasnya sebagai kepala Disnakertransduk dan ketua Dewan Pengupahan Jateng. Usulan revisi tetap berasal dari Wali Kota Semarang dan Bupati Semarang. “Saya belum terima (usulan), nanti kalau sudah saya beritahu. Tunggu saja perkembangannya,” tandasnya. (J17,J14-43)
(/)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
SEMARANG- Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng kembali berunjuk rasa menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2012. Mereka menggelar aksi di depan kantor gubernuran, Jl Pahlawan Semarang, Kamis (22/12).
Para buruh memblokade Jalan Pahlawan dan mendesak Pemprov Jateng merevisi besaran UMK untuk Kabupaten dan Kota Semarang.
Hingga pukul 21.00 semalam, ribuan buruh itu masih menduduki Jalan Pahlawan menunggu Gubernur Bibit Waluyo merevisi UMK. Para pengunjuk rasa sebagian berpakaian seragam perusahaan masing-masing. Mereka duduk lesehan guna memperjuangkan nasibnya.
“Pemprov yang diwakili Siswo Laksono (asisten I Setda Jateng) sudah menemui buruh. Secepatnya, aspirasi buruh disampaikan ke gubernur,” kata bidang advokasi aliansi Gerbang Jateng Slamet Kaswanto, semalam.
Menurut dia, buruh akan tetap mengawal revisi UMK untuk dua daerah tersebut. Sebelum ada kepastian revisi, buruh akan tetap menduduki depan kantor gubernuran. Massa menggunakan mobil pikap dilengkapi alat pengeras suara untuk berorasi. Mereka juga membawa bendera Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Sudah Diajukan
Demo dikawal ketat aparat kepolisian. Arus lalu lintas menuju ke Jalan Pahlawan, tepatnya di depan gubernuran, terpaksa ditutup. Pengendara motor dan mobil yang melaju dari arah Simpanglima dialihkan ke kawasan Undip Pleburan dan Taman KB.
Sebaliknya, arus lalu lintas yang datang dari arah RS Elizabeth dialihkan ke Jalan Veteran dan Sriwijaya. Berdasarkan keputusan gubernur tanggal 18 November 2011, UMK Kota Semarang tahun 2012 adalah Rp 991.500, sedangkan Kabupaten Semarang Rp 941.600.
Koordinator aksi Gerbang Nanang Setiono menyatakan, usulan revisi dari Bupati Semarang Mundjirin dan Wali Kota Semarang Soemarmo HS untuk merevisi sudah diajukan dan dibawa ke Dewan Pengupahan.
Selanjutnya, revisi dari dua daerah dengan kenaikan sekitar Rp 3.000 itu telah diajukan ke gubernur. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait revisi upah minimum tersebut. Kepala Disnakertransduk Jateng Petrus Edison Ambarura mengatakan, sudah mengajukan revisi UMK ke gubernur. Namun dia mengaku belum menerima usulan revisi tersebut.
Edison menyampaikan revisi dalam kapasitasnya sebagai kepala Disnakertransduk dan ketua Dewan Pengupahan Jateng. Usulan revisi tetap berasal dari Wali Kota Semarang dan Bupati Semarang. “Saya belum terima (usulan), nanti kalau sudah saya beritahu. Tunggu saja perkembangannya,” tandasnya. (J17,J14-43)
(/)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Buruh Menginap di Kantor Gubernur Jateng
SEMARANG, KOMPAS.com — Puluhan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang atau Gerbang masih bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (23/12/2011). Para buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten itu berunjuk rasa sejak Kamis (22/12/2011) dan bermalam di depan pintu gerbang Kantor Gubernur.
Unjuk rasa yang telah dilakukan secara bergelombang sekitar empat bulan lalu masih berlangsung. Mereka tanpa henti menuntut revisi kesepakatan dengan Gubernur Jateng tentang konversi minyak tanah ke gas.
Usulan Wali Kota Semarang, upah sebesar Rp 994.720, yang kemudian ditetapkan sebesar Rp 991.500. Saat ini, para buruh menunggu penetapan revisi surat keputusan (SK) Gubernur Jateng untuk Kota Semarang. "Hari ini, kami menunggu Gubernur menandatangani SK revisi tersebut," kata Slamet Kaswanto dari Tim Advokasi Gerbang.
Hingga saat ini, para buruh yang akan bertahan di depan Kantor Gubernur Jateng belum ditemui oleh satu pun pejabat terkait.
Share8
Unjuk rasa yang telah dilakukan secara bergelombang sekitar empat bulan lalu masih berlangsung. Mereka tanpa henti menuntut revisi kesepakatan dengan Gubernur Jateng tentang konversi minyak tanah ke gas.
Usulan Wali Kota Semarang, upah sebesar Rp 994.720, yang kemudian ditetapkan sebesar Rp 991.500. Saat ini, para buruh menunggu penetapan revisi surat keputusan (SK) Gubernur Jateng untuk Kota Semarang. "Hari ini, kami menunggu Gubernur menandatangani SK revisi tersebut," kata Slamet Kaswanto dari Tim Advokasi Gerbang.
Hingga saat ini, para buruh yang akan bertahan di depan Kantor Gubernur Jateng belum ditemui oleh satu pun pejabat terkait.
Share8
Revisi UMK Dipersulit, Buruh Blokir Jalan Pahlawan PDF Print
Friday, 23 December 2011
Sumber : Seputar Indonesia
SEMARANG – Aliansi serikat pekerja Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang Jateng) merasa keinginan merevisi upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2012 dipersulit.
Kendati persyaratan administrasi sudah dipenuhi, belakangan Pemprov Jateng mengajukan persyaratan lagi yang dinilai tidak wajar. Koordinator Gerbang Jateng Nanang Setiono mengatakan, sesuai Undang-undang, gubernur menetapkan UMK berdasarkan usulan dari bupati/ wali kota. Pihaknya sudah melengkapi berita acara dari kepala dinas tenaga kerja di daerah.
Namun setelah Bupati- Wali Kota Semarang ini merevisi angka,pemprov mengajukan persyaratan lagi. ”Kita disuruh meminta surat pernyataan tidak keberatan dari 33 bupati/wali kota di Jateng. Ini bukan ranah kita,jelas tidak mungkin, kecuali minta pernyataan tidak keberatan dari serikat pekerja,”jelas Nanang di sela-sela demo di depan Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang,kemarin.
Menurutnya, permintaan persyaratan itu disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnkertransnduk) Edison Ambarura yang menemuinya pada demo Senin (19/12) lalu. Selain Edison,perwakilan Gerbang Jateng juga ditemui oleh Asisten III Setda Provinsi Jateng Edi Susanto dan Asisten I Siswo Laksono.
”Ini syarat yang dibuat-buat,”sebutnya. Nanang menuding, syarat yang dibuat-buat tersebut dijadikan konsumsi untuk menaikkan nilai tukar terhadap pengusaha. UMK Kabupaten Semarang yang sebelumnya Rp941.600, telah direvisi oleh bupati menjadi Rp944.500,atau terjadi kenaikan Rp2.900. Sedangkan untuk Kota Semarang dari sebelumnya Rp991.500, telah direvisi menjadi Rp994.720.
Demo yang digelar kemarin diikuti oleh ribuan pekerja dari Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang yang datang bergelombang. Buruh yang datang sejak pukul 14.00 WIB di antaranya dari PT Indonesia Nanya Indah (INNAN), PT Aparel, PT Bitratex, Sinar Panca Jaya dan Panca Tunggal. Dalam aksinya mereka memblokir Jalan Pahlawan, sehingga jalur dari arah Simpanglima maupun Polda Jateng ditutup kepolisian.
Buruh tidak bisa masuk di areal gubernuran karena pintu gerbang sudah ditutup sebelum pekerja datang. Koordinator Hankam Gerbang Jateng Djoko Gudianto menyatakan, buruh akan bermalam di depan gubernuran. Aksi ini tidak akan mengganggu proses produksi perusahaan. Karena buruh yang mendapatkan shift malam akan masuk seperti biasa.
”Revisi bukan hal yang mustahil, karena tahun ini di Cimahi Jawa Barat juga ada revisi,” kata Djoko. Karena pintu gerbang ditutup,buruh hanya bisa menyampaikan aspirasi lewat pengeras suara di atas truk yang disiapkan.Kepala Disnakertransnduk Provinsi Jateng Edison Ambarura saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. arif purniawan
Sumber : Seputar Indonesia
SEMARANG – Aliansi serikat pekerja Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (Gerbang Jateng) merasa keinginan merevisi upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2012 dipersulit.
Kendati persyaratan administrasi sudah dipenuhi, belakangan Pemprov Jateng mengajukan persyaratan lagi yang dinilai tidak wajar. Koordinator Gerbang Jateng Nanang Setiono mengatakan, sesuai Undang-undang, gubernur menetapkan UMK berdasarkan usulan dari bupati/ wali kota. Pihaknya sudah melengkapi berita acara dari kepala dinas tenaga kerja di daerah.
Namun setelah Bupati- Wali Kota Semarang ini merevisi angka,pemprov mengajukan persyaratan lagi. ”Kita disuruh meminta surat pernyataan tidak keberatan dari 33 bupati/wali kota di Jateng. Ini bukan ranah kita,jelas tidak mungkin, kecuali minta pernyataan tidak keberatan dari serikat pekerja,”jelas Nanang di sela-sela demo di depan Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang,kemarin.
Menurutnya, permintaan persyaratan itu disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnkertransnduk) Edison Ambarura yang menemuinya pada demo Senin (19/12) lalu. Selain Edison,perwakilan Gerbang Jateng juga ditemui oleh Asisten III Setda Provinsi Jateng Edi Susanto dan Asisten I Siswo Laksono.
”Ini syarat yang dibuat-buat,”sebutnya. Nanang menuding, syarat yang dibuat-buat tersebut dijadikan konsumsi untuk menaikkan nilai tukar terhadap pengusaha. UMK Kabupaten Semarang yang sebelumnya Rp941.600, telah direvisi oleh bupati menjadi Rp944.500,atau terjadi kenaikan Rp2.900. Sedangkan untuk Kota Semarang dari sebelumnya Rp991.500, telah direvisi menjadi Rp994.720.
Demo yang digelar kemarin diikuti oleh ribuan pekerja dari Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang yang datang bergelombang. Buruh yang datang sejak pukul 14.00 WIB di antaranya dari PT Indonesia Nanya Indah (INNAN), PT Aparel, PT Bitratex, Sinar Panca Jaya dan Panca Tunggal. Dalam aksinya mereka memblokir Jalan Pahlawan, sehingga jalur dari arah Simpanglima maupun Polda Jateng ditutup kepolisian.
Buruh tidak bisa masuk di areal gubernuran karena pintu gerbang sudah ditutup sebelum pekerja datang. Koordinator Hankam Gerbang Jateng Djoko Gudianto menyatakan, buruh akan bermalam di depan gubernuran. Aksi ini tidak akan mengganggu proses produksi perusahaan. Karena buruh yang mendapatkan shift malam akan masuk seperti biasa.
”Revisi bukan hal yang mustahil, karena tahun ini di Cimahi Jawa Barat juga ada revisi,” kata Djoko. Karena pintu gerbang ditutup,buruh hanya bisa menyampaikan aspirasi lewat pengeras suara di atas truk yang disiapkan.Kepala Disnakertransnduk Provinsi Jateng Edison Ambarura saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. arif purniawan
Langganan:
Postingan (Atom)
