Buruh Tolak Bayar Iuran BPJS

Web Warouw | Rabu, 21 November 2012 - 14:03:08 WIB

(dok/SH)

Buruh meminta presiden tidak menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BPJS.

JAKARTA – Warga dan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam Front Nasional Tolak Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Rabu (21/11) siang, ini menggelar unjuk rasa ke Gedung DPR Senayan dan Istana Negara. Aksi serupa terjadi di sejumlah kota besar seperti Medan, NTB, Tangerang, Bandung, Karawang, Bogor, Semarang dan Surabaya dsb.

“Kami menyerukan agar presiden tidak menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BPJS yang akan menyengsarakan seluruh rakyat dan buruh Indonesia. Kami menolak upah dipotong dan menolak bayar iuran,” kata Ketua Presidium Front Nasional, Bambang Wirahyoso (Ketua Umum SPN) di tengah pengumpulan massa di Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Roy Pangharapan menambahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan ditandatangani oleh presiden berisi kewajiban rakyat membayar iuran Rp 22.200 per orang per bulan dan pemotongan upah buruh, PNS, TNI/Polri sebesar 2-5 persen per bulan.

“Namun, kalau sakit, tetap harus bayar sesuai dengan tarif karena yang ditanggung hanya pelayanan medis dasar yang bisa dilakukan di puskesmas. Walaupun iuran rakyat miskin dibayar pemerintah, kalau sakit tetap ditarik bayaran,” ujarnya.

Ketua Umum Front (FNPBI) Lukman Hakim menegaskan bahwa untuk itu presiden harus segera membatalkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menggantikan dengan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) yang membebaskan rakyat dari pembayaran iuran dan biaya kesehatan.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Djoko Haryono menegaskan, agar kaum buruh bersiap-siap menarik iuran yang selama ini dibayarkan ke Jamsostek, karena uang buruh tersebut juga akan diambil alih BPJS.

“Kaum buruh jangan lagi mau ditipu anggota DPR, pimpinan elite buruh dan aktivis gadungan yang seolah membela buruh, padahal membohongi buruh agar nanti bayar iuran. Kita harus segera bersiap-siap mengambil kembali iuran Jamsostek yang puluhan tahun sudah kita bayar,” ia menegaskan.

Pengunjuk rasa siang ini terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92, Federasi Serikat Pekerja BUMN, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan 20 organisasi lainnya.

Presiden KSPI sekaligus Presidium MPBI Said Iqbal saat dikonfirmasi SH, Rabu pagi menjelaskan, dalam dua hari ke depan, situasi Jakarta akan semakin memanas menyusul adanya dua rencana aksi demo buruh yang melibatkan puluhan ribu orang.
Pada Rabu, sekitar puluhan ribu hingga ratusan ribu buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Front Nasional dijadwalkan menggelar aksi di depan Istana Negara, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Keesokan harinya, aksi demo buruh yang akan digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang akan melibatkan sekitar 50.000 perwakilan buruh dari seluruh Indonesia.

"Besok kita akan turun aksi dengan melibatkan 50.000 orang dengan titik kumpul di Bundaran HI pukul 10.00 dilanjutkan long march menuju Istana Negara, Kantor Gubernur DKI, dan DPR," katanya.

Turunkan 19.577 Personel

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, Rabu siang mengatakan, pihaknya menyiapkan 19.577 personel untuk mengamankan Ibu Kota Jakarta dari unjuk rasa buruh pada Rabu hingga Kamis (21-22/11).

"Pengamanan terdiri dari 4.316 personel Polda Metro Jaya, Polres (kepolisian resort) beserta jajaran menurunkan 6.868 personel, BKO Mabes Polri menurunkan 4.241 personel, BKO TNI 3.610 personel, pemerintah daerah 550 personel," tuturnya.

Ia menambahkan, khusus pengamanan di Monas dan Istana, Polda menurunkan 3.600 personel. Di Gedung DPR/MPR Senayan disiagakan 2.811 personel, dan di Bundaran Hotel Indonesia disiapkan 550 personel. (Moh Ridwan/Toar S Purukan)