Selamat datang di KSPN Kota Semarang

Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Kota Semarang

KSPN CENTER
Perum Green Aryamukti Residence
Jl. Aryamukti Timur No.07 Pedurungan, Semarang
E-mail : kspnkotasemarang@gmail.com,
Nomor bukti pencatatan : 30 / 251 / OP.CS / 17 / VIII / 2014
Rekening DPD FKSPN Kota Semarang : BRI Cabang Brigjen Sudiarto , No.rek : 0435-01 003229 53 7

Rabu, 26 Juni 2013

KHL Sudah Capai Rp1,9 Juta

Sumber : Koran Sindo

SEMARANG– Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat yang berlarut-larut membuat standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Semarang melonjak.

Hasil survei buruh pekan lalu nilai sudah mencapai Rp1,9 juta per bulan. Angka KHL tersebut tentu sangat tinggi dibandingkan upah minimum kota (UMK) Semarang yang hanya Rp1,2 juta per bulan. Artinya, upah yang diterima tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan, survei tersebut dilakukan pada Kamis (13/6). “Selama ini, upah dengan UMK senilai Rp1,2 juta sudah habis sebelum satu bulan karena untuk kebutuhan hidup,” katanya kepada KORAN SINDO, kemarin. Pengeluaran terbesar buruh adalah di sektor transportasi. Nilainya bisa mencapai antara 30- 40% dari gaji yang diterima.

Asumsinya, sesuai dengan perhitungan Dewan Pengupahan, para buruh naik bus pulang pergi menghabiskan uang Rp.6.000 per hari. Kalau ditotal selama satu bulan sudah mencapai Rp.180.000. “Padahal faktanya bisa lebih dari itu, para buruh bisa naik angkot lebih dua kali untuk bisa menuju lokasi pabrik dan pulangnya, ada yang sebulan bisa menghabiskan Rp.500.000 per bulan untuk transportasi,” katanya.

Wacana kenaikkan tarif angkatan umum sebesar 22% seiring kenaikkan harga BBM ini akan menambah beban buruh. Kalau tarif angkutan naik, dipastikan pengeluaran untuk sektor transportasi juga akan bertambah. “Oleh karena itu, jika biaya transportasi ini naik, kami juga menuntut penyesuaian upah akibat kenaikkan harga dan transportasi tersebut,” ujarnya. Heru menambahkan, kecilnya upah buruh itu dinilai karena pemerintah belum berpihak kepada buruh.

Sementara itu, pakar transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, naiknya tarif angkutan ini jelas memukul buruh. Sebagai pelariannya, para buruh bisanya cenderung kredit sepeda motor. “Lagi-lagi yang diuntungkan adalah pengusaha otomotif,” ujarnya.

Menurut Djoko, kredit sepeda motor yang dilakukan buruh itu merupakan tindakan tidak sehat, kerana tingkat keawetannya tidak lama. “Lebih baik kredit rumah daripada sepeda motor,” imbuh pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini. Djoko menambahkan, untuk mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung oleh buruh, pemerintah sudah saatnya berani menggratiskan biaya transportasi buruh seperti yang di China. “Gaji kecil tidak masalah, asalkan transportasi gratis,” imbuhnya.

Ditambahkan Djoko, layanan transportasi gratis itu bisa dilakukan kalau semua angkutan dikelola oleh pemerintah. “Layanan ini kalau di Semarang bisa menggunakan Bus Rapid Transit(BRT), tapi koriornya harus di tambah sampai di pelosok-pelosok,” katanya. amin fauzi