Senin, 07 November 2011 14:35 WIB
SEMARANG: Ribuan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jateng. Unjuk rasa mulai ricuh ketika pengunjuk rasa dengan polisi saling mendorong sehingga nyaris bentrok.
Pemantauan Media Indonesia di Semarang, Senin (7/11), ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan kantor Gubernur Jateng.
Mereka menuntut penetapan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp1,4 juta per bulan.
Para buruh yang datang dengan membawa puluhan poster dan spanduk yang berisi kecaman dan tuntutan tersebut pertama kali berunjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Jateng di Jalan Pahlawan.
Mereka bermaksud menemui Kepala Dinas P Edison Ambarura. Tetapi, karena tidak ada yang menemui, akhirnya pengunjuk rasa beralih ke kantor Gubenrnur Jateng yang juga di jalan tersebut.
Di depan pintu gerbang, polisi menghadang laju para pengunjuk rasa. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi pun terjadi.
Namun, jumlah massa yang cukup besar polisi sempat kewalahan dan berupaya keras mendorong para buruh hingga beberapa buruh berjatuhan,
Mengetahui rekannya jatuh, puluhan buruh lain yang berhadapan langsung dengan aparat tersebut berupaya membalas hingga terjadi ketegangan dan nyaris bentrok.
Karena tetap tidak diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur, pengunjuk rasa akhirnya menutup akses jalan pahlawan dan kendaraan yang melintas terpaksa dialihkan ke beberapa ruas.
Tidak hanya itu saja, karena tidak ada satu pejabat pun yang datang menemui, para buruh yang marah melampiaskan kekesalan dengan melempari foto gubernur yang ada di baliho taman jalan Pahlawan dengan tomat busuk dan sepatu yang mereka pakai.
Ketua DPC SPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan aksi ini digelar sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap tidak adanya tanggapan dari Gubernur Jateng Bibit Waluyo terhadap tuntutan mereka, yakni UMK sebesar Rp 1,4 juta.
"Kita akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons," kata Heru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar