Selasa, 01/5/2012 |
Dimas Novita Sari/Hanum Kusuma Dewi/Rachmat Sujianto/JIBI/Bisnis Indonesia
| Dilihat: 1410 Kali
SEMARANG -
Aksi ribuan buruh Jateng di halaman DPRD, Kantor Gubernur dan Balaikota
Semarang penuh diwarnai dengan seruan hujatan dan protes atas sikap
kebijakan pemerintah setempat yang dinilai tidak memihak buruh.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Semarang (Gerbang),
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang dan beberapa aliansi
lainnya itu menilai Gubernur Jateng, Bibit Waluyo dianggap tidak
berpihak kepada nasib buruh di wilayahnya. Selain itu, mereka
mempertanyakan kinerja Walikota Semarang, Soemarno HS yang juga tidak
pernah memperhatikan nasib buruh di wilayahnya. Saat ini Soemarmo masih
dalam tahanan di LP Cipinang akibat dugaan kasus suap APBD.
Para buruh melakukan aksi dengan membawa beberapa poster dan pamflet
yang bertuliskan hujatan Walikota. Bahkan cukup menyolok poster
bertuliskan “Waspada Biang Reseh Kota Semarang” yang di atasnya
terpampang foto Soemarmo. Heru Budi Utoyo Koordinator Gerbang Kota
Semarang mengatakan aksi demonstrasi yang melibatkan sekitar 3.000 buruh
ini, sebagai upaya untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang
jatuh pada 1 Mei.
Aksi buruh itu, lanjutnya, menuntut pemberian upah layak bagi buruh,
penghapusan sistem kerja outsourcing, kebijakan hukum yang berpihak pada
kaum buruh dan menuntut tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.
“Protes keras ini bukan semata-mata tanpa alasan. Adanya ketidaksamaan
angka UMK 2012 dengan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur November 2011
membuat buruh Semarang geram,” ujarnya di sela aksi buruh yang dilakukan
di Balikota Semarang hari ni.
Lihat UMK 2012 di Kota Semarang , lanjutnya, hanya sebesar Rp 991.500
yang ditetapkan Gubernur pada November 2011 dan ketika disurvai oleh
Dewan Pengupahan Kota Semarang ternyata hasilnya sudah mencapai
Rp1.127.000. Menurutnya, bahkan adanya persoalan regulasi yang
inkostitusional, dengan adanya surat edaran dirjen PHIJSK dan
kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi tentang konversi minyak tanah ke
gas yang mengakibatkan turunnya nilai Komponen Hidup Layak (KHL) di
semua daerah. “Kami menuntut ada perhatian dari pemerintah terkait
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kaum buruh,” tegasnya.
Kepala Disnakertrans Semarang, Gunawan Saptogiri mengatakan pihaknya
berjanji akan mengupayakan peningkatan upah buruh Kota Semarang pada
2013. “Kami berharap dukungan semua buruh agar di 2013 nanti bisa
memperjuangkan kenaikan upah layak di kota ini,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar