MERDEKA.COM. Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah, sudah beberapa kali mengecam Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, terkait pernyataannya dengan nada bercanda yang menyebutkan buruh harus meminta nominal UMK Jawa Tengah (Jateng) Rp 5 juta.
Kecaman buruh tersebut dilontarkan ribuan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi mogok makan yang dilakukan buruh seperti yang diberitakan merdeka.com sebelumnya.
Aksi digelar di depan halaman kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (24/10) sejak pagi pukul 14.00 WIB sampai menjelang petang sekitar pukul 18.00 WIB. Aksi ribuan buruh itu tidak hanya datang dari Kota Semarang, tapi juga dari perwakilan SPN se-Jateng, mulai dari Kota Pekalongan, Pemalang, Boyolali, Tegal, Sragen, Solo Raya, Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Kendal dll. Akibat aski itu, Jalan Pahlawan Kota Semarang ditutup total serta dijaga ketat pihak kepolisian.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN Jateng Suparno, mengatakan aksi besar-besaran yang dilakukan SPN se-Jateng ini adalah wujud nyata menuntut pemerintah, utamanya gubernur untuk serius dalam penentuan upah minimum di Jateng.
"Oleh karenanya gubernur harus berjuang dan melakukan intervensi strategis perbaikan pengupahan di Jateng, bukan malah bercanda dengan menyebutkan nominal, seperti Rp 5 juta, " ujarnya sambil berteriak dalam orasi, Kamis(24/10).
Suparno juga menjelaskan, dalam penentuan UMK tersebut pemerintah dan jajarannya harus menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) prediksi Desember, plus inflasi nasional. "Dan bukan KHL masing-masing daerah yang sifatnya berbeda-beda," ujarnya.
Perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPN Jateng itu kemudian bertemu dengan gubernur serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) di lantai 2 Gedung Gubernuran Jalan Pahlawan Kota Semarang. "Tentang KHL ini ada yang cocok yaitu Solo Raya. Dan banyak juga yang tidak cocok adalah KHL Sragen, " tambahnya.
Selain itu, perwakilan SPN juga menuntut penghapusan pekerja outsourcing yang dianggap akan semakin menyengsarakan buruh. Mereka juga meminta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap sebagai asuransi murni harus ditolak karena memberatkan tentang aturan yang lama tentang jaminan kesehatan buruh berdasarkan UU Nomor 3 tentang Jamsostek.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, usai melakukan kunjungan kerja dari wilayah Pantura langsung menemui perwakilan buruh di ruang kerja di lantai II Kompleks Gubernuran. Dia mengatakan, solusi yang ia tawarkan adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif dengan cara masing-masing membuat rumusan formula yang disepakati bersama antara SPN (buruh), Apindo dan Pemerintah. Waktu yang diberikan adalah satu Minggu sejak sekarang untuk disampaikan kembali kepada gubernur.
"Jadi formulanya bisa didekatkan, ini lho formulanya dari SPN gini, Apindo gini dan pemerintah begini. Angkanya mau berapa saya tidak peduli, yang peduli itu formulanya. Agar di antara kita itu tidak mbulet (rumit)," terangnya.
Ganjar pun meminta dewan pengupahan ini menjadi legitimasi dari keseluruhan pekerja (buruh). Bukannya malah menjadi terpisah-pisah dengan asosiasi buruh lain.
"Kalau iya saya akan senang sekali. Dan kalau kondisinya demikian saya akan fasilitasi, termasuk nanti kalau terjadi kesulitan bisa mengundang pakar seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan akademisi," ungkapnya.
Selanjutnya, sampai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni seminggu semenjak pertemuan ini tidak ada kesepakatan, maka terakhir gubernur atau pemerintah yang akan menentukan tentang nominal sesuai formula yang didapatkan pemerintah. "Ya gimana lagi, karena masukannya demikian akan saya putuskan," tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak 6 buruh dari Gerbang melakukan aksi mogok makan terkait tuntutan UMK sebesar Rp 1,9 juta. Nilai UMK ini berdasarkan data BPS Rp 1,8 dan inflasi 1 persen menjadi Rp 1,9 juta. Kemudian survei sekitar Pasar Karangayu.
Gerbang yang terdiri dari aliansi buruh; Serikat pekerja SP KEP, SPI, SP Farkes Ref, SP Kahutindo dan SPN menilai UMK saat ini sangat rendah. Sementara sampai sekarang tidak ada tanda-tanda intervensi strategis dari pemerintah terkait penetapan UMK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar