[SEMARANG]
Sedikitnya 5.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN),
Selasa (sore, 8/10) melakukan unjuk rasa
di depan Kantor Balai Kota Semarang. Mereka menuntut upah layak.
Pemkot
Semarang didesak untuk mengusulkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2014
Rp 1.929.223. Hal itu berdasar prediksi KHL pada Desember ditambah prediksi
inflasi 2014
Ribuan buruh yang melakukan aksi demonstrasi sempat membuat petugas kepolisian
kerepotan hingga harus menutup sementara Jalan Pemuda. Karena jalan yang berada
tepat di depan balai kota tersebut dipenuhi para buruh yang melakukan konvoi
dan orasi. Bahkan buruh juga berjanji akan tetap menduduki balai kota bila
usulan tersebut tak direalisasi oleh Pemkot.
Ratusan polisi diturunkan dan pintu gerbang Balai Kota dipagari dengan kawat
berduri.
Ketua SPN Kota semarang yang juga koordinator pengunjukrasa, Heru Budi Utoyo meminta Plt Wali Kota Semarang mengusulkan besaran UMK bisa mendasarkan pada konsep penyetaraan upah layak.
"Kota Semarang dengan slogan Semarang Setara, harus mampu mewujudkan kesetaraan upah layak yang sejajar dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia, khususnya di Jawa. Dari informasi yang kami terima, Plt Wali Kota hanya mengusulkan UMK ke Gubernur Rp 1.423.500. Ini menurut kami tak sesuai dengan upah layak,” katanya.
Aktivis SPN Nanang Setyono menambahkan, dalam mengusulkan kenaikan UMK, Pemkot kerap menggunakan sistem pengupahan yang tidak relevan.
Di mana KHL disurvei pada 2013, tetapi digunakan untuk upah 2014 tanpa melihat prediksi inflasi. Pihak SPN mengaku siap mengawal dan memperjuangkan pengupahan di Kota Semarang. [142]
Ketua SPN Kota semarang yang juga koordinator pengunjukrasa, Heru Budi Utoyo meminta Plt Wali Kota Semarang mengusulkan besaran UMK bisa mendasarkan pada konsep penyetaraan upah layak.
"Kota Semarang dengan slogan Semarang Setara, harus mampu mewujudkan kesetaraan upah layak yang sejajar dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia, khususnya di Jawa. Dari informasi yang kami terima, Plt Wali Kota hanya mengusulkan UMK ke Gubernur Rp 1.423.500. Ini menurut kami tak sesuai dengan upah layak,” katanya.
Aktivis SPN Nanang Setyono menambahkan, dalam mengusulkan kenaikan UMK, Pemkot kerap menggunakan sistem pengupahan yang tidak relevan.
Di mana KHL disurvei pada 2013, tetapi digunakan untuk upah 2014 tanpa melihat prediksi inflasi. Pihak SPN mengaku siap mengawal dan memperjuangkan pengupahan di Kota Semarang. [142]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar