Sumber : Suara Merdeka Cetak - Berita Utama
SM/Irawan Aryanto DEMO BURUH:Buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernuran, kemarin. (58)
25 Oktober 2013
SM/Irawan Aryanto DEMO BURUH:Buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernuran, kemarin. (58)
SEMARANG - Setelah mengepung kompleks gubernuran selama enam jam,
ribuan buruh dari berbagai kabupaten/kota di Jateng yang tergabung dalam
Serikat Pekerja Nasional (SPN) akhirnya menyepakati tawaran Gubernur
Ganjar Pranowo.
Mereka diajak rembukan dengan wakil pengusaha membahas rumus penentuan upah. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara pengurus SPN dan Ganjar di ruang kerjanya, Kamis (24/10).
”Upah di Jateng wajib ditetapkan berdasar hasil prediksi kebutuhan hidup layak (KHL) pada Desember plus inflasi nasional 7,95 persen. Kami tidak ngoyoworo dengan angka, karena setiap daerah berbeda,” kata Ketua DPD SPN Jateng Suparno.
Ganjar menyatakan, persoalan upah buruh tidak akan selesai karena formula atau rumus penentunya tidak jelas. Usulan buruh untuk menggunakan KHL Desember plus inflasi nasional akan mentah di depan pengusaha, begitu juga sebaliknya.
Maka dia mengusulkan agar formulanya dirembuk dahulu di Dewan Pengupahan Provinsi. Rembukan Dewan Pengupahan Provinsi juga akan menghadirkan sejumlah akademisi, wakil BPS, dan bupati/ wali kota yang menurut buruh kurang berpihak.
”Jateng yang akan pertama memulai formula ini. Kami jadwalkan rembukan seminggu, ada unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah.
Tak tunggoni, saya dengarkan, kalau diizinkan saya beri masukanmasukan kecil,” katanya. SPN menyatakan siap untuk menyusun jadwal rembukan bersama unsur pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja Jateng. ”Siap, nanti saya koordinasi dengan Bu Wika Bintang (Plt Kepala Disnakertranduk Jateng),” kata Suparno.
Lumpuh
Ganjar mengatakan, kesepakatan itu merupakan satu langkah maju untuk mencari keseimbangan upah buruh. Dia akan menunggu hingga ada hasil dari pertemuan tersebut, sebelum menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. ”Tapi, jika rembukan itu tidak mencapai hasil, saya akan menggunakan kewenangan saya dalam menentukan upah,” katanya.
Demo SPN itu sebelumnya membuat Jalan Pahlawan lumpuh. Ribuan buruh dari berbagai kota di Jateng tumplekbleg di dua ruas jalan tersebut. Tak hanya berorasi dan bernyanyi, mereka juga berdangdut ria hingga azan maghrib tiba. Adapun buruh se-Pantura Barat (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang) mengancam akan mogok massal jika tuntutan besaran UMK Rp 3.095.000 tidak disetujui Gubernur.
Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan, Damirin mengatakan, informasinya 28 dari 35 kabupaten/kota sudah menyerahkan rekomendasi UMK ke Gubernur. ìKami akan mengawal penetapan UMK itu,” tegasnya. Sementara, lima orang buruh dari Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng yang mogok makan sejak, Selasa (22/10), kondisi fisiknya ngedrop.
Supono, salah seorang buruh menghentikan aksi mogok makannya pada Rabu (23/10) malam. Adapun, empat peserta lainnya, yaitu Zaenudin, Eko Budi, Iwan, dan Anto terpaksa dilarikan ke Puskesmas Halmahera. Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, kemarin, mengunjungi posko mogok makan di Jalan Pahlawan, Semarang.
”Kami mohon supaya aksi mogok diakhiri karena apa yang menjadi tujuan mereka sudah sampai. Kami juga sudah memperjuangkan mereka, ana rembuk, dirembuk, diharapkan pertemuan tripartit akan ada titik temu soal UMK ini,” jelasnya. (K44,J17,H68,H63-71)
Mereka diajak rembukan dengan wakil pengusaha membahas rumus penentuan upah. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara pengurus SPN dan Ganjar di ruang kerjanya, Kamis (24/10).
”Upah di Jateng wajib ditetapkan berdasar hasil prediksi kebutuhan hidup layak (KHL) pada Desember plus inflasi nasional 7,95 persen. Kami tidak ngoyoworo dengan angka, karena setiap daerah berbeda,” kata Ketua DPD SPN Jateng Suparno.
Ganjar menyatakan, persoalan upah buruh tidak akan selesai karena formula atau rumus penentunya tidak jelas. Usulan buruh untuk menggunakan KHL Desember plus inflasi nasional akan mentah di depan pengusaha, begitu juga sebaliknya.
Maka dia mengusulkan agar formulanya dirembuk dahulu di Dewan Pengupahan Provinsi. Rembukan Dewan Pengupahan Provinsi juga akan menghadirkan sejumlah akademisi, wakil BPS, dan bupati/ wali kota yang menurut buruh kurang berpihak.
”Jateng yang akan pertama memulai formula ini. Kami jadwalkan rembukan seminggu, ada unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah.
Tak tunggoni, saya dengarkan, kalau diizinkan saya beri masukanmasukan kecil,” katanya. SPN menyatakan siap untuk menyusun jadwal rembukan bersama unsur pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja Jateng. ”Siap, nanti saya koordinasi dengan Bu Wika Bintang (Plt Kepala Disnakertranduk Jateng),” kata Suparno.
Lumpuh
Ganjar mengatakan, kesepakatan itu merupakan satu langkah maju untuk mencari keseimbangan upah buruh. Dia akan menunggu hingga ada hasil dari pertemuan tersebut, sebelum menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. ”Tapi, jika rembukan itu tidak mencapai hasil, saya akan menggunakan kewenangan saya dalam menentukan upah,” katanya.
Demo SPN itu sebelumnya membuat Jalan Pahlawan lumpuh. Ribuan buruh dari berbagai kota di Jateng tumplekbleg di dua ruas jalan tersebut. Tak hanya berorasi dan bernyanyi, mereka juga berdangdut ria hingga azan maghrib tiba. Adapun buruh se-Pantura Barat (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang) mengancam akan mogok massal jika tuntutan besaran UMK Rp 3.095.000 tidak disetujui Gubernur.
Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan, Damirin mengatakan, informasinya 28 dari 35 kabupaten/kota sudah menyerahkan rekomendasi UMK ke Gubernur. ìKami akan mengawal penetapan UMK itu,” tegasnya. Sementara, lima orang buruh dari Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng yang mogok makan sejak, Selasa (22/10), kondisi fisiknya ngedrop.
Supono, salah seorang buruh menghentikan aksi mogok makannya pada Rabu (23/10) malam. Adapun, empat peserta lainnya, yaitu Zaenudin, Eko Budi, Iwan, dan Anto terpaksa dilarikan ke Puskesmas Halmahera. Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, kemarin, mengunjungi posko mogok makan di Jalan Pahlawan, Semarang.
”Kami mohon supaya aksi mogok diakhiri karena apa yang menjadi tujuan mereka sudah sampai. Kami juga sudah memperjuangkan mereka, ana rembuk, dirembuk, diharapkan pertemuan tripartit akan ada titik temu soal UMK ini,” jelasnya. (K44,J17,H68,H63-71)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar