Selamat datang di KSPN Kota Semarang

Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Kota Semarang

KSPN CENTER
Perum Green Aryamukti Residence
Jl. Aryamukti Timur No.07 Pedurungan, Semarang
E-mail : kspnkotasemarang@gmail.com,
Nomor bukti pencatatan : 30 / 251 / OP.CS / 17 / VIII / 2014
Rekening DPD FKSPN Kota Semarang : BRI Cabang Brigjen Sudiarto , No.rek : 0435-01 003229 53 7

Senin, 11 Juli 2011

RUU BPJS tak sesuai harapan

Sumber : Pos Kota

Serikat buruh siap-siap demo

JAKARTA (Pos Kota) Serikat pekerja dan buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran hingga pemerintah dan DPR membatalkan rencana peleburan atau penggabungan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang kini ada.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), SjukurSar-to, menjelaskan penolakan itu karena berpotensi me- rugikan pekerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Kami akan menuntut pencairan dana jaminan hari tua (JHT) yang berjumlah sekitar Rp92 triliun jika Pansus DPR tidak mendengar aspirasi serikat pekerja/buruh," kata Sju-kur di sela-sela rapat koor-dinasi pimpinan serikat pekerja dan buruh

Serikat pekerja yang menolak peleburan itu adalah KSPSI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan dan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN).

Rencananya, sejumlah serikat pekerja dan buruh itu akan menemui Menakertrans, Komisi XI DPR dan pimpinan DPR. Selain itu mereka juga akan mendatangi kementerian terkait.

DIPERTAHANKAN

Ketua Umum SPN Bambang Wirahyoso mendesak Pansus DPR menetapkanempat BPJS dipertahankan dengan prinsip-prinsip UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu juga perlu dibentuk satu BPJS baru untuk melayani rakyat miskin dan atau tidak mampu dengan pembiayaan pemerintah.

Sedangkan Ketua KSBSI Mudokir meminta DPR dan pemerintah menyelesaikan tugasnya membahas RUU BPJS tepat waktu. Sementara Ketum FSP BUMN Abdul Latief Algaff menyatakan akan berunjuk rasa pada Senin (11/7) dengan menurunkan sekitar 2.000 orang untuk mendesak pemerintah agar menempatkan BUMN sesuai peruntukkan-nya dan tidak didominasi investor asing.(tri/us/o)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar