Sumber : Seputar Indonesia (Sindo)
SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang akhirnya berkompromi atas usulan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2013. Namun, nilainya tidak boleh lebih dari Rp1,2 juta. Jika melebihi, Apindo siap menempuh upaya hukum.
Keputusan ini diambil dalam rapat internal pengurus serta penasihat DPC Apindo Kota Semarang yang diikuti oleh sejumlah perwakilan perusahaan besar pada Jumat (9/11) malam. “Kami minta dibulatkan ke bawah menjadi Rp1,2 juta. Jika masih tetap tidak disetujui (Plt) wali kota, kami akan menempuh upaya hukum PTUN,”kata Ketua DPC Apindo Kota Semarang Supandi kemarin.
Sebelumnya, usulan UMK 2013 Kota Semarang memunculkan angka ganda.Plt Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengusulkan senilai Rp1.209.100, sedangkan Apindo bersikeras hanya mengajukanRp1.123.877. Akibatnya, hingga rapat pleno terakhir Dewan Pengupahan Provinsi Jateng gagal disepakati. Pengusaha bersedia mengalah demi kebersamaan untuk memperbaiki hubungan industrial tripartit. Keputusan dari Apindo ini sudah disampaikan secara lisan kepada Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi.
“ Saya sudah menelepon (Plt) Wali Kota,dan tadi setelah upacara Hari Pahlawan, Mas Hendi langsung menghadap gubernur,”kata Supandi. Meski menyetujui menaikkan usulan UMK 2013,Apindo menyayangkan sikap Plt Wali Kota Semarang yang menekan mereka dalam persoalan ini. Apindo hanya diberikan waktu satu hari untuk segera mengambil keputusan dengan angka sebesar itu.“ Ini sangat politis,“ ujarnya.
Sebenarnya dalam pertemuan dengan Hendi yang difasilitasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo, Jumat (9/11) Apindo menawar UMK Kota Semarang menjadi Rp1.158.000. Angka tersebut merupakan pembagian antara usulan dari SP/SB Rp1.255.566,- untuk prediksi kebutuhan hidup layak (KHL) Desember 2012. Apindo sepakat dengan KHL Rp1.061.000 pada September dan mengabaikan survei bulan Oktober, November dan Desember 2012.
“Ini kita bagi dua dan ketemu Rp1,158 juta,” ungkapnya. Apindo menyayangkan Kota Semarang hanya memedomani angka usulan UMK 2013 dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 13/2012 yang menambah komponen perhitungan survei KHL dari 46 menjadi 60 item. Padahal rata-rata daerah lain di Jateng masih mempertimbangkan hasil survei berdasar Permenakertrans No 17/2005.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo mendesak agar pimpinan Kota Semarang tetap mengusulkan angka yang telah disepakati sejak awal, yakni Rp1.209.100.
Angka itu dinilai masih bisa diterima walaupun sesungguhnya baru mencapai 98,37% KHL 2013 Kota Semarang. Hasil survei KHL 2013 oleh Dewan Pengupahan Kota Semarang menyebutkan, September senilai Rp1.229.077 dan Desember diprediksi Rp1.255.566. “Jadi usulan wali kota itu sudah yang paling rendah dan tidak bisa diturunkan lagi, Kami siap tetap akan mengawal,” ujarnya. arif purniawan
SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang akhirnya berkompromi atas usulan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2013. Namun, nilainya tidak boleh lebih dari Rp1,2 juta. Jika melebihi, Apindo siap menempuh upaya hukum.
Keputusan ini diambil dalam rapat internal pengurus serta penasihat DPC Apindo Kota Semarang yang diikuti oleh sejumlah perwakilan perusahaan besar pada Jumat (9/11) malam. “Kami minta dibulatkan ke bawah menjadi Rp1,2 juta. Jika masih tetap tidak disetujui (Plt) wali kota, kami akan menempuh upaya hukum PTUN,”kata Ketua DPC Apindo Kota Semarang Supandi kemarin.
Sebelumnya, usulan UMK 2013 Kota Semarang memunculkan angka ganda.Plt Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengusulkan senilai Rp1.209.100, sedangkan Apindo bersikeras hanya mengajukanRp1.123.877. Akibatnya, hingga rapat pleno terakhir Dewan Pengupahan Provinsi Jateng gagal disepakati. Pengusaha bersedia mengalah demi kebersamaan untuk memperbaiki hubungan industrial tripartit. Keputusan dari Apindo ini sudah disampaikan secara lisan kepada Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi.
“ Saya sudah menelepon (Plt) Wali Kota,dan tadi setelah upacara Hari Pahlawan, Mas Hendi langsung menghadap gubernur,”kata Supandi. Meski menyetujui menaikkan usulan UMK 2013,Apindo menyayangkan sikap Plt Wali Kota Semarang yang menekan mereka dalam persoalan ini. Apindo hanya diberikan waktu satu hari untuk segera mengambil keputusan dengan angka sebesar itu.“ Ini sangat politis,“ ujarnya.
Sebenarnya dalam pertemuan dengan Hendi yang difasilitasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo, Jumat (9/11) Apindo menawar UMK Kota Semarang menjadi Rp1.158.000. Angka tersebut merupakan pembagian antara usulan dari SP/SB Rp1.255.566,- untuk prediksi kebutuhan hidup layak (KHL) Desember 2012. Apindo sepakat dengan KHL Rp1.061.000 pada September dan mengabaikan survei bulan Oktober, November dan Desember 2012.
“Ini kita bagi dua dan ketemu Rp1,158 juta,” ungkapnya. Apindo menyayangkan Kota Semarang hanya memedomani angka usulan UMK 2013 dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 13/2012 yang menambah komponen perhitungan survei KHL dari 46 menjadi 60 item. Padahal rata-rata daerah lain di Jateng masih mempertimbangkan hasil survei berdasar Permenakertrans No 17/2005.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo mendesak agar pimpinan Kota Semarang tetap mengusulkan angka yang telah disepakati sejak awal, yakni Rp1.209.100.
Angka itu dinilai masih bisa diterima walaupun sesungguhnya baru mencapai 98,37% KHL 2013 Kota Semarang. Hasil survei KHL 2013 oleh Dewan Pengupahan Kota Semarang menyebutkan, September senilai Rp1.229.077 dan Desember diprediksi Rp1.255.566. “Jadi usulan wali kota itu sudah yang paling rendah dan tidak bisa diturunkan lagi, Kami siap tetap akan mengawal,” ujarnya. arif purniawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar